Pontianak (Antara Kalbar) - Sejumlah nelayan dari berbagai daerah termasuk Kalimantan Barat meminta kalangan DPR terutama Komisi IV menindaklanjuti keluhan mereka seputar kebijakan di sektor perikanan.
Terkait hal itu, sebanyak 50 nelayan mendatangi Komisi IV DPR pada Kamis (18/5) menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan dan anggota komisi IV DPR RI.
Kehadiran mereka adalah menyampaikan petisi dukungan kepada Komisi IV untuk melaksanakan hak angket terkait kebijakan-kebijakan KKP diantaranya Permen 01/2015, Permen 02/2015, Permen 71/2016, dan peraturan-peraturan lainnya.
Nelayan nusantara ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan, yang mendengarkan langsung fakta-fakta di lapangan bahwa apa yang kerap dipublikasikan tentang Menteri Kelautan dan Perikanan hanya yang bagus-bagus saja, sangat berbeda dengan fakta di lapangan.
Kebijakan Susi telah membuat banyak nelayan sengsara, miskin dan dipenjara, kata mereka.
Dalam pemaparannya perwakilan nelayan Kalbar meminta agar hak angket ini paling tidak sudah dilaksanakan pada Agustus 2017 karena kalau tidak nelayan akan semakin sengsara akibat peraturan-peraturan tersebut, dan para nelayan siap untuk mendukung hak angket ini.
Menanggapi hal tersebut Daniel Johan yang juga anggota DPR RI Dapil Kalbar ini menegaskan bahwa dalam sejarah di Indonesia tidak pernah ada nelayan melakukan demonstrasi. Baru kali ini sejak Indonesia merdeka nelayan turun ke jalan.
"Ini merupakan 'prestasi' luar biasa selama pemerintahan Presiden Jokowi, dengan menterinya Bu Susi, karena untuk pertama kalinya berhasil membuat nelayan berdemonstrasi. Ini berarti kesulitan nelayan sudah diambang batas. Dan nelayan bukanlah koruptor, tetapi kenapa dibuat miskin? Presiden harus benar-benar memperhatikan nasib nelayan saat ini," tegas Daniel.
Daniel juga bertanya kenapa Presiden lebih mendengarkan netizen ketimbang mendengarkan nelayan secara langsung padahal mayoritas nelayan adalah pemilih Jokowi. Namun kenapa justru pemerintah sekarang memberikan "hadiah" yang pahit.
Ia berharap hak angket nelayan mampu membuka fakta apa adanya agar masyarakat sampai Presiden paham bahwa nelayan sudah hampir 3 tahun hidupnya menderita.
"Nelayan harus berteriak, harus bersuara sampai masyarakat umumnya tahu, sampai Presiden tahu akan penderitaan nelayan saat ini. Mudah-mudahan angket menjadi kanal sehingga tidak terjadi ledakan-ledakan sosial yang tidak kita inginkan," terang Wakil Ketua Komisi FPKB tersebut.
Sebagai penutup audiensi Daniel Johan menegaskan agar Komisi IV menindaklanjuti usulan hal angket tersebut di dalam rapat pimpinan maupun rapat komisi untuk kemudian diajukan ke rapat paripurna.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Terkait hal itu, sebanyak 50 nelayan mendatangi Komisi IV DPR pada Kamis (18/5) menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan dan anggota komisi IV DPR RI.
Kehadiran mereka adalah menyampaikan petisi dukungan kepada Komisi IV untuk melaksanakan hak angket terkait kebijakan-kebijakan KKP diantaranya Permen 01/2015, Permen 02/2015, Permen 71/2016, dan peraturan-peraturan lainnya.
Nelayan nusantara ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan, yang mendengarkan langsung fakta-fakta di lapangan bahwa apa yang kerap dipublikasikan tentang Menteri Kelautan dan Perikanan hanya yang bagus-bagus saja, sangat berbeda dengan fakta di lapangan.
Kebijakan Susi telah membuat banyak nelayan sengsara, miskin dan dipenjara, kata mereka.
Dalam pemaparannya perwakilan nelayan Kalbar meminta agar hak angket ini paling tidak sudah dilaksanakan pada Agustus 2017 karena kalau tidak nelayan akan semakin sengsara akibat peraturan-peraturan tersebut, dan para nelayan siap untuk mendukung hak angket ini.
Menanggapi hal tersebut Daniel Johan yang juga anggota DPR RI Dapil Kalbar ini menegaskan bahwa dalam sejarah di Indonesia tidak pernah ada nelayan melakukan demonstrasi. Baru kali ini sejak Indonesia merdeka nelayan turun ke jalan.
"Ini merupakan 'prestasi' luar biasa selama pemerintahan Presiden Jokowi, dengan menterinya Bu Susi, karena untuk pertama kalinya berhasil membuat nelayan berdemonstrasi. Ini berarti kesulitan nelayan sudah diambang batas. Dan nelayan bukanlah koruptor, tetapi kenapa dibuat miskin? Presiden harus benar-benar memperhatikan nasib nelayan saat ini," tegas Daniel.
Daniel juga bertanya kenapa Presiden lebih mendengarkan netizen ketimbang mendengarkan nelayan secara langsung padahal mayoritas nelayan adalah pemilih Jokowi. Namun kenapa justru pemerintah sekarang memberikan "hadiah" yang pahit.
Ia berharap hak angket nelayan mampu membuka fakta apa adanya agar masyarakat sampai Presiden paham bahwa nelayan sudah hampir 3 tahun hidupnya menderita.
"Nelayan harus berteriak, harus bersuara sampai masyarakat umumnya tahu, sampai Presiden tahu akan penderitaan nelayan saat ini. Mudah-mudahan angket menjadi kanal sehingga tidak terjadi ledakan-ledakan sosial yang tidak kita inginkan," terang Wakil Ketua Komisi FPKB tersebut.
Sebagai penutup audiensi Daniel Johan menegaskan agar Komisi IV menindaklanjuti usulan hal angket tersebut di dalam rapat pimpinan maupun rapat komisi untuk kemudian diajukan ke rapat paripurna.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017