Putussibau (Antaranews Kalbar) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapuas Hulu menggelar workshop pemutahiran status perkembangan desa atau indeks desa membangun agar menghasilkan data yang akurat untuk pengambil kebijakan dari pemerintah.
"Workshop itu untuk membangun kesepahaman dan kemampuan aparatur desa dalam rangka menyajikan data serta informasi terkait status desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapuas Hulu, Alifiansyah ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Rabu.
Menurut Alifiansyah, sekarang ini untuk menentukan status desa, apakah itu masuk desa sangat tertinggal, tertinggal, maju berkembang dan mandiri perlu partisipasi aparatur desa dan masyarakat itu langsung.
Dia mengatakan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan menentukan arah kebijakan pemerintah daerah, provinsi hingga pusat.
"Jika data yang disampaikan salah, maka bisa dipastikan kebijakan pembangunan pun tidak tepat sasaran," kata Alifiansyah.
Selain itu, Alifiansyah juga menekankan dengan dibekalinya aparatur desa dengan kegiatan workshop juga desa sebagai inpromen sehingga data dari desa objektif, bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
"Hasil workshop itu akan diterapkan serta akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Mei mendatang di Jakarta," ujar Alifiansyah.Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Workshop itu untuk membangun kesepahaman dan kemampuan aparatur desa dalam rangka menyajikan data serta informasi terkait status desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapuas Hulu, Alifiansyah ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Rabu.
Menurut Alifiansyah, sekarang ini untuk menentukan status desa, apakah itu masuk desa sangat tertinggal, tertinggal, maju berkembang dan mandiri perlu partisipasi aparatur desa dan masyarakat itu langsung.
Dia mengatakan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan menentukan arah kebijakan pemerintah daerah, provinsi hingga pusat.
"Jika data yang disampaikan salah, maka bisa dipastikan kebijakan pembangunan pun tidak tepat sasaran," kata Alifiansyah.
Selain itu, Alifiansyah juga menekankan dengan dibekalinya aparatur desa dengan kegiatan workshop juga desa sebagai inpromen sehingga data dari desa objektif, bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
"Hasil workshop itu akan diterapkan serta akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Mei mendatang di Jakarta," ujar Alifiansyah.Budi Suyanto
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018