Kapuas Hulu, Kalbar (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kemenkeu Putussibau, Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, mencatat realisasi belanja APBN per 31 Maret 2024 di wilayahnya mencapai Rp435,12 miliar atau 21,74 persen dari pagu Rp2,01 triliun.
"Secara keseluruhan realisasi hingga Maret 2024 yang disalurkan KPPN telah melampaui target realisasi triwulan I sebesar 15 persen," kata Kepala KPPN Putussibau Sri Widodo di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalbar, Selasa.
Winarno merinci realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat satuan kerja kementerian dan lembaga (satker K/L) mencapai Rp97,93 miliar atau 28,46 persen dari pagu Rp344,07 miliar dan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp337,18 miliar atau 20,34 persen dari pagu Rp1,7 triliun.
Menurutnya, capaian belanja tertinggi adalah belanja barang yaitu sebesar 43,66 persen, disusul belanja pegawai sebesar 27,35 persen, sedangkan belanja modal baru terserap 11,06 persen.
Dia mengatakan tingginya realisasi belanja barang didorong oleh belanja satker KPU dan Bawaslu sehubungan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dan belanja pegawai dikarenakan adanya pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk ASN menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024.
Winarno menambahkan pada Maret 2024 tercatat Bea Cukai Nanga Badau telah menghasilkan pemasukan devisa senilai Rp380,53 juta, yang berasal dari komoditas perikanan Rp362, 63 juta dan pertanian Rp17,9 juta.
"Jika dibandingkan dengan Februari 2024 terdapat penurunan sebesar 24,45 persen. Penurunan nilai dan volume ekspor lebih disebabkan oleh faktor alam yaitu naik atau pasang air sungai dan danau, sehingga hasil panen perikanan menurun," katanya.
Winarno juga menyinggung progres kinerja APBD Kapuas Hulu hingga Maret 2024, yang berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kapuas Hulu, realisasi pendapatan mencapai Rp278, 64 miliar atau 15,54 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2023 sebesar Rp403,17 miliar atau 23,17 persen.
Sedangkan, untuk realisasi belanja daerah sebesar Rp189,80 miliar atau 10,57 persen, angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebesar 11,89 persen.
"Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN sebesar 21,74 persen yang disalurkan melalui KPPN Putussibau, maka realisasi belanja daerah dari APBD masih lebih rendah," jelas Winarno.
