Singkawang (Antara Kalbar) - Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Singkawang bekerja sama dengan Solidarity Center menggelar workshop atau lokakarya tentang data Migrasi Berbasis Desa, di Ruang Bumi Bertuah Gayung Bersambut Kantor Wali Kota Singkawang, Kamis.
Wakil Ketua PKBI Kota Singkawang, Nova Wijaya mengatakan, dasar digelarnya workshop ini, pertama, di Indonesia khususnya di Singkawang banyak masalah dari pekerja ilegal dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang bagaimana prosedur yang benar dalam kepengurusan untuk bekerja di luar negeri.
"Kedua, memang ada iming-iming gaji yang besar diberikan sehingga pekerja menjadi mudah terbujuk rayu oleh teman, keluarga atau agen sehingga masuk hanya menggunakan Paspor wisata tapi kenyataannya mereka bekerja di luar negeri," ujarnya.
Sehingga, sampai di luar negeri pekerja yang bersangkutan tidak mempunyai hak dan kekuatan hukum apabila terjadi masalah.
"Kemudian majikan di tempat dia pun bisa bertindak semena-mena seperti tidak membayar gaji, paspornya ditahan sehingga tidak bisa ke mana-mana, kemudian di siksa dan sebagainya," ungkapnya.
Menurutnya, masuknya TKI Indonesia ke luar negeri secara ilegal ini tentunya akan banyak mendapat derita daripada sukanya. "Sehingga dari kasus-kasus yang terjadi kita mencoba untuk menyampaikannya kepada peserta terutama kepada petugas Kelurahan," tuturnya.
Karena, lanjutnya, petugas Kelurahan ini biasanya yang menangani masalah kependudukan di wilayahnya, untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakatnya.
"Dan kenyataannya setelah kita diskusi banyak diantara mereka (petugas Kelurahan) yang tidak mengetahui akan hal itu lantaran mereka tidak punya data pekerja yang bekerja di luar negeri," katanya.
Ke depan, pihaknya akan mencoba untuk mengembangkan data pekerja Singkawang seberapa banyak yang bekerja di luar negeri.
"Dan berharap penguatan koordinasi antarsektor seperti Imigrasi sebagai penerbitan Paspor, Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan dan Kelurahan," harapnya.
Disamping itu, dia juga meminta agar pihak Imigrasi untuk lebih ketat dan selektif lagi dalam menerbitkan Paspor kepada WNI yang akan bekerja ke luar negeri.
"Perlu pendalaman lagi lah kepada orang yang akan mengajukan permohonan pembuatan Paspor," katanya.
Sementara itu, Bendahara PKBI Kota Singkawang, Usman mengatakan, kegiatan workshop ini dihadiri sebanyak 30 peserta.
"Berasal dari petugas Kelurahan ada sebanyak 23 Kelurahan se-Kota Singkawang, 2 orang dari LSM yang bergerak di bidang Imigrasi dan 6 orang yang merupakan mantan buruh migran," kata Usman.
Harapan dia dari workshop tersebut, pertama, adanya gambaran tentang pentingnya pendataan pekerja Migran di tingkat desa.
Kedua, adanya komitmen awal para pimpinan desa untuk mengelola data Migran di desa mereka.
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Wakil Ketua PKBI Kota Singkawang, Nova Wijaya mengatakan, dasar digelarnya workshop ini, pertama, di Indonesia khususnya di Singkawang banyak masalah dari pekerja ilegal dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang bagaimana prosedur yang benar dalam kepengurusan untuk bekerja di luar negeri.
"Kedua, memang ada iming-iming gaji yang besar diberikan sehingga pekerja menjadi mudah terbujuk rayu oleh teman, keluarga atau agen sehingga masuk hanya menggunakan Paspor wisata tapi kenyataannya mereka bekerja di luar negeri," ujarnya.
Sehingga, sampai di luar negeri pekerja yang bersangkutan tidak mempunyai hak dan kekuatan hukum apabila terjadi masalah.
"Kemudian majikan di tempat dia pun bisa bertindak semena-mena seperti tidak membayar gaji, paspornya ditahan sehingga tidak bisa ke mana-mana, kemudian di siksa dan sebagainya," ungkapnya.
Menurutnya, masuknya TKI Indonesia ke luar negeri secara ilegal ini tentunya akan banyak mendapat derita daripada sukanya. "Sehingga dari kasus-kasus yang terjadi kita mencoba untuk menyampaikannya kepada peserta terutama kepada petugas Kelurahan," tuturnya.
Karena, lanjutnya, petugas Kelurahan ini biasanya yang menangani masalah kependudukan di wilayahnya, untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakatnya.
"Dan kenyataannya setelah kita diskusi banyak diantara mereka (petugas Kelurahan) yang tidak mengetahui akan hal itu lantaran mereka tidak punya data pekerja yang bekerja di luar negeri," katanya.
Ke depan, pihaknya akan mencoba untuk mengembangkan data pekerja Singkawang seberapa banyak yang bekerja di luar negeri.
"Dan berharap penguatan koordinasi antarsektor seperti Imigrasi sebagai penerbitan Paspor, Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan dan Kelurahan," harapnya.
Disamping itu, dia juga meminta agar pihak Imigrasi untuk lebih ketat dan selektif lagi dalam menerbitkan Paspor kepada WNI yang akan bekerja ke luar negeri.
"Perlu pendalaman lagi lah kepada orang yang akan mengajukan permohonan pembuatan Paspor," katanya.
Sementara itu, Bendahara PKBI Kota Singkawang, Usman mengatakan, kegiatan workshop ini dihadiri sebanyak 30 peserta.
"Berasal dari petugas Kelurahan ada sebanyak 23 Kelurahan se-Kota Singkawang, 2 orang dari LSM yang bergerak di bidang Imigrasi dan 6 orang yang merupakan mantan buruh migran," kata Usman.
Harapan dia dari workshop tersebut, pertama, adanya gambaran tentang pentingnya pendataan pekerja Migran di tingkat desa.
Kedua, adanya komitmen awal para pimpinan desa untuk mengelola data Migran di desa mereka.
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017