Mempawah (Antara Kalbar) - Sejumlah partai di Kabupaten Mempawah mulai bersiap menjelang Pilkada meski diperkirakan bakal dihelat pada Juni 2018.
Misalnya DPC Partai Gerindra Kabupaten Mempawah. Saat ini keterwakilan Partai Gerindra di Kabupaten Mempawah hanya 3 (tiga) kursi, sedangkan amanat UU 10 Tahun 2016 syarat minimal untuk mengusung bakal calon melalui parpol minimal jika punya 20 persen atau 6 (enam) kursi di legislatif.
"Memang biasanya Gerindra kerap berkoalisi dan bergandengan dengan PKS. Kalau pilkada ini kita kembali berkoalisi dengan PKS, artinya kita masih minus 2 (dua) kursi. Ini dilema, karena hak Gerindra mengusulkan bakal calon masih harus berkoalisi dengan parpol lain. Apalagi nantinya kita masih harus bergantung dengan pertimbangan dan keputusan DPP Gerindra," ujar Ketua DPC Gerindra Kabupaten Mempawah, Muhammadiyah.
Ia mengakui, ada 3 hingga 4 pasangan bakal calon yang berkomukasi dengan Gerindra. "Tapi konteksnya masih non formal. Kita di Gerindra secara politik tentu memiliki mekanisme yang jelas. Prinsipnya figur yang kita inginkan memimpin Kabupaten Mempawah kedepan setidaknya ia muda, enerjik, visioner dan dicintai masyarakat Kabupaten Mempawah. Itu yang paling penting. Ini kita lemparkan semua kepada mekanisme partai juga," ujar Muhammadiyah.
Sementara beberapa pengurus Partai Politik lainnya di Kabupaten Mempawah menegaskan siap berkolisi dengan partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Mempawah yang akan datang. "Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan sejumlah partai politik, termasuk komunikasi pasangan bakal calon yang berniat untuk meminang partai PKS sebagai perahu. Tapi kita masih mencermati situasi dilapangan dan belum dapat menentukan sikap," ujar Ketua DPC PKS Kabupaten Mempawah, M. Zaldi Arfan.
"Kita di PAN sejauh ini masih belum menentukan sikap. Tapi secara politik tentu PAN akan mendorong kader terbaik, baik eksternal maupun internal. Dan kita tentu bergantung pada ketua DPW dan DPP PAN," kata ketua DPC PAN Kabupaten Mempawah, Ridhuan Ismail.
Selain partai politik, di kalangan warga melalui media sosial turut menyatakan pendapat. Termasuk dalam bergulirnya isu adanya peluang lanjutan dinasti politik di Kabupaten Mempawah pada periode 2018 - 2023. Ada yang bersikap kritis dan mengimbau masyarakat mewaspadai jangan sampai ada terlahir dinasti keluarga yang berkuasa.
"Ini bisa terjadi, apalagi era sekarang yang berkuasa diusung oleh partai. Coba dibayangkan kalau yang berkuasa itu banyak uang, kemudian membayar semua partai untuk mendukungnya. Tentu hal ini akan menjadi calon tunggal usungan dari partainya. Hanya berharap dari calon independen. Yang lebih parah dan menyakitkan terkadang ada kader yang sudah mati-matian membesarkan partai akhirnya gigit jari karena perahu partai tergadai," kata pegiat anti korupsi DPC LAKI Mempawah Daeng Andi Kamarrudin di akun media sosialnya.
Menanggapi kritikan tersebut, politisi dari partai NasDem Kabupaten Mempawah, Susanto menilai secara konstitusi aturan dinasti politik sudah clear di Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya "dinasti politik" bukanlah hal yang patut diperdebatkan. Sebab secara konstitusi semua sudah diatur dalam regulasi.
"Memang tidak menutup kemungkinan tampuk kekuasaan dalam pilkada serentak di Kabupaten Mempawah bisa kembali dimenangkan lewat strategi dinasti politik. Kalau itu terjadi secara demokratis, clear and clean dan sesuai amanat konstitusi, itu harus kita hormati," ujar Susanto.
