Pontianak (Antara Kalbar) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI membentuk tim Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Barat, dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.
"Penanggulangan dengan melibatkan masyarakat itu dibentuk dalam komunitas. Saat ini di Kalbar komunitas peduli TPPO baru di Kabupaten Sambas," kata Kabid Pencegahan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI Dino Adriyana saat Rakor Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, komunitas ini baru dibentuk tahun 2016. Pembentukannya pun menyasar dari perbatasan.
"Kenapa Sambas, karena sejak akses yang terbuka malah mempermudah mereka (pelaku kejahatan.red) untuk mengirim korban trafficking. Jadi perlu ada jejaring kerja, antar aparat dan masyarakat bahkan hingga ke tingkat desa," tuturnya.
Dia mengatakan, rencananya tahun ini akan dibentuk kembali komunitas peduli TPPO di Kota Singkawang. Sedangkan se-Indonesia, komunitas yang sudah terbentuk ada di lima wilayah yakni, Cilacap, Indramayu, Boyolali, Kupang dan terakhir Sambas.
Menurut Dino dengan melibatkan masyarakat dalam komunitas ada penghematan anggaran.
"Selama ini penanganan dengan biaya yang besar tidak akan bisa menghapus kejahatan ini," katanya.
Nilai tambah lainnya ini merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan langsung oleh masyarakat kepada calon korban yang dimana selama ini upaya pencegahan itu dilakukan pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat maka bisa melakukan penyadaran langsung kepada calon korban TPPO.
"Sekarang masyarakat berpartisipasi sehingga bisa mengecilkan biaya karena menyadarkan masyarakat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri," kata dia.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan Pemprov Kalbar sudah memiliki rencana aksi dalam bentuk Pergub nomor 25 tahun 2017 yang berjalan selama lima tahun. Ini dilakukan guna menekan kasus perdagangan orang. Apalagi seiring majunya zaman modus perdagangan orang berubah.
"Harapan kami gugus tugas juga bisa berkontribusi karena perubahan modus pelaku juga karena faktor kemajuan teknologi. Harapannya bersatu padu untuk mengurangi angka trafficking," kata Christiandy yang dipercaya menjadi Ketua TPPO Kalbar.
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Penanggulangan dengan melibatkan masyarakat itu dibentuk dalam komunitas. Saat ini di Kalbar komunitas peduli TPPO baru di Kabupaten Sambas," kata Kabid Pencegahan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI Dino Adriyana saat Rakor Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, komunitas ini baru dibentuk tahun 2016. Pembentukannya pun menyasar dari perbatasan.
"Kenapa Sambas, karena sejak akses yang terbuka malah mempermudah mereka (pelaku kejahatan.red) untuk mengirim korban trafficking. Jadi perlu ada jejaring kerja, antar aparat dan masyarakat bahkan hingga ke tingkat desa," tuturnya.
Dia mengatakan, rencananya tahun ini akan dibentuk kembali komunitas peduli TPPO di Kota Singkawang. Sedangkan se-Indonesia, komunitas yang sudah terbentuk ada di lima wilayah yakni, Cilacap, Indramayu, Boyolali, Kupang dan terakhir Sambas.
Menurut Dino dengan melibatkan masyarakat dalam komunitas ada penghematan anggaran.
"Selama ini penanganan dengan biaya yang besar tidak akan bisa menghapus kejahatan ini," katanya.
Nilai tambah lainnya ini merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan langsung oleh masyarakat kepada calon korban yang dimana selama ini upaya pencegahan itu dilakukan pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat maka bisa melakukan penyadaran langsung kepada calon korban TPPO.
"Sekarang masyarakat berpartisipasi sehingga bisa mengecilkan biaya karena menyadarkan masyarakat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri," kata dia.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan Pemprov Kalbar sudah memiliki rencana aksi dalam bentuk Pergub nomor 25 tahun 2017 yang berjalan selama lima tahun. Ini dilakukan guna menekan kasus perdagangan orang. Apalagi seiring majunya zaman modus perdagangan orang berubah.
"Harapan kami gugus tugas juga bisa berkontribusi karena perubahan modus pelaku juga karena faktor kemajuan teknologi. Harapannya bersatu padu untuk mengurangi angka trafficking," kata Christiandy yang dipercaya menjadi Ketua TPPO Kalbar.
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017