BPBD Melawi Tak Miliki Dana Bencana

Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Badan Penanggulan Bencana Daerah Melawi mengeluhkan ketiadaan anggaran khusus untuk penanganan bencana, karena pagu anggaran bencana yang telah diusulkan pada pembahasan APBD dicoret dengan alasan defisit anggaran.

Kepala BPBD Melawi, Marsidi ditemui di kantornya, Senin mengungkapkan sampai kini belum ada kepastian terkait anggaran untuk penanganan bencana di instansinya. 

"Sudah saya ajukan ke Pj Bupati saat itu sebesar Rp400 juta. Awalnya sudah dimasukkan. Tapi kemudian dicoret kembali karena alasannya APBD Melawi sedang defisit," katanya.

Anggaran Rp400 juta tersebut, jelas Marsidi memang diperuntukkan untuk operasional di lapangan dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Melawi, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga bencana alam lainnya.

"Kita sudah sampaikan telaah staf saat asistensi. Tapi begitu asistensi ternyata anggaran itu tidak masuk," ungkapnya.

Kini, lanjut Marsidi, BPBD tinggal menunggu pembahasan dokumen penggunaan anggaran (DPA) yang dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD Melawi. Pihaknya masih mencoba mengusulkan agar dana ini bisa masuk dalam APBD 2016.

"Karena bagaimana pun untuk penanganan bencana, kita tentu perlu dana. Paling tidaklah uang rokok untuk orang di lapangan. Maklum BPBD ini sering kali dipandang sebelah mata," keluhnya.

Terkait dengan SK penetapan tanggap darurat bencana banjir, Marsidi mengungkapkan, surat tersebut sebenarnya juga sudah diajukan sejak Desember lalu ke bupati Melawi. Namun, karena beberapa kali koreksi dan terjadi serah terima jabatan, SK ini belum juga selesai.

"Kemarin karena ada pergantian, ditandatangani sekda. Ternyata oleh provinsi tak boleh sekda tandatangan, tapi harus bupati. Nah, sekarang baru kita naikkan lagi ke bupati," jelasnya.

Terkait dukungan anggaran, Ketua Komisi C DPRD Melawi, Malin mengatakan, kalau persoalan dana yang menyangkut untuk kepentingan masyarakat banyak, pihaknya siap mendukung. Karena bagaimanapun kegiatan di BPBD Melawi harus didukung oleh anggaran, terutama sekali untuk biaya operasional. 

"Kami tidak mendoakan ada bencana, tapi di BPBD harus ada dukungan anggaran untuk penanggulangan bencana," ucapnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan anggaran yang dialokasikan di BPBD untuk penanggulangan bencana tersebut harus bersifat temporer. Kalau ada bencana digunakan, kalau tidak ada bencana dikembalikan ke kas Negara, atau digunakan untuk kepentingan lain yang ada hubungannya dengan bencana. 

"Kalau sudah tersedia dana, sehingga ketika ada bencana mereka siap. Tapi kalau tidak ada dana bagaimana mereka bisa bekerja, tidak mungkin harus mengeluarkan uang dari kantong pribadi," katanya. (Susila/N005)