Sukadana (Antaranews Kalbar) - Pejabat Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji menegaskan tiga tugas utama yang akan dijalankannya selama memimpin di provinsi ini. "Tiga hal yang harus beres yang pertama penyelenggaraan Pilkada, yang kedua pemerintahan yang lebih baik dan yang ketiga pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi," kata Dodi Riyadmadji saat kunjungan kerja ke Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Rabu.
Dodi yang dilantik pada 15 Januari ini mengingatkan khusus dalam penyelenggaraan Pilkada agar semua pihak dapat saling bergandengan tangan untuk menjaga keadaan yang kondusif yang sampai saat ini masih terjaga di Kalimantan Barat.
Menurutnya, arus informasi yang sangat deras saat ini harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak terutama penggunaan media sosial yang kontennya sulit untuk dikontrol.
"Oleh karena itu informasi yang beredar di masyarakat melalui media sosial perlu disikapi dengan bijak yakni dengan mencari kebenaran informasi yang diterima. Jangan sampai dengan sebuah informasi yang belum jelas dan kemungkinan informasi itu hoax, dapat mengganggu keamanan kita," jelasnya.
Dikatakannya, pada musim Pilkada media sosial sangat berperan penting terutama salah satunya digunakan sebagai media kampanye hitam oleh kandidat tertentu.
"Kita memang tidak mau terprovokasi, tapi kita juga tidak boleh diam jika perlu kita telusuri kebenaran berita itu, oleh karena itu perlu sikap kritis, cermat, dan kemudian tenang dan diiringi dengan doa yang banyak," pesannya.
Selain itu juga, dirinya berpesan agar aparatur negara tidak ikut politik praktis dan bersikap netral dalam penyelenggaraan pilkada serentak sebagaimana yang telah diatur dalam perundang - undangan.
"Yang selanjutnya diharapkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dilingkungan Kayong Utara agar bersikap netral, tidak memihak atau mengikuti salah satu calon dalam pemilihan kepala daerah," terangnya.
Dalam kesempatan itu juga, dirinya berharap tingkat partisipasi di Kalbar dapat lebih baik pada pilkada tahun ini dimana sebelumnya pada lima tahun lalu sudah mencapai 74 persen. "Mudah-mudahan tingkat partisipasi disini meningkat tidak seperti kasus pemilihan walikota di Medan Sumatera Utara yang pada waktu itu hanya 26 persen tingkat partisipasinya disana. Kebetulan saya ditunjuk oleh kemendagri sebagai ketua, yang bertugas memonitor tingkat partisipasi politik di seluruh Indonesia, dipemilihan serentak di 171 daerah ini," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Dodi yang dilantik pada 15 Januari ini mengingatkan khusus dalam penyelenggaraan Pilkada agar semua pihak dapat saling bergandengan tangan untuk menjaga keadaan yang kondusif yang sampai saat ini masih terjaga di Kalimantan Barat.
Menurutnya, arus informasi yang sangat deras saat ini harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak terutama penggunaan media sosial yang kontennya sulit untuk dikontrol.
"Oleh karena itu informasi yang beredar di masyarakat melalui media sosial perlu disikapi dengan bijak yakni dengan mencari kebenaran informasi yang diterima. Jangan sampai dengan sebuah informasi yang belum jelas dan kemungkinan informasi itu hoax, dapat mengganggu keamanan kita," jelasnya.
Dikatakannya, pada musim Pilkada media sosial sangat berperan penting terutama salah satunya digunakan sebagai media kampanye hitam oleh kandidat tertentu.
"Kita memang tidak mau terprovokasi, tapi kita juga tidak boleh diam jika perlu kita telusuri kebenaran berita itu, oleh karena itu perlu sikap kritis, cermat, dan kemudian tenang dan diiringi dengan doa yang banyak," pesannya.
Selain itu juga, dirinya berpesan agar aparatur negara tidak ikut politik praktis dan bersikap netral dalam penyelenggaraan pilkada serentak sebagaimana yang telah diatur dalam perundang - undangan.
"Yang selanjutnya diharapkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dilingkungan Kayong Utara agar bersikap netral, tidak memihak atau mengikuti salah satu calon dalam pemilihan kepala daerah," terangnya.
Dalam kesempatan itu juga, dirinya berharap tingkat partisipasi di Kalbar dapat lebih baik pada pilkada tahun ini dimana sebelumnya pada lima tahun lalu sudah mencapai 74 persen. "Mudah-mudahan tingkat partisipasi disini meningkat tidak seperti kasus pemilihan walikota di Medan Sumatera Utara yang pada waktu itu hanya 26 persen tingkat partisipasinya disana. Kebetulan saya ditunjuk oleh kemendagri sebagai ketua, yang bertugas memonitor tingkat partisipasi politik di seluruh Indonesia, dipemilihan serentak di 171 daerah ini," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018