Putussibau (Antara Kalbar) - Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir menyampaikan permasalahan konkrit yang ada di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia di wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat dengan Komisi V DPR RI dan kementerian terkait.
"Banyak persoalan di perbatasan seperti bidang infrastruktur, ekonomi dan sumber daya alam," kata Nasir pada acara tata muka dengan Wakil Ketua Komisi V, DPR RI, Lasarus dan sejumlah kementerian terkait di Putussibau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat.
Ia menjelaskan kondisi infrastruktur dasar di kawasan perbatasan Kapuas Hulu diantaranya jalan nasional sepanjang 209 kilometer, 87 persen sudah mantap yaitu ruas jalan Putussibau - Badau dan Putussibau - Nanga Erak.
Kemudian, jalan kabupaten sepanjang 196 kilometer dalam kondisi hanya 30 persen mantap, sisanya dalam kondisi rusak.
Untuk jalan desa, kata Nasir, sepanjang 227 kilometer dalam kondisi hanya 20 persen mantap, sisanya dalam kondisi rusak, bahkan masih ada 11 dusun atau kampung yang belum terhubung akses jalan yaitu perkampungan Hulu Sungai Kapuas, Kecamatan Putussibau Selatan.
Menurut Nasir, selain infrastruktur jalan, tingkat pelayanan air bersih di kawasan perbatasan juga baru 74 persen yang terlayani, dari 65 desa di kawasan perbatasan masih ada 17 desa yang belum terlayani air bersih.
"Kondisi layanan komunikasi juga salah satu persoalan di kawasan perbatasan sebanyak 53 persen atau dari 65 desa masih ada 30 desa yang belum ada akses jaringan telepon," kata Nasir.
Bahkan di kawasan perbatasan jelas Nasir, ada 17 desa yang belum teraliri listrik baik dari PLN maupun dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang merupakan energi alternatif.
" Jadi daerah perbatasan di wilayah Kapuas Hulu masih sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, kami minta adanya perhatian khusus," pinta Nasir.
Disampaikan Nasir, di wilayah Kapuas Hulu terdapat enam kecamatan lini satu yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia yaitu Kecamatan Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau Utara dan Putussibau Selatan. Sedangkan Kecamatan Empanang berada dalam kawasan perbatasan, namun tidak berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V, DPR RI, Lasarus mengatakan salah satu tujuan datangnya ke Kapuas Hulu ingin memastikan sejauh mana selama ini perhatian pemerintah pusat.
"Sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa daerah perbatasan merupakan beranda terdepan wajahnya Indonesia, yang harus dibangun serius dan menjadi prioritas," kata Lasarus.
Oleh karena itu, menurut Lasarus, dirinya melihat langsung kondisi pembangunan di perbatasan.
Menurut dia, pembangunan untuk daerah perbatasan saat ini sangat jauh lebih baik dari beberapa tahun lalu.
"Alhamdulillah, Puji Tuhan pembangunan perbatasan sangat pesat, meskipun demikian, saya selaku wakil rakyat yang berada di senayan akan terus mendorong percepatan pembangunan, karena bagaimana pun juga masih banyak juga yang perlu diperhatikan pemerintah pusat," kata Lasarus.
Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk terus memberikan dukungan terhadap pembangunan di daerah perbatasan.
"Jika kita lihat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimantan Barat itu luar biasa megah dan kokohnya, dan itu harus kita jaga dan pelihara bersama," kata Lasarus.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Banyak persoalan di perbatasan seperti bidang infrastruktur, ekonomi dan sumber daya alam," kata Nasir pada acara tata muka dengan Wakil Ketua Komisi V, DPR RI, Lasarus dan sejumlah kementerian terkait di Putussibau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat.
Ia menjelaskan kondisi infrastruktur dasar di kawasan perbatasan Kapuas Hulu diantaranya jalan nasional sepanjang 209 kilometer, 87 persen sudah mantap yaitu ruas jalan Putussibau - Badau dan Putussibau - Nanga Erak.
Kemudian, jalan kabupaten sepanjang 196 kilometer dalam kondisi hanya 30 persen mantap, sisanya dalam kondisi rusak.
Untuk jalan desa, kata Nasir, sepanjang 227 kilometer dalam kondisi hanya 20 persen mantap, sisanya dalam kondisi rusak, bahkan masih ada 11 dusun atau kampung yang belum terhubung akses jalan yaitu perkampungan Hulu Sungai Kapuas, Kecamatan Putussibau Selatan.
Menurut Nasir, selain infrastruktur jalan, tingkat pelayanan air bersih di kawasan perbatasan juga baru 74 persen yang terlayani, dari 65 desa di kawasan perbatasan masih ada 17 desa yang belum terlayani air bersih.
"Kondisi layanan komunikasi juga salah satu persoalan di kawasan perbatasan sebanyak 53 persen atau dari 65 desa masih ada 30 desa yang belum ada akses jaringan telepon," kata Nasir.
Bahkan di kawasan perbatasan jelas Nasir, ada 17 desa yang belum teraliri listrik baik dari PLN maupun dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang merupakan energi alternatif.
" Jadi daerah perbatasan di wilayah Kapuas Hulu masih sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, kami minta adanya perhatian khusus," pinta Nasir.
Disampaikan Nasir, di wilayah Kapuas Hulu terdapat enam kecamatan lini satu yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia yaitu Kecamatan Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau Utara dan Putussibau Selatan. Sedangkan Kecamatan Empanang berada dalam kawasan perbatasan, namun tidak berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V, DPR RI, Lasarus mengatakan salah satu tujuan datangnya ke Kapuas Hulu ingin memastikan sejauh mana selama ini perhatian pemerintah pusat.
"Sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa daerah perbatasan merupakan beranda terdepan wajahnya Indonesia, yang harus dibangun serius dan menjadi prioritas," kata Lasarus.
Oleh karena itu, menurut Lasarus, dirinya melihat langsung kondisi pembangunan di perbatasan.
Menurut dia, pembangunan untuk daerah perbatasan saat ini sangat jauh lebih baik dari beberapa tahun lalu.
"Alhamdulillah, Puji Tuhan pembangunan perbatasan sangat pesat, meskipun demikian, saya selaku wakil rakyat yang berada di senayan akan terus mendorong percepatan pembangunan, karena bagaimana pun juga masih banyak juga yang perlu diperhatikan pemerintah pusat," kata Lasarus.
Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk terus memberikan dukungan terhadap pembangunan di daerah perbatasan.
"Jika kita lihat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimantan Barat itu luar biasa megah dan kokohnya, dan itu harus kita jaga dan pelihara bersama," kata Lasarus.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017