Putussibau, Kalbar (Antara Kalbar) - Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Abang Muhammad Nasir mengatakan anggaran pembangunan prioritas bidang infrastruktur di kawasan perbatasan wilayah Kapuas Hulu tahun 2018 sebesar Rp404,500 miliar.
"Ada delapan kegiatan pembangunan untuk daerah perbatasan di bidang infrastruktur dasar dan itu bersumber dari kementerian dengan dana total anggaran sebesar Rp404,500 miliar," kata Nasir ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Ia menjelaskan prioritas pembangunan infrastruktur perbatasan di wilayah Kapuas Hulu diantaranya yaitu, peningkatan jalan strategis nasional ruas Badau - Batas Sintang dan Kapuas Hulu atau jalan paralel perbatasan dengan panjang 44 kilometer, sebesar Rp90 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kedua, pembangunan jalan strategis nasional ruas Nanga Erak - Batas Kalimantan Timur dan Kapuas Hulu atau jalan paralel perbatasan dengan panjang 139 kilometer sebesar Rp200 miliar dari Kementerian PUPR.
Kemudian yang ketiga, kata Nasir yaitu pembangunan Air Baku Ibu Kota Kecamatan Empanang, Kapuas Hulu sepanjang 17 kilometer sebesar Rp17 miliar dari Kementerian PUPR.
Selain itu, ada juga peningkatan terminal antar Negara Indonesia - Malaysia di Badau, Kecamatan Badau Kapuas Hulu sebanyak satu unit sebesar Rp10 miliar dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Lebih lanjut Nasir mengatakan pembangunan pelabuhan darat (Dryport) di Badau, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu sebanyak satu unit dengan anggaran sebesar Rp20 miliar dari Kementerian Perhubungan.
Bahkan ada juga peningkatan jalan poros desa ruas Lanjak - Kedungkang (Penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Sentarum) sepanjang 17 kilometer dengan anggaran sebesar Rp35 miliar dari Kementerian Desa PDTT.
Ia juga menyampaikan adanya pembangunan sarana air bersih di Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu sepanjang enam kilometer dengan anggaran sebesar Rp2,5 miliar dari Kementerian Desa PDTT.
Kemudian yang terakhir tutur Nasir, yaitu pembangunan jaringan listrik Pembangkit Listrik Negara (PLN) di enam desa Kecamatan Puring Kencana sebanyak enam paket dengan anggaran Rp30 milyar dari Kementerian ESDM.
"Pembangunan itu sesuai nawacita Presiden Joko Widodo yang menjadikan daerah perbatasan sebagai garda terdepan yang merupakan wajah Indonesia," kata Nasir.
Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada seluruh pihak terutama masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan program pembangunan pemerintah.
Ia juga menambahkan wilayah Kapuas Hulu yang sangat luas sementara dana daerah (APBD) sangat terbatas, sehingga dengan adanya perhatian pemerintah pusat sangat membantu Kapuas Hulu dalam mengejar ketertinggalan dalam pembangunan.
"Kapuas Hulu masih kategori daerah tertinggal, sebagai kabupaten yang memiliki kawasan konservasi dan daerah perbatasan maka sudah selayaknya pemerintah pusat terus memperhatikan pembangunan di Kapuas Hulu," tutur Nasir.
(T.KR-TFT/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Ada delapan kegiatan pembangunan untuk daerah perbatasan di bidang infrastruktur dasar dan itu bersumber dari kementerian dengan dana total anggaran sebesar Rp404,500 miliar," kata Nasir ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.
Ia menjelaskan prioritas pembangunan infrastruktur perbatasan di wilayah Kapuas Hulu diantaranya yaitu, peningkatan jalan strategis nasional ruas Badau - Batas Sintang dan Kapuas Hulu atau jalan paralel perbatasan dengan panjang 44 kilometer, sebesar Rp90 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kedua, pembangunan jalan strategis nasional ruas Nanga Erak - Batas Kalimantan Timur dan Kapuas Hulu atau jalan paralel perbatasan dengan panjang 139 kilometer sebesar Rp200 miliar dari Kementerian PUPR.
Kemudian yang ketiga, kata Nasir yaitu pembangunan Air Baku Ibu Kota Kecamatan Empanang, Kapuas Hulu sepanjang 17 kilometer sebesar Rp17 miliar dari Kementerian PUPR.
Selain itu, ada juga peningkatan terminal antar Negara Indonesia - Malaysia di Badau, Kecamatan Badau Kapuas Hulu sebanyak satu unit sebesar Rp10 miliar dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Lebih lanjut Nasir mengatakan pembangunan pelabuhan darat (Dryport) di Badau, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu sebanyak satu unit dengan anggaran sebesar Rp20 miliar dari Kementerian Perhubungan.
Bahkan ada juga peningkatan jalan poros desa ruas Lanjak - Kedungkang (Penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Sentarum) sepanjang 17 kilometer dengan anggaran sebesar Rp35 miliar dari Kementerian Desa PDTT.
Ia juga menyampaikan adanya pembangunan sarana air bersih di Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu sepanjang enam kilometer dengan anggaran sebesar Rp2,5 miliar dari Kementerian Desa PDTT.
Kemudian yang terakhir tutur Nasir, yaitu pembangunan jaringan listrik Pembangkit Listrik Negara (PLN) di enam desa Kecamatan Puring Kencana sebanyak enam paket dengan anggaran Rp30 milyar dari Kementerian ESDM.
"Pembangunan itu sesuai nawacita Presiden Joko Widodo yang menjadikan daerah perbatasan sebagai garda terdepan yang merupakan wajah Indonesia," kata Nasir.
Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada seluruh pihak terutama masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan program pembangunan pemerintah.
Ia juga menambahkan wilayah Kapuas Hulu yang sangat luas sementara dana daerah (APBD) sangat terbatas, sehingga dengan adanya perhatian pemerintah pusat sangat membantu Kapuas Hulu dalam mengejar ketertinggalan dalam pembangunan.
"Kapuas Hulu masih kategori daerah tertinggal, sebagai kabupaten yang memiliki kawasan konservasi dan daerah perbatasan maka sudah selayaknya pemerintah pusat terus memperhatikan pembangunan di Kapuas Hulu," tutur Nasir.
(T.KR-TFT/N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017