Pontianak (Antara Kalbar) - Delapan kelompok nelayan di, Desa Teluk Pakedai Satu, Kabupaten Kubu Raya mendapat bantuan sebesar Rp280 juta dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen KP3K-KKP) dan IFAD.
"Alhamdulillah, akhirnya nelayan kami mendapat bantuan modal, baik untuk memperbaiki perahu, jaring, sebagai modal, dan termasuk untuk budidaya ikan," kata Kades Teluk Pakedai Satu, Edy saat di hubungi di Teluk Pakedai, Jumat.
Ia menjelaskan, dari delapan kelompok nelayan tersebut masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp40 juta, baik untuk modal dan termasuk pembangunan infrastruktur, seperti untuk membangunan tempat pertemuan nelayan di Desa Teluk Pakedai Satu.
"Kami berharap bantuan seperti itu, terus berlanjut dalam meningkatkan kesejahteraan para nelayan di desa kami," ungkapnya.
Edy menambahkan, sebelum para nelayan tersebut diberikan, terlebih dahulu dilakukan bimbingan teknis oleh Ditjen KP3K-KKP) dan IFAD (Fund for Agricultural Development) agar bantuan tersebut tepat dalam hal penggunaannya.
Desa Teluk Pakedai Satu, dihuni oleh sekitar 326 kepala keluarga, 1.180 jiwa dengan luas sawah pasang surut sekitar 200 hektare, perkebunan sekitar 1.395 hektare, luas kehutanan sekitar 2.000 hektare, dan luas pemukiman sekitar 50 hektare atau total seluas 7.000 hektare.
Menurut Edy, Desa Teluk Pakedai Satu termasuk katagori desa tertinggal yang terletak di daerah pesisir pantai dan minim pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya.
"Saat ini akses jalan utama desa yang ada hanya jalan semen dengan lebar 1,5 meter yang sebagian besar rusak, sehingga masyarakat sulit untuk memasarkan hasil pertanian mereka," kata Edy.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, Joko Triono mengatakan program Coastal Community Development Project (CCDP) merupakan kerja sama Ditjen KP3K-KKP dan IFAD sejak tahun 2013 sebesar Rp3 miliar, kemudian 2014 dan 2015, anggaran yang dikucurkan setiap tahunnya Rp5 miliar.
"Bahkan tahun 2016, anggaran bantuan untuk program itu akan ditambah menjadi Rp7 miliar. Hal itu dilakukan karena pihak IFAD sudah melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan dan realisasi dana yang diberikan," ujarnya.
(U.A057/B008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Alhamdulillah, akhirnya nelayan kami mendapat bantuan modal, baik untuk memperbaiki perahu, jaring, sebagai modal, dan termasuk untuk budidaya ikan," kata Kades Teluk Pakedai Satu, Edy saat di hubungi di Teluk Pakedai, Jumat.
Ia menjelaskan, dari delapan kelompok nelayan tersebut masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp40 juta, baik untuk modal dan termasuk pembangunan infrastruktur, seperti untuk membangunan tempat pertemuan nelayan di Desa Teluk Pakedai Satu.
"Kami berharap bantuan seperti itu, terus berlanjut dalam meningkatkan kesejahteraan para nelayan di desa kami," ungkapnya.
Edy menambahkan, sebelum para nelayan tersebut diberikan, terlebih dahulu dilakukan bimbingan teknis oleh Ditjen KP3K-KKP) dan IFAD (Fund for Agricultural Development) agar bantuan tersebut tepat dalam hal penggunaannya.
Desa Teluk Pakedai Satu, dihuni oleh sekitar 326 kepala keluarga, 1.180 jiwa dengan luas sawah pasang surut sekitar 200 hektare, perkebunan sekitar 1.395 hektare, luas kehutanan sekitar 2.000 hektare, dan luas pemukiman sekitar 50 hektare atau total seluas 7.000 hektare.
Menurut Edy, Desa Teluk Pakedai Satu termasuk katagori desa tertinggal yang terletak di daerah pesisir pantai dan minim pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya.
"Saat ini akses jalan utama desa yang ada hanya jalan semen dengan lebar 1,5 meter yang sebagian besar rusak, sehingga masyarakat sulit untuk memasarkan hasil pertanian mereka," kata Edy.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, Joko Triono mengatakan program Coastal Community Development Project (CCDP) merupakan kerja sama Ditjen KP3K-KKP dan IFAD sejak tahun 2013 sebesar Rp3 miliar, kemudian 2014 dan 2015, anggaran yang dikucurkan setiap tahunnya Rp5 miliar.
"Bahkan tahun 2016, anggaran bantuan untuk program itu akan ditambah menjadi Rp7 miliar. Hal itu dilakukan karena pihak IFAD sudah melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan dan realisasi dana yang diberikan," ujarnya.
(U.A057/B008)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016