Pontianak (Antaranews Kalbar) - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyatakan, perubahan kebijakan program pendidikan hendaknya mulai dilakukan di tingkat yang kecil agar tidak merugikan masyarakat banyak atau menghabiskan anggaran.
"Sering kali perubahan kebijakan dan program di dunia pendidikan sebenarnya merugikan, salah satunya dari segi biaya," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan, makanya negara Singapura kalau mau melakukan perubahan dengan kawasan kecil dulu, sehingga kalau gagal atau di kemudian hari dilakukan perubahan lagi tidak berdampak besar.
"Kalau di Indonesia, misalnya mulai dilakukan di tingkat kelurahan, dan kecamatan dulu, sehingga kalau program itu gagal maka biayanya tidak terlalu besar," katanya.
Ia menambahkan, di Indonesia sering kali kebijakan diubah langsung dari pucuk tertinggi, sehingga jika gagal atau kebijakan diganti, membutuhkan biaya yang tinggi.
"Sekarang sudah beberapa kali ganti program pendidikan, begitu ganti menteri kemudian ganti lagi kebijakan, sehingga berapa besar yang dibutuhkan untuk program tersebut," ujarnya.
Dia mencontohkan program peningkatan kapasitas guru yang terus berganti metodenya, padahal sudah ada peraturan presiden, tapi ada lagi peraturan menteri. Dan Peraturan Menteri itu memberikan penjelasan yang terlalu jauh dari peraturan presiden.
"Padahal Permen itu penjabaran dari Perpres, harusnya kalau penjelasan tidak boleh melenceng, hal itu yang kami sayangkan, akibatnya dunia pendidikan jadi gonjang-ganjing," ungkapnya.
Ia menambahkan, harusnya ada satu program yang bisa diterapkan dalam jangka panjang, sampai beberapa puluh tahun, misalnya dengan mencontoh atau berkiblat ke Finlandia yang dinilai berhasil dalam pendidikan.
(U.A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Sering kali perubahan kebijakan dan program di dunia pendidikan sebenarnya merugikan, salah satunya dari segi biaya," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan, makanya negara Singapura kalau mau melakukan perubahan dengan kawasan kecil dulu, sehingga kalau gagal atau di kemudian hari dilakukan perubahan lagi tidak berdampak besar.
"Kalau di Indonesia, misalnya mulai dilakukan di tingkat kelurahan, dan kecamatan dulu, sehingga kalau program itu gagal maka biayanya tidak terlalu besar," katanya.
Ia menambahkan, di Indonesia sering kali kebijakan diubah langsung dari pucuk tertinggi, sehingga jika gagal atau kebijakan diganti, membutuhkan biaya yang tinggi.
"Sekarang sudah beberapa kali ganti program pendidikan, begitu ganti menteri kemudian ganti lagi kebijakan, sehingga berapa besar yang dibutuhkan untuk program tersebut," ujarnya.
Dia mencontohkan program peningkatan kapasitas guru yang terus berganti metodenya, padahal sudah ada peraturan presiden, tapi ada lagi peraturan menteri. Dan Peraturan Menteri itu memberikan penjelasan yang terlalu jauh dari peraturan presiden.
"Padahal Permen itu penjabaran dari Perpres, harusnya kalau penjelasan tidak boleh melenceng, hal itu yang kami sayangkan, akibatnya dunia pendidikan jadi gonjang-ganjing," ungkapnya.
Ia menambahkan, harusnya ada satu program yang bisa diterapkan dalam jangka panjang, sampai beberapa puluh tahun, misalnya dengan mencontoh atau berkiblat ke Finlandia yang dinilai berhasil dalam pendidikan.
(U.A057/N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018