Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kalbar Asep Ruswandi mengatakan inklusi keuangan di Indonesia termasuk di Kalbar baru mencapai 51 persen. Untuk itu, pencapaian persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses keuangan tersebut harus ditingkatkan.

    "Inklusi keuangan saat ini perlu menjadi perhatian bersama apalagi di Kalbar yang masih terbilang rendah. OJK Kalbar bersama pelaku industri keuangan di Kalbar akan fokus bagaimana inklusi keuangan di Kalbar tinggi," ujarnya di Pontianak, Jumat.

    Dikatakan Asep, untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan tersebut, pada tanggal 1 September 2016 telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI). Menurutnya dengan adanya Perpres tersebut akan memperkuat kerja dan semangat penguatan inklusi saat ini.

    "Dalam Perpres tersebut ditargetkan bagaimana pada tahun 2019 mendatang inklusi keuangan di Indonesia minimal sudah 75 persen. Kita optimistis jika kita bergandengan bersama dengan melibatkan semua pihak inklusi keuangan bisa terwujud," tuturnya.

    Untuk mencapai target keuangan sebagaimana amanah SNKI di Kalbar pihaknya akan terus memantau kerja dan pencapai yang ada. Menurutnya setiap semester atau per tahun pencapaian yang ada yang dilakukan industri keuangan akan terus dievaluasi.

Pewarta: Dedi

Editor : Teguh Imam Wibowo


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016