Sebagai politisi, salah satu tim pemenangan pemilu partai NasDem Kabuaten Mempawah, Susanto mengingatkan dan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap jeli, termasuk media massa. "Kita minta media massa dapat berperan aktif sesuai tupoksinya. Secara politis, tentu partai politik menuntut jangan sampai media massa atau oknum jurnalis yang tidak netral dan cenderung berpihak kepada bakal calon lain. Kita minta jurnalis tetap profesional," ujar Susanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Misalnya DPC Partai Gerindra Kabupaten Mempawah. Saat ini keterwakilan Partai Gerindra di Kabupaten Mempawah hanya 3 (tiga) kursi, sedangkan amanat UU 10 Tahun 2016 syarat minimal untuk mengusung bakal calon melalui parpol minimal jika punya 20 persen atau 6 (enam) kursi di legislatif.
"Memang biasanya Gerindra kerap berkoalisi dan bergandengan dengan PKS. Kalau pilkada ini kita kembali berkoalisi dengan PKS, artinya kita masih minus 2 (dua) kursi. Ini dilema, karena hak Gerindra mengusulkan bakal calon masih harus berkoalisi dengan parpol lain. Apalagi nantinya kita masih harus bergantung dengan pertimbangan dan keputusan DPP Gerindra," ujar Ketua DPC Gerindra Kabupaten Mempawah, Muhammadiyah.
Ia mengakui, ada 3 hingga 4 pasangan bakal calon yang berkomukasi dengan Gerindra. "Tapi konteksnya masih non formal. Kita di Gerindra secara politik tentu memiliki mekanisme yang jelas. Prinsipnya figur yang kita inginkan memimpin Kabupaten Mempawah kedepan setidaknya ia muda, enerjik, visioner dan dicintai masyarakat Kabupaten Mempawah. Itu yang paling penting. Ini kita lemparkan semua kepada mekanisme partai juga," ujar Muhammadiyah.
Sementara beberapa pengurus Partai Politik lainnya di Kabupaten Mempawah menegaskan siap berkolisi dengan partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Mempawah yang akan datang. "Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan sejumlah partai politik, termasuk komunikasi pasangan bakal calon yang berniat untuk meminang partai PKS sebagai perahu. Tapi kita masih mencermati situasi dilapangan dan belum dapat menentukan sikap," ujar Ketua DPC PKS Kabupaten Mempawah, M. Zaldi Arfan.
"Kita di PAN sejauh ini masih belum menentukan sikap. Tapi secara politik tentu PAN akan mendorong kader terbaik, baik eksternal maupun internal. Dan kita tentu bergantung pada ketua DPW dan DPP PAN," kata ketua DPC PAN Kabupaten Mempawah, Ridhuan Ismail.
Selain partai politik, di kalangan warga melalui media sosial turut menyatakan pendapat. Termasuk dalam bergulirnya isu adanya peluang lanjutan dinasti politik di Kabupaten Mempawah pada periode 2018 - 2023. Ada yang bersikap kritis dan mengimbau masyarakat mewaspadai jangan sampai ada terlahir dinasti keluarga yang berkuasa.
"Ini bisa terjadi, apalagi era sekarang yang berkuasa diusung oleh partai. Coba dibayangkan kalau yang berkuasa itu banyak uang, kemudian membayar semua partai untuk mendukungnya. Tentu hal ini akan menjadi calon tunggal usungan dari partainya. Hanya berharap dari calon independen. Yang lebih parah dan menyakitkan terkadang ada kader yang sudah mati-matian membesarkan partai akhirnya gigit jari karena perahu partai tergadai," kata pegiat anti korupsi DPC LAKI Mempawah Daeng Andi Kamarrudin di akun media sosialnya.
Menanggapi kritikan tersebut, politisi dari partai NasDem Kabupaten Mempawah, Susanto menilai secara konstitusi aturan dinasti politik sudah clear di Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya "dinasti politik" bukanlah hal yang patut diperdebatkan. Sebab secara konstitusi semua sudah diatur dalam regulasi.
"Memang tidak menutup kemungkinan tampuk kekuasaan dalam pilkada serentak di Kabupaten Mempawah bisa kembali dimenangkan lewat strategi dinasti politik. Kalau itu terjadi secara demokratis, clear and clean dan sesuai amanat konstitusi, itu harus kita hormati," ujar Susanto.
Sebagai politisi, salah satu tim pemenangan pemilu partai NasDem Kabuaten Mempawah, Susanto mengingatkan dan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap jeli, termasuk media massa. "Kita minta media massa dapat berperan aktif sesuai tupoksinya. Secara politis, tentu partai politik menuntut jangan sampai media massa atau oknum jurnalis yang tidak netral dan cenderung berpihak kepada bakal calon lain. Kita minta jurnalis tetap profesional," ujar Susanto.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016