![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalbar.antaranews.com/berita/351653/masyarakat-perbatasan-curhat-minimnya-sarana-infrastruktur&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2017/09/20170908infrastruktur_jalan.png&description=Masyarakat Perbatasan "Curhat" Minimnya Sarana Infrastruktur ){kind=link}
Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kombes (Pol) Sugeng Hadi Sutrisno menyatakan, kegiatan patroli di perbatasan Indonesia-Malaysia, dijadikan ajang curahan hati (curhat/perasaan) masyarakat terkait masih minimnya infrastruktur setempat.
Minimnya infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, cetak sawah yang terbengkalai dan lain sebagainya, menjadi keluhan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Siding, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang.
"Laporan itu kami dapatkan saat Polsek Siding yang dipimpin Kapolsek Aiptu Charles Simanjuntak bersama Tim Kamandaka Batalion B Pelopor satuan Brimob Polda Kalbar, Rabu (6/9) melakukan patroli rutin dari pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB ke Desa Siding yang berbatasan langsung dengan Kampung Gumbang dan Kampung Padang Pan Malaysia dan ke Desa Tanggun yang berbatasan langsung dengan Kampung Trengos Malaysia," kata Sugeng Hadi Sutrisno di Pontianak, Kamis.
Ia mengatakan, apa yang disampaikan oleh warga perbatasan itu diharapkan dapat secepatnya ditanggapi dan direalisasikan oleh pemerintah.
Asmudin yang merupakan Ketua Adat Desa Siding berharap agar penerangan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan, sehingga pemasangan listrik di tiga desa yang belum teraliri listrik dari delapan desa yang ada di kecamatan Siding, segera terwujud.
"Kami juga berharap pemerintah membantu untuk pengaliran air dari sumber air ke rumah-rumah," ujarnya.
Ia juga menyampaikan, terkait adanya larangan pemerintah membakar hutan dan lahan, yang mengakibatkan masyarakat kekurangan pangan, karena sebagian besar masyarakat hanya bisanya menanam padi dengan cara membakar lahan, atau berladang yang sudah menjadi tradisi.
"Untuk program cetak sawah juga agar segera terealisasi, karena telah menyiapkan lahannya. Di lapangan kami tidak diajarkan cara mencetak sawah, minim tenaga penyuluh, cara memupuk dan irigasi tidak ada. Selain itu bantuan traktor memang ada diberikan namun masyarakat tidak diajarkan cara mengoperasikannya," katanya.
Hal senada juga diakui oleh, Kepala Dusun Betung Desa Tangguh, Petrus mendesak pemerintah agar serius melakukan peningkatan jalan Trans Kalimantan, jalan negara dan pembuatan jembatan.
"Selama ini, masyarakat kami untuk menjual hasil panen harus menjualnya di Kecamatan Seluas, yang hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai sehingga biayanya sangat besar, yakni sekitar Rp2 juta untuk sekali turun ke Seluas," katanya.
(A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Minimnya infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, cetak sawah yang terbengkalai dan lain sebagainya, menjadi keluhan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Siding, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang.
"Laporan itu kami dapatkan saat Polsek Siding yang dipimpin Kapolsek Aiptu Charles Simanjuntak bersama Tim Kamandaka Batalion B Pelopor satuan Brimob Polda Kalbar, Rabu (6/9) melakukan patroli rutin dari pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB ke Desa Siding yang berbatasan langsung dengan Kampung Gumbang dan Kampung Padang Pan Malaysia dan ke Desa Tanggun yang berbatasan langsung dengan Kampung Trengos Malaysia," kata Sugeng Hadi Sutrisno di Pontianak, Kamis.
Ia mengatakan, apa yang disampaikan oleh warga perbatasan itu diharapkan dapat secepatnya ditanggapi dan direalisasikan oleh pemerintah.
Asmudin yang merupakan Ketua Adat Desa Siding berharap agar penerangan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan, sehingga pemasangan listrik di tiga desa yang belum teraliri listrik dari delapan desa yang ada di kecamatan Siding, segera terwujud.
"Kami juga berharap pemerintah membantu untuk pengaliran air dari sumber air ke rumah-rumah," ujarnya.
Ia juga menyampaikan, terkait adanya larangan pemerintah membakar hutan dan lahan, yang mengakibatkan masyarakat kekurangan pangan, karena sebagian besar masyarakat hanya bisanya menanam padi dengan cara membakar lahan, atau berladang yang sudah menjadi tradisi.
"Untuk program cetak sawah juga agar segera terealisasi, karena telah menyiapkan lahannya. Di lapangan kami tidak diajarkan cara mencetak sawah, minim tenaga penyuluh, cara memupuk dan irigasi tidak ada. Selain itu bantuan traktor memang ada diberikan namun masyarakat tidak diajarkan cara mengoperasikannya," katanya.
Hal senada juga diakui oleh, Kepala Dusun Betung Desa Tangguh, Petrus mendesak pemerintah agar serius melakukan peningkatan jalan Trans Kalimantan, jalan negara dan pembuatan jembatan.
"Selama ini, masyarakat kami untuk menjual hasil panen harus menjualnya di Kecamatan Seluas, yang hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai sehingga biayanya sangat besar, yakni sekitar Rp2 juta untuk sekali turun ke Seluas," katanya.
(A057/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017