Putussibau (Antara Kalbar) - Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menekankan agar pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat dan kepala desa harus dapat melaksanakan pembangunan dengan skala prioritas dan berdasarkan azas kebutuhan masyarakat.
"Ini sangat penting dilakukan, agar pembangunan di daerah selaras dengan pembangunan nasional, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan sosial harus benar-benar menyentuh kepada masyarakat, dengan mengacu asas prioritas dan asas kebutuhan," kata Nasir saat membuka Rapat Kerja Perangkat Daerah di Gedung MABM, Jalan Budaya Kecamatan Putussibau Selatan, Selasa.
Selain itu, pada hari pertama kerja, Nasir juga berpesan agar SKPD,Camat dan Kades memiliki data kebutuhan masyarakat skala prioritas. "Data prioritas itu harus ada, sehingga pembangunan tepat sasaran, selain itu jadilah teladan dilingkungan kerja masing-masing sehingga disiplin Pegawai dapat dilaksanakan dengan baik, berikan pembinaan bila perlu sanksi kepada pegawai yang lalai dalam tugasnya,"pinta Nasir.
Selain itu, Nasir juga menekankan pengelolaan keuangan daerah mesti sesuai aturan termasuk Dana Desa. "Pengawasan semakin ketat, Kades diberikan kewenangan untuk mengurus pembungan didesa masing-masing, namun pertanggungjawabannya harus jelas sesuai aturan yang berlaku,begitu juga yang berkaitan dengan aset harus didata dan dijaga," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Ini sangat penting dilakukan, agar pembangunan di daerah selaras dengan pembangunan nasional, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan sosial harus benar-benar menyentuh kepada masyarakat, dengan mengacu asas prioritas dan asas kebutuhan," kata Nasir saat membuka Rapat Kerja Perangkat Daerah di Gedung MABM, Jalan Budaya Kecamatan Putussibau Selatan, Selasa.
Selain itu, pada hari pertama kerja, Nasir juga berpesan agar SKPD,Camat dan Kades memiliki data kebutuhan masyarakat skala prioritas. "Data prioritas itu harus ada, sehingga pembangunan tepat sasaran, selain itu jadilah teladan dilingkungan kerja masing-masing sehingga disiplin Pegawai dapat dilaksanakan dengan baik, berikan pembinaan bila perlu sanksi kepada pegawai yang lalai dalam tugasnya,"pinta Nasir.
Selain itu, Nasir juga menekankan pengelolaan keuangan daerah mesti sesuai aturan termasuk Dana Desa. "Pengawasan semakin ketat, Kades diberikan kewenangan untuk mengurus pembungan didesa masing-masing, namun pertanggungjawabannya harus jelas sesuai aturan yang berlaku,begitu juga yang berkaitan dengan aset harus didata dan dijaga," tegasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016