Pontianak (Antaranews Kalbar) - Anggota Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat untuk mendalami lima program pemerintah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
"Adapun program itu adalah efektivitas dana desa, persoalan usulan pemekaran provinsi baru yaitu Kapuas Raya, mendalami proses seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), terkait isu perbatasan, dan persiapan pemilihan presiden 2019," kata Ketua rombongan Komisi II DPR, Ali Sera di Pontianak, Jumat.
Dalam kunjungan kerja yang diterima langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar H Sutarmidji dan H Ria Norsan pada Kamis sore kemarin.
Ali Sera mengatakan, melalui kunjungan kerja tersebut, banyak informasi yang telah diterima oleh Komisi II DPR RI yang berkunjung ke Kalbar, terutama dalam efektivitas dana desa.
"Bagaimana efektivitas dana desa yang terus naik, ternyata Kalbar memberikan pelajaran yang baik.??Dana desa itu dikaitkan bukan hanya dananya sekedar turun saja tetapi untuk pencapaian dan memberikan kriteria 68 desa mandiri kepada kami," tuturnya.
Dengan adanya kriteria 68 Desa Mandiri yang tercapai, maka terwujudnya desa yang bisa menyejahterakan, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya.
Dan masalah utama yang Komisi II dapatkan bahwa usulan pemekaran Provinsi Kapuas Raya dan Komisi II mendapatkan penjelasan yang cukup baik dari Gubernur yang baru terpilih itu.
"Dan Bapak Gubernur Kalbar berserta jajarannya memberikan penjelasan secara logis dari sudut kesediaan dana, kesediaan lahan, kesediaan ASN dan kemampuan PAD dari usulan Provinsi Kapuas Raya ini analisanya siap dan masuk," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sutarmidji mengatakan, untuk proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pihaknya akan berkomitmen segera mewujudkan hal itu, dimana saat ini berbagai persyaratan administrasi, termasuk rencana pembangunan kantor gubernur juga sudah mulai disiapkan.
"Kemudian untuk penyaluran dana desa, sudah kita lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, dimana 2031 desa yang ada di Kalbar sudah menyerap dana desa yang ada. Meski masih ada beberapa yang perlu dibenahi, namun ke depan, kita harapkan pemerintah desa bisa semakin baik mengolahnya, dimana kami juga akan terus melakukan pengawasan langsung untuk itu," tuturnya.
Ke depan, katanya, Pemerintah Provinsi Kalbar selama pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Ria Norsan akan memprioritaskan desa-desa yang ada di daerah ini.
"Sekitar 20 persen alokasi anggaran belanja langsung Pemerintah Provinsi Kalbar itu kita arahkan untuk menyelesaikan 68 variabel desa mandiri dan itu peluangnya sangat besar," ujarnya.
Sutarmidji juga menjelaskan mengenai proses penerimaan CPNS di Kalbar yang saat ini juga sedang berlangsung, dimana pihaknya memastikan prosesnya akan berjalan dengan transparan.
Dikatakan, dirinya memastikan seleksi Computer Assisted Test (CAT) bagi CPNS Pemprov Kalbar itu semuanya hasilnya 100 persen murni.?
"Kalau ada yang menjanjikan kelulusan, saya pastikan itu bohong," kata H Sutarmidji.
Dikatakannya, orang tua peserta juga bisa memantau hasil tes nilai anaknya yang menjadi peserta.