Pontianak (Antara Kalbar) - Wahana Visi Indonesia (WVI) mengajak semua pihak terkait untuk mempercepat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, serta mendukung komitmen Kalimantan Barat menjadi Provinsi Layak Anak.
"Kami sangat bersyukur karena mendapatkan dukungan dari pemerintah Kalbar dan daerah sehingga bisa memfasilitasi deklarasi komitmen bersama untuk menuju Kabupaten/Kota Layak Anak. Bahkan, selain didukung oleh Kementerian PPPA, pada deklarasi hari ini juga didukung oleh pemerintah 14 kabupaten/kota, 3 dunia usaha, 1 organisasi profesi, dan 4 organisasi masyarakat di Kalimantan Barat," kata Project Manager WVI, Henry Gabriel, di Pontianak, Rabu.
Dijelaskannya, dalam deklarasi itu, terdapat komitmen untuk mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditujukan untuk percepatan pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan seni budaya, serta perlindungan khusus.
Selain itu, terkandung juga komitmen untuk melibatkan peran aktif anak dalam proses perencanaan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak dengan berdasar kepada prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, non-diskriminasi, perdamaian serta keadilan sosial.
"Komitmen ini digalang melalui lokakarya Advokasi Pengembangan kabupaten/kota Layak Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 yang difasilitasi oleh WVI dan Dinas PPPA Kalimantan Barat selama dua hari sejak 20 Maret hingga 21 Maret 2017 kemarin," tuturnya.
Di Kalimantan Barat Wahana Visi Indonesia hadir di 49 desa di tujuh kabupaten/kota, yaitu Landak, Kubu Raya, Sintang, Melawi, Sekadau, Sambas dan Bengkayang.
Pelayanan Wahana Visi Indonesia di provinsi ini terdiri dari program pendidikan, program kesehatan dan sanitasi, program ekonomi dan program partisipasi dan perlindungan anak.
Menurut Doseba Tua Sinay, CEO dan Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia, program-program yang dilakukan pihaknya semuanya juga berkontribusi kepada indikator-indikator dari lima klaster hak anak dalam kabupaten/kota Layak Anak.
"WVI bersama koalisi Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak serta Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan juga turut ambil bagian dalam memberikan masukan terhadap pengembangan petunjuk teknis indikator-indikator KLA, khususnya pada klaster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan," tuturnya.
WVI juga ikut mendukung penguatan kelembagaan dalam KLA dengan memfasilitasi wilayah dampingannya untuk siap mengambil komitmen menuju KLA, seperti momen berharga tiga hari ini.
"Segala upaya akan kami lakukan agar anak-anak di Kalimantan Barat bisa mendapatkan hak-hak mereka, termasuk upaya penghapusan kekerasan pada anak, khususnya kekerasan fisik dan seksual yang masih marak terjadi di tanah air kita," katanya.
Melalui pemberdayaan anak, pendampingan keluarga, penyesuaian norma sosial dan budaya yang ramah anak, penguatan sistem layanan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak, advokasi kebijakan yang berpihak pada anak, serta penguatan data dan evaluasi.
Dengan begitu, lanjutnya, mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang berguna bagi negara dan khususnya bagi Provinsi Kalimantan Barat.
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Kami sangat bersyukur karena mendapatkan dukungan dari pemerintah Kalbar dan daerah sehingga bisa memfasilitasi deklarasi komitmen bersama untuk menuju Kabupaten/Kota Layak Anak. Bahkan, selain didukung oleh Kementerian PPPA, pada deklarasi hari ini juga didukung oleh pemerintah 14 kabupaten/kota, 3 dunia usaha, 1 organisasi profesi, dan 4 organisasi masyarakat di Kalimantan Barat," kata Project Manager WVI, Henry Gabriel, di Pontianak, Rabu.
Dijelaskannya, dalam deklarasi itu, terdapat komitmen untuk mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditujukan untuk percepatan pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan seni budaya, serta perlindungan khusus.
Selain itu, terkandung juga komitmen untuk melibatkan peran aktif anak dalam proses perencanaan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak dengan berdasar kepada prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, non-diskriminasi, perdamaian serta keadilan sosial.
"Komitmen ini digalang melalui lokakarya Advokasi Pengembangan kabupaten/kota Layak Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 yang difasilitasi oleh WVI dan Dinas PPPA Kalimantan Barat selama dua hari sejak 20 Maret hingga 21 Maret 2017 kemarin," tuturnya.
Di Kalimantan Barat Wahana Visi Indonesia hadir di 49 desa di tujuh kabupaten/kota, yaitu Landak, Kubu Raya, Sintang, Melawi, Sekadau, Sambas dan Bengkayang.
Pelayanan Wahana Visi Indonesia di provinsi ini terdiri dari program pendidikan, program kesehatan dan sanitasi, program ekonomi dan program partisipasi dan perlindungan anak.
Menurut Doseba Tua Sinay, CEO dan Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia, program-program yang dilakukan pihaknya semuanya juga berkontribusi kepada indikator-indikator dari lima klaster hak anak dalam kabupaten/kota Layak Anak.
"WVI bersama koalisi Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak serta Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan juga turut ambil bagian dalam memberikan masukan terhadap pengembangan petunjuk teknis indikator-indikator KLA, khususnya pada klaster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan," tuturnya.
WVI juga ikut mendukung penguatan kelembagaan dalam KLA dengan memfasilitasi wilayah dampingannya untuk siap mengambil komitmen menuju KLA, seperti momen berharga tiga hari ini.
"Segala upaya akan kami lakukan agar anak-anak di Kalimantan Barat bisa mendapatkan hak-hak mereka, termasuk upaya penghapusan kekerasan pada anak, khususnya kekerasan fisik dan seksual yang masih marak terjadi di tanah air kita," katanya.
Melalui pemberdayaan anak, pendampingan keluarga, penyesuaian norma sosial dan budaya yang ramah anak, penguatan sistem layanan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak, advokasi kebijakan yang berpihak pada anak, serta penguatan data dan evaluasi.
Dengan begitu, lanjutnya, mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang berguna bagi negara dan khususnya bagi Provinsi Kalimantan Barat.
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017