Pontianak (Antara Kalbar) - Kementerian Keuangan RI melakukan kajian tentang menjaga kredibilitas APBN, refleksi APBN 2016 dan kebijakan fiskal 2017 di Pontianak, Rabu.
Perwakilan Kementerian Keuangan RI, Sahat MT Pangabean, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kota Pontianak menjadi target kedua kementerian dalam kegiatan tersebut lantaran Kota Pontianak memiliki potensi yang baik ke depannya.
Terlebih beberapa tahun terakhir ekonomi Kota Pontianak menurutnya terus mengalami peningkatan yang signifikan.
"Kita perlu berbangga karena Kota Pontianak masuk salah satu kota yang ditinjau program ini. Hal itu karena dianggap memiliki multiplayer efek yang dapat dilihat dari kinerja ekonomi," ujarnya.
Terkait kebijakan dana transfer daerah dan dana desa di 2017 dikatakannya disusun secara kredibel dan lebih realistis. Menurutnya belanja negara diharapkan dapat berfungsi maksimal dalam mewujudkan nawacita presiden dalam mewujudkan pembangunan dari pinggiran.
Ia menyatakan, saat ini pemerintah pusat tengah fokus membangun kawasan pinggiran guna menguatkan ekonomi termasuk di Kalbar. Dari sekian banyak program yang ada, beberapa kebijakan diserahkan sepenuhnya ke daerah.
"Ini dapat dilihat dari postur dari alokasi transfer ke daerah lebih besar dari anggaran kementerian dengan sistem tidak lagi terpusat melainkan KPPN di masing-masing wilayah khusus untuk dana desa dan dana alokasi fisik," paparnya.
Ia menambahkan pada 2017, ketika sektor swasta tidak mampu tumbuh maka APBN menjadi strategis untuk menstimulus meningkatkan sektor privat dalam meningkatkan daya beli masyarakat.
"Selama ini APBN dipandang mampu mendorong dan berperan membangun fasilitas ekonomi. Semoga kajian yang dilakukan bisa memperkuat sinergis antara kebijakan di kementerian keuangan, pemerintah daerah untuk perekonomian Kalbar," kata dia.
(KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Perwakilan Kementerian Keuangan RI, Sahat MT Pangabean, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kota Pontianak menjadi target kedua kementerian dalam kegiatan tersebut lantaran Kota Pontianak memiliki potensi yang baik ke depannya.
Terlebih beberapa tahun terakhir ekonomi Kota Pontianak menurutnya terus mengalami peningkatan yang signifikan.
"Kita perlu berbangga karena Kota Pontianak masuk salah satu kota yang ditinjau program ini. Hal itu karena dianggap memiliki multiplayer efek yang dapat dilihat dari kinerja ekonomi," ujarnya.
Terkait kebijakan dana transfer daerah dan dana desa di 2017 dikatakannya disusun secara kredibel dan lebih realistis. Menurutnya belanja negara diharapkan dapat berfungsi maksimal dalam mewujudkan nawacita presiden dalam mewujudkan pembangunan dari pinggiran.
Ia menyatakan, saat ini pemerintah pusat tengah fokus membangun kawasan pinggiran guna menguatkan ekonomi termasuk di Kalbar. Dari sekian banyak program yang ada, beberapa kebijakan diserahkan sepenuhnya ke daerah.
"Ini dapat dilihat dari postur dari alokasi transfer ke daerah lebih besar dari anggaran kementerian dengan sistem tidak lagi terpusat melainkan KPPN di masing-masing wilayah khusus untuk dana desa dan dana alokasi fisik," paparnya.
Ia menambahkan pada 2017, ketika sektor swasta tidak mampu tumbuh maka APBN menjadi strategis untuk menstimulus meningkatkan sektor privat dalam meningkatkan daya beli masyarakat.
"Selama ini APBN dipandang mampu mendorong dan berperan membangun fasilitas ekonomi. Semoga kajian yang dilakukan bisa memperkuat sinergis antara kebijakan di kementerian keuangan, pemerintah daerah untuk perekonomian Kalbar," kata dia.
(KR-DDI/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017