Pontianak (Antaranews Kalbar) - Anggota Komisi VII DPR berkomitmen akan mendorong rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat, untuk memenuhi kebutuhan listrik di provinsi itu dan sekitarnya.
"Kami dari Komisi VII DPR mencoba menggali berbagai permasalahan kelistrikan dan energi yang ada di Kalimantan Barat. Dari informasi yang kita dapatkan di lapangan ini, akan menjadi masukan bagi kita dalam menyusun rencana pembangunan di Kalbar ke depan, termasuk rencana pembangunan PLTN," kata Ketua Komisi VII DPR, Gusti Irawan Pasaribu, saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, kunjungan kerja mereka tersebut dilakukan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, menyerap informasi serta mendapatkan informasi perkembangan pembangunan di daerah, serta mendapatkan masukan dari pemda terkait berbagai permasalahan yang terajdi di lapangan.
Ada beberapa poin permasalahan yang coba digali oleh Komisi VII di Kalbar, diantaranya pengembangan dan pengolahan energi di tengah masyarakat, status rencana umum energi daerah, kondisi kelistrikan dan masalah yang dihadapi masyarakat, penyediaan minyak dan gas di masyarakat, kondisi lingkungan hidup dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan serta tindak lanjutnya.
"Seperti yang kita ketahui, Kalbar merupakan salah satu provinsi terluas nomor empat di Indonesia dan memiliki wilayah yang cukup luas," katanya.
Kalbar yang dijuluki daerah seribu sungai, menurut dia seharusnya di sini sudah ada PLTA, namun sayangnya potensi ini masih belum dimaksimalkan, sehingga ini menjadi PR bagi kita bersama," ujarnya.
Gusti menambahkan, Kalbar juga memiliki SDA yang besar, dimana berbagai sumber daya yang ada termasuk mineral, menjadi potensi yang patut untuk dikembangkan.
"Namun, ada permasalahan yang sepertinya perlu segera dibenahi, khususya kondisi kelistrikan di Kalbar, dimana, desa yang sudah teraliri listrik baru 76 persen, dan artinya masih ada 24 persen desa yang sama sekali belum tersentuh listrik," katanya.
Mengingat potensi bauksit sebagai bahan baku uranium yang cukup besar di Kalbar, katanya, hal ini tentu menjadikan Kalbar berpotensi untuk dibangun PLTN.
"Makanya kita mencoba menggali informasi lebih jauh untuk mendorong rencana pembangunan PLTN ini," kata Gusti.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmijdi mengatakan, permasalahan kelistrikan memang masih menjadi kendala utama bagi Kalbar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Terkait hal itu, dia menargetkan selama pemerintahannya akan ada 100 desa mandiri dalam penyediaan listrik di Kalimantan Barat.
"Saat ini dari 2.036 desa yang ada di Kalbar baru 1 desa yang mandiri dari listrik. Kami menargetkan ada 100 desa yang mandiri dalam pengadaan listrik," katanya.
Menurutnya, kemandirian dalam penyediaan listrik di desa lantaran hingga saat ini masih ada 24 persen jumlah penduduk di Kalbar yang belum merasakan listrik.
"Jadi kalau mau pengadaan listrik seperti dari PLN itu sangat sulit dan bahkan bisa tidak mungkin, hal itu karena lokasi desa yang sulit diakses dan tentu butuh investasi yang besar. Kemudian secara ekonomis, PLN tentu berat, jadi harus kita buat desa mandiri dengan memanfaatkan potensi yang ada," katanya.
Ia optimis dari target yang ada bisa dilampui dengan catatan didukung juga oleh masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan pembangkit listrik terutama Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Pelaung untuk membuat pembangkit di Kalbar dengan konsep EBT sangat potensial. Kita akan menghadirkan listrik melalui desa mandiri listrik," jelas dia.
Baca juga: Kurtubi: PLTN Solusi Defisit Listrik Indonesia
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Kami dari Komisi VII DPR mencoba menggali berbagai permasalahan kelistrikan dan energi yang ada di Kalimantan Barat. Dari informasi yang kita dapatkan di lapangan ini, akan menjadi masukan bagi kita dalam menyusun rencana pembangunan di Kalbar ke depan, termasuk rencana pembangunan PLTN," kata Ketua Komisi VII DPR, Gusti Irawan Pasaribu, saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, kunjungan kerja mereka tersebut dilakukan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, menyerap informasi serta mendapatkan informasi perkembangan pembangunan di daerah, serta mendapatkan masukan dari pemda terkait berbagai permasalahan yang terajdi di lapangan.
Ada beberapa poin permasalahan yang coba digali oleh Komisi VII di Kalbar, diantaranya pengembangan dan pengolahan energi di tengah masyarakat, status rencana umum energi daerah, kondisi kelistrikan dan masalah yang dihadapi masyarakat, penyediaan minyak dan gas di masyarakat, kondisi lingkungan hidup dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan serta tindak lanjutnya.
"Seperti yang kita ketahui, Kalbar merupakan salah satu provinsi terluas nomor empat di Indonesia dan memiliki wilayah yang cukup luas," katanya.
Kalbar yang dijuluki daerah seribu sungai, menurut dia seharusnya di sini sudah ada PLTA, namun sayangnya potensi ini masih belum dimaksimalkan, sehingga ini menjadi PR bagi kita bersama," ujarnya.
Gusti menambahkan, Kalbar juga memiliki SDA yang besar, dimana berbagai sumber daya yang ada termasuk mineral, menjadi potensi yang patut untuk dikembangkan.
"Namun, ada permasalahan yang sepertinya perlu segera dibenahi, khususya kondisi kelistrikan di Kalbar, dimana, desa yang sudah teraliri listrik baru 76 persen, dan artinya masih ada 24 persen desa yang sama sekali belum tersentuh listrik," katanya.
Mengingat potensi bauksit sebagai bahan baku uranium yang cukup besar di Kalbar, katanya, hal ini tentu menjadikan Kalbar berpotensi untuk dibangun PLTN.
"Makanya kita mencoba menggali informasi lebih jauh untuk mendorong rencana pembangunan PLTN ini," kata Gusti.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmijdi mengatakan, permasalahan kelistrikan memang masih menjadi kendala utama bagi Kalbar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Terkait hal itu, dia menargetkan selama pemerintahannya akan ada 100 desa mandiri dalam penyediaan listrik di Kalimantan Barat.
"Saat ini dari 2.036 desa yang ada di Kalbar baru 1 desa yang mandiri dari listrik. Kami menargetkan ada 100 desa yang mandiri dalam pengadaan listrik," katanya.
Menurutnya, kemandirian dalam penyediaan listrik di desa lantaran hingga saat ini masih ada 24 persen jumlah penduduk di Kalbar yang belum merasakan listrik.
"Jadi kalau mau pengadaan listrik seperti dari PLN itu sangat sulit dan bahkan bisa tidak mungkin, hal itu karena lokasi desa yang sulit diakses dan tentu butuh investasi yang besar. Kemudian secara ekonomis, PLN tentu berat, jadi harus kita buat desa mandiri dengan memanfaatkan potensi yang ada," katanya.
Ia optimis dari target yang ada bisa dilampui dengan catatan didukung juga oleh masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan pembangkit listrik terutama Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Pelaung untuk membuat pembangkit di Kalbar dengan konsep EBT sangat potensial. Kita akan menghadirkan listrik melalui desa mandiri listrik," jelas dia.
Baca juga: Kurtubi: PLTN Solusi Defisit Listrik Indonesia
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018