Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - DPRD Kabupaten Melawi membantah sebagai penyebab berlarut-larutnya pembahasan APBD tahun anggaran 2016 yang berdampak luas selain tak berjalannya program pemerintah, banyak tenaga honorer yang tak bergaji hingga empat bulan serta lumpuhnya pelayanan publik.
Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin mengatakan banyak faktor yang menyebabkan APBD Melawi tak juga tuntas dibahas hingga saat ini.
"Sekarang mana mungkin kami mau mengesahkan APBD sementara isinya kita tidak tahu. DPRD tak pernah menghambat APBD," tegasnya ditemui di gedung DPRD Melawi, Kamis.
Diungkapkan Tajudin, pihaknya saat ini masih menunggu draf APBD Melawi yang sebenarnya akan dipergunakan. Karena hingga kini menurutnya masih terdapat dua versi APBD, yakni APBD yang telah diketuk palu bersama Pj Bupati Hatta serta APBD yang telah dirasionalisasi atau disisir oleh Bupati Melawi, Panji.
"Yang jelas sekarang kita tunggu draf APBD finalisasi dari bupati. Kalau ini diberikan maka DPRD siap memberikan persetujuan," katanya.
Keterlambatan APBD Melawi, menurut Tajudin, disebabkan oleh berbagai hal, pertama adalah terkait dengan hubungan DPRD dan Pj Bupati Melawi yang buruk serta munculnya persoalan mutasi pejabat eselon oleh Pj sehingga legal formal pejabat yang membahas APBD ini dipertanyakan dewan.
"Kepala SKPD serta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) juga kerap tidak hadir dalam pembahasan," katanya.
Yang berikutnya, lanjut Tajudin adalah masih banyaknya belanja SKPD yang tidak rasional. Seperti perjalanan dinas yang tidak wajar, serta belanja rutin yang sangat boros.
Hal ini membuat DPRD membahas rencana kerja anggaran (RKA) setiap SKPD menjadi lebih lama.
"Soal pembahasan APBD juga sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa APBD harus dibahas bersama DPRD dan Pemkab. Jadi jelas bahwa pembahasan APBD bersama DPRD tidak hanya pada tingkat penetapan pagu anggaran, tapi juga dengan detail belanja di setiap SKPD," jelasnya.
Tajudin menerangkan, sebenarnya DPRD Melawi sudah beberapa kali bertemu dengan bupati membahas persoalan APBD. Namun belum juga mencapai titik temu. Panji juga diketahui sedang melakukan rasionalisasi belanja atau perubahan belanja sesuai dengan kebutuhan prioritas.
"Kami sekarang meminta draf APBD yang telah diubah. Sehingga tidak ada kebingungan dalam melihat APBD versi mana yang akan digunakan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin mengatakan banyak faktor yang menyebabkan APBD Melawi tak juga tuntas dibahas hingga saat ini.
"Sekarang mana mungkin kami mau mengesahkan APBD sementara isinya kita tidak tahu. DPRD tak pernah menghambat APBD," tegasnya ditemui di gedung DPRD Melawi, Kamis.
Diungkapkan Tajudin, pihaknya saat ini masih menunggu draf APBD Melawi yang sebenarnya akan dipergunakan. Karena hingga kini menurutnya masih terdapat dua versi APBD, yakni APBD yang telah diketuk palu bersama Pj Bupati Hatta serta APBD yang telah dirasionalisasi atau disisir oleh Bupati Melawi, Panji.
"Yang jelas sekarang kita tunggu draf APBD finalisasi dari bupati. Kalau ini diberikan maka DPRD siap memberikan persetujuan," katanya.
Keterlambatan APBD Melawi, menurut Tajudin, disebabkan oleh berbagai hal, pertama adalah terkait dengan hubungan DPRD dan Pj Bupati Melawi yang buruk serta munculnya persoalan mutasi pejabat eselon oleh Pj sehingga legal formal pejabat yang membahas APBD ini dipertanyakan dewan.
"Kepala SKPD serta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) juga kerap tidak hadir dalam pembahasan," katanya.
Yang berikutnya, lanjut Tajudin adalah masih banyaknya belanja SKPD yang tidak rasional. Seperti perjalanan dinas yang tidak wajar, serta belanja rutin yang sangat boros.
Hal ini membuat DPRD membahas rencana kerja anggaran (RKA) setiap SKPD menjadi lebih lama.
"Soal pembahasan APBD juga sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa APBD harus dibahas bersama DPRD dan Pemkab. Jadi jelas bahwa pembahasan APBD bersama DPRD tidak hanya pada tingkat penetapan pagu anggaran, tapi juga dengan detail belanja di setiap SKPD," jelasnya.
Tajudin menerangkan, sebenarnya DPRD Melawi sudah beberapa kali bertemu dengan bupati membahas persoalan APBD. Namun belum juga mencapai titik temu. Panji juga diketahui sedang melakukan rasionalisasi belanja atau perubahan belanja sesuai dengan kebutuhan prioritas.
"Kami sekarang meminta draf APBD yang telah diubah. Sehingga tidak ada kebingungan dalam melihat APBD versi mana yang akan digunakan," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016