Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan sejumlah stakeholder dan kedutaan besar negara asing meluncurkan program kemitraan pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas di provinsi itu.
Kemitraan tersebut dibentuk untuk mendorong produktivitas komoditas yang ada di Kalbar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi hutan dan gambut serta mengatasi tantangan kebakaran hutan dan lahan.
Peluncuran program dilakukan di Hotel JW Marriot Jakarta, Kamis (26/5). Gubernur Cornelis yang juga Koordinator Governor Climate & Forest (GCF) Taskforce menyatakan, kemitraan yang dibangun adalah kemitraan yang setara (tidak ada satu pihak yang lebih dari lainnya) dan ini untuk membuktikan keseriusan bersama dalam menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim.
"Sekaligus, kemitraan ini menunjukkan bahwa pihak swasta dan lembaga lainnya bisa bekerjasama untuk mencari solusi perlindungan lingkungan dan peningkatan produktivitas dan ekonomi setempat. Kearifan dan keterlibatan masyarakat juga kunci dalam kemitraan ini," kata dia.
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead menambahkan, Kalbar mempunyai sekitar 1,7 juta hektare lahan gambut dan sekitar 600 ribu hektar diantaranya adalah kubah gambut yang perlu dilindungi.
"300 ribu hektare lahan gambut perlu direstorasi karena kondisinya yang rusak. Kemitraan menjadi penting karena sebagian besar gambut yang perlu direstorasi ada di wilayah konsesi," ujar dia.
Sementara Komisaris PT CUS, Dino Patti Djalal mengungkapkan, secara historis, emisi gas rumah kaca disumbangkan secara signifikan oleh pihak swasta. Upaya pihak swasta dalam hal ini konsesi perkebunan, yang masih mau melindungi hutan dan gambut di wilayah konsesinya dapat dianggap sebagai awal kontribusi positif bagi perlindungan lingkungan."PT CUS sampai saat ini menjaga 10.000 hektare hutan bernilai konservasi tinggi dari 30.000 hektare konsesinya," ujar dia.
Dewan Pembina Belantara & MD APP Aida Greenbury mengatakan, pemetaan yang lengkap tentang gambut dan bekerjasama dengan masyarakat setempat merupakan kunci dalam perlindungan lanskap. "Pendekatan lanskap merupakan kunci kemitraan karena melibatkan berbagai konsesi dan komoditas, pemerintah setempat, masyarakat dan juga LSM," katanya menegaskan.
Sekjen Gapki Togar Sitanggang menuturkan, Gapki mempunyai komitmen dalam pencegahan dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan. "GAPKI juga mengapresiasi kemitraan antara pemerintah, pihak swasta, dan lembaga lainnya," kata dia.
Sementara itu, Dubes Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik menambahkan, Indonesia punya peluang untuk menjadi pemimpin dunia dalam pengembangan komoditas yang berkelanjutan dan lestari. "Norwegia juga terus berkomitmen membantu inovasi dan intervensi yang mendorong kemitraan seperti ini bisa di tingkat provinsi maupun kabupaten," kata Stig Traavik.
Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol mengingatkan, kemitraan juga perlu diperkuat di sisi demand (permintaan) dan bukan hanya di sisi supply. Tanpa demand akan produk yang berkelanjutan, tidak ada dorongan akan pasokan komoditas yang berkelanjutan. "Pendekataan lanskap yang mencakup multi pihak adalah kunci sukses kemitraan. Selain itu, insentif untuk petani kecil dan masyarakat menjadi penting sehingga kesejahteraan mereka terjamin dan bisa berkontribusi dalam perlindungan lingkungan," kata Rob Swartbol.
Transparansi dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas sangatlah penting karena masukan dari banyak pihak termasuk kemitraan akan menjadi modal yang memperkuat pembangunan itu sendiri. "Investasi hijau dengan bunga rendah dan kemudahan lainnya merupakan komponen utama untuk mempercepat transformasi komoditas ke arah yang lebih ramah lingkungan," kata Dr Yanuar Nugroho, Deputi Kepala Staf Presiden RI.
Direktur IDH-Sustainable Trade Initiative, Fitrian Ardiansyah mengatakan, kemitraan antara pemerintah-swasta dan didukung lembaga lainnya diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas komoditas tersebut dan aspek ekonomi masyarakat, sekaligus melindungan hutan dan gambut yang tersisa serta mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Kemitraan tersebut dibentuk untuk mendorong produktivitas komoditas yang ada di Kalbar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi hutan dan gambut serta mengatasi tantangan kebakaran hutan dan lahan.
