Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kapendam XII/Tanjungpura, Letnan Kolonel Infantri Aulia Fahmi Dalimunthe menegaskan seluruh anggota TNI di wilayah Kodam XII/Tanjungpura tetap menjaga kenetralan saat pelaksanaan Pilkada, baik itu di Kalimantan Barat maupun di Kalimantan Tengah.
"Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai UU RI No. 34/2004 tentang TNI. Netral dalam arti tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak," kata Aulia Fahmi Dalimunthe di Kubu Raya, Jumat.
Menurutnya netralitas TNI itu, adalah bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jadi hal itu diimplementasi netralitas TNI baik dalam Pemilu maupun Pilkada, sehingga dalam mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.
"Ya, netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu dan Pilkada, baik itu satuan maupun perorangan, dan fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI," katanya.
Ia menambahkan, prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Namun, khusus bagi istri prajurit TNI atau suami prajurit TNI serta anaknya mempunyai hak untuk memilih, karena merupakan hak individu selaku warga negara.
Terkait tugas pengamanan Kapendam juga mengatakan hingga saat ini sebanyak 6.568 prajurit sudah diperbantukan kepada Polri. Hal ini sesuai nota kesepahaman antara Pangdam XII/Tpr dengan Kapolda Kalbar dalam rangka memelihara Kamtibmas khususnya di wilayah Provinsi Kalbar.
Ia merincikan, untuk perbantuan kepada Polda Kalbar dikerahkan sebanyak 4.896 personel. Hal itu terdari dari BKO Polda Kalbar sebanyak 3.851 personel sedangkan pasukan cadangan sebanyak 1.045 personel. Sementara untuk Polda Kalteng sebanyak 1.672 personel, yang terdiri dari BKO ke Polda Kalteng sebanyak 1.400 personel, sedangkan untuk pasukan cadangan disiagakan sebanyak 272 personel.
Hingga saat ini untuk personil TNI yang diperbantukan ke Polda Kalbar dan Polda Kalteng sudah masuk kedudukan masing-masing dengan pasukan cadangannya.
Kodam XII/Tpr juga secara khusus menyiapkan pasukan cadangan yang ditempatkan di Makodam XII/Tpr, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang dan di Singkawang sebanyak 524 personel.
"Seluruh personel cadangan itu sudah diberi pengarahan langsung oleh Asops Kasdam XII/Tpr Kolonel Inf Elkines dalam apel siaga pasukan," ujar dia.
Apel pengamanan Pilkada tersebut juga diikuti oleh pasukan dari Pangkalan Udara Supadio TNI-AU Pontianak dan Pangkalan Utama Angkatan Laut XII Pontianak yang dilaksanakan pada Selasa (26/6).
Demi menjaga keamanan ujarnya untuk pasukan cadangan yang saat ini siaga satu di Makodam XII/Tanjungpura dan di kabupaten - kabupaten itu selalu siap bergerak kapan saja.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai UU RI No. 34/2004 tentang TNI. Netral dalam arti tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak," kata Aulia Fahmi Dalimunthe di Kubu Raya, Jumat.
Menurutnya netralitas TNI itu, adalah bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jadi hal itu diimplementasi netralitas TNI baik dalam Pemilu maupun Pilkada, sehingga dalam mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.
"Ya, netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu dan Pilkada, baik itu satuan maupun perorangan, dan fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI," katanya.
Ia menambahkan, prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Namun, khusus bagi istri prajurit TNI atau suami prajurit TNI serta anaknya mempunyai hak untuk memilih, karena merupakan hak individu selaku warga negara.
Terkait tugas pengamanan Kapendam juga mengatakan hingga saat ini sebanyak 6.568 prajurit sudah diperbantukan kepada Polri. Hal ini sesuai nota kesepahaman antara Pangdam XII/Tpr dengan Kapolda Kalbar dalam rangka memelihara Kamtibmas khususnya di wilayah Provinsi Kalbar.
Ia merincikan, untuk perbantuan kepada Polda Kalbar dikerahkan sebanyak 4.896 personel. Hal itu terdari dari BKO Polda Kalbar sebanyak 3.851 personel sedangkan pasukan cadangan sebanyak 1.045 personel. Sementara untuk Polda Kalteng sebanyak 1.672 personel, yang terdiri dari BKO ke Polda Kalteng sebanyak 1.400 personel, sedangkan untuk pasukan cadangan disiagakan sebanyak 272 personel.
Hingga saat ini untuk personil TNI yang diperbantukan ke Polda Kalbar dan Polda Kalteng sudah masuk kedudukan masing-masing dengan pasukan cadangannya.
Kodam XII/Tpr juga secara khusus menyiapkan pasukan cadangan yang ditempatkan di Makodam XII/Tpr, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang dan di Singkawang sebanyak 524 personel.
"Seluruh personel cadangan itu sudah diberi pengarahan langsung oleh Asops Kasdam XII/Tpr Kolonel Inf Elkines dalam apel siaga pasukan," ujar dia.
Apel pengamanan Pilkada tersebut juga diikuti oleh pasukan dari Pangkalan Udara Supadio TNI-AU Pontianak dan Pangkalan Utama Angkatan Laut XII Pontianak yang dilaksanakan pada Selasa (26/6).
Demi menjaga keamanan ujarnya untuk pasukan cadangan yang saat ini siaga satu di Makodam XII/Tanjungpura dan di kabupaten - kabupaten itu selalu siap bergerak kapan saja.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018