Putussibau (Antara) - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan keuangan daerah yang diikuti 216 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu wilayah Kalimantan Barat.
"Salah satu tujuan Rakor itu agar terwujud sinergitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masing - masing perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kapuas Hulu," kata Kepala Badan Keuangan Daerah Kapuas Hulu, H Mohammad Zaini, saat Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah di Aula Bank Kalbar, di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero mengatakan Rakor itu sebagai sarana untuk mengevaluasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga kesalahan dalam pengelolaan yang menjadi temuan tidam terulang kembali.
"Pelaporan keuangan dan aset harus tepat waktu terutama untuk penyelesaian temuan BPK," kata Antonius.
Dikatakan Antonius, dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kapuas Hulu masih mempeoleh opini wajar dengan pengecualian.
"Yang menjadi kelemahan kami itu masalah aset daerah, bahkan juga dialami kabupaten lain," jelas Antonius.
Dalam kesempatan itu, Antonius menegaskan agar segala bentuk laporan dan temuan baik itu pengelolaan keuangan dan aset terselesaikan paling lambat pada Desember mendatang.
"Pelaporan keuangan dan aset apalagi jika itu temuan harus segera diselesaikan jangan sampai ditunda - tunda, dengan harapan kami dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK," pinta Antonius.
(T.KR-TFT/I006)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Salah satu tujuan Rakor itu agar terwujud sinergitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah masing - masing perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kapuas Hulu," kata Kepala Badan Keuangan Daerah Kapuas Hulu, H Mohammad Zaini, saat Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah di Aula Bank Kalbar, di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero mengatakan Rakor itu sebagai sarana untuk mengevaluasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga kesalahan dalam pengelolaan yang menjadi temuan tidam terulang kembali.
"Pelaporan keuangan dan aset harus tepat waktu terutama untuk penyelesaian temuan BPK," kata Antonius.
Dikatakan Antonius, dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kapuas Hulu masih mempeoleh opini wajar dengan pengecualian.
"Yang menjadi kelemahan kami itu masalah aset daerah, bahkan juga dialami kabupaten lain," jelas Antonius.
Dalam kesempatan itu, Antonius menegaskan agar segala bentuk laporan dan temuan baik itu pengelolaan keuangan dan aset terselesaikan paling lambat pada Desember mendatang.
"Pelaporan keuangan dan aset apalagi jika itu temuan harus segera diselesaikan jangan sampai ditunda - tunda, dengan harapan kami dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK," pinta Antonius.
(T.KR-TFT/I006)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017