Pontianak (Antaranews Kalbar) - Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Atbah Romin Suhaili mengatakan saat ini Desa Kuala, Kecamatan Selakau telah resmi ditunjuk menjadi desa maritim binaan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) RI.
"Desa di sekitar Kecamatan Selakau khususnya Desa Kuala memang wilayah yang punya produksi laut yang potensial. Semoga dengan penunjukan sebagai desa maritim memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Ia menjelaskan dalam pembinaan Bakamla bagi desa maritim di antaranya dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pemberdayaan masyarakat dan pelatihan keamanan dasar kapal layar motor.
"Ilmu Diklat itu sangat penting. Untuk itu peserta diklat nantinya yang merupakan warga setempat harus menjadikan itu menjadi sarana menambah pengetahuan bagi keamanan di lau," ujar dia.
Ia menyebutkan keamanan di laut sangat penting terutama bagi para nelayan yang menjadikan laut sebagai ladang rezeki.
Oleh karena itu, penting sekali memahami dan menguasai apa-apa yang harus diperhatikan demi keamanan selama di laut, tambahnya.
Disisi lain, Atbah mengapresiasi Bakamla RI yang telah menjadikan Desa Kuala sebagai desa binaannya.
"Kita mengapresiasi peran Bakamla. MoU yang ditandatangani sudah direalisaaikan di lapangan," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Bakamla RI, Brigjen TNI (Mar) Sandi Mujidin Latief, mengatakan keamanan dan keselamatan di laut memiliki ancaman dan tantangan tersendiri.
"Isu-isu kemaritiman telah berkembang menjadi sangat krusial. Hal itu karena tidak saja terkait dengan aspek kepentingan jalur pelayaran atau aspek ekonomi dengan potensi yang terkandung di laut tetapi juga telah meluas dengan kepentingan lain," jelasnya.
Ia memaparkan isu lainnya dari laut yakni seperti kepentingan kedaulatan, keamanan dan keselamatan.
"Oleh karena itu penanganannya memerlukan manajemen pengelolaan yang sinergis. Dibutuhkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral," ujarnya.
Terkait kerjasama antara Bakamla RI dengan pemerintah daerah, dia menyebutkan itu sebagai optimalisasi tugas pokok Bakamla menjaga keselamatan di laut.
"Komitmen kerjasama tersebut guna menghadirkan dukungan dan kerjasama serta sinergitas dengan instansi atau institusi lain termasuk pemerintah daerah dan masyarakat pesisir maupun perbatasan," jelas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Desa di sekitar Kecamatan Selakau khususnya Desa Kuala memang wilayah yang punya produksi laut yang potensial. Semoga dengan penunjukan sebagai desa maritim memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Rabu.
Ia menjelaskan dalam pembinaan Bakamla bagi desa maritim di antaranya dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pemberdayaan masyarakat dan pelatihan keamanan dasar kapal layar motor.
"Ilmu Diklat itu sangat penting. Untuk itu peserta diklat nantinya yang merupakan warga setempat harus menjadikan itu menjadi sarana menambah pengetahuan bagi keamanan di lau," ujar dia.
Ia menyebutkan keamanan di laut sangat penting terutama bagi para nelayan yang menjadikan laut sebagai ladang rezeki.
Oleh karena itu, penting sekali memahami dan menguasai apa-apa yang harus diperhatikan demi keamanan selama di laut, tambahnya.
Disisi lain, Atbah mengapresiasi Bakamla RI yang telah menjadikan Desa Kuala sebagai desa binaannya.
"Kita mengapresiasi peran Bakamla. MoU yang ditandatangani sudah direalisaaikan di lapangan," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Bakamla RI, Brigjen TNI (Mar) Sandi Mujidin Latief, mengatakan keamanan dan keselamatan di laut memiliki ancaman dan tantangan tersendiri.
"Isu-isu kemaritiman telah berkembang menjadi sangat krusial. Hal itu karena tidak saja terkait dengan aspek kepentingan jalur pelayaran atau aspek ekonomi dengan potensi yang terkandung di laut tetapi juga telah meluas dengan kepentingan lain," jelasnya.
Ia memaparkan isu lainnya dari laut yakni seperti kepentingan kedaulatan, keamanan dan keselamatan.
"Oleh karena itu penanganannya memerlukan manajemen pengelolaan yang sinergis. Dibutuhkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral," ujarnya.
Terkait kerjasama antara Bakamla RI dengan pemerintah daerah, dia menyebutkan itu sebagai optimalisasi tugas pokok Bakamla menjaga keselamatan di laut.
"Komitmen kerjasama tersebut guna menghadirkan dukungan dan kerjasama serta sinergitas dengan instansi atau institusi lain termasuk pemerintah daerah dan masyarakat pesisir maupun perbatasan," jelas dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018