Peluncuran program dilakukan di Hotel JW Marriot Jakarta, Kamis (26/5). Gubernur Cornelis yang juga Koordinator Governor Climate & Forest (GCF) Taskforce menyatakan, kemitraan yang dibangun adalah kemitraan yang setara (tidak ada satu pihak yang lebih dari lainnya) dan ini untuk membuktikan keseriusan bersama dalam menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim.
"Sekaligus, kemitraan ini menunjukkan bahwa pihak swasta dan lembaga lainnya bisa bekerjasama untuk mencari solusi perlindungan lingkungan dan peningkatan produktivitas dan ekonomi setempat. Kearifan dan keterlibatan masyarakat juga kunci dalam kemitraan ini," kata dia.
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead menambahkan, Kalbar mempunyai sekitar 1,7 juta hektare lahan gambut dan sekitar 600 ribu hektar diantaranya adalah kubah gambut yang perlu dilindungi.
"300 ribu hektare lahan gambut perlu direstorasi karena kondisinya yang rusak. Kemitraan menjadi penting karena sebagian besar gambut yang perlu direstorasi ada di wilayah konsesi," ujar dia.
Sementara Komisaris PT CUS, Dino Patti Djalal mengungkapkan, secara historis, emisi gas rumah kaca disumbangkan secara signifikan oleh pihak swasta. Upaya pihak swasta dalam hal ini konsesi perkebunan, yang masih mau melindungi hutan dan gambut di wilayah konsesinya dapat dianggap sebagai awal kontribusi positif bagi perlindungan lingkungan."PT CUS sampai saat ini menjaga 10.000 hektare hutan bernilai konservasi tinggi dari 30.000 hektare konsesinya," ujar dia.
Dewan Pembina Belantara & MD APP Aida Greenbury mengatakan, pemetaan yang lengkap tentang gambut dan bekerjasama dengan masyarakat setempat merupakan kunci dalam perlindungan lanskap. "Pendekatan lanskap merupakan kunci kemitraan karena melibatkan berbagai konsesi dan komoditas, pemerintah setempat, masyarakat dan juga LSM," katanya menegaskan.
Sekjen Gapki Togar Sitanggang menuturkan, Gapki mempunyai komitmen dalam pencegahan dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan. "GAPKI juga mengapresiasi kemitraan antara pemerintah, pihak swasta, dan lembaga lainnya," kata dia.
Sementara itu, Dubes Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik menambahkan, Indonesia punya peluang untuk menjadi pemimpin dunia dalam pengembangan komoditas yang berkelanjutan dan lestari. "Norwegia juga terus berkomitmen membantu inovasi dan intervensi yang mendorong kemitraan seperti ini bisa di tingkat provinsi maupun kabupaten," kata Stig Traavik.
Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol mengingatkan, kemitraan juga perlu diperkuat di sisi demand (permintaan) dan bukan hanya di sisi supply. Tanpa demand akan produk yang berkelanjutan, tidak ada dorongan akan pasokan komoditas yang berkelanjutan. "Pendekataan lanskap yang mencakup multi pihak adalah kunci sukses kemitraan. Selain itu, insentif untuk petani kecil dan masyarakat menjadi penting sehingga kesejahteraan mereka terjamin dan bisa berkontribusi dalam perlindungan lingkungan," kata Rob Swartbol.
Transparansi dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam pembangunan berkelanjutan berbasis komoditas sangatlah penting karena masukan dari banyak pihak termasuk kemitraan akan menjadi modal yang memperkuat pembangunan itu sendiri. "Investasi hijau dengan bunga rendah dan kemudahan lainnya merupakan komponen utama untuk mempercepat transformasi komoditas ke arah yang lebih ramah lingkungan," kata Dr Yanuar Nugroho, Deputi Kepala Staf Presiden RI.
Direktur IDH-Sustainable Trade Initiative, Fitrian Ardiansyah mengatakan, kemitraan antara pemerintah-swasta dan didukung lembaga lainnya diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas komoditas tersebut dan aspek ekonomi masyarakat, sekaligus melindungan hutan dan gambut yang tersisa serta mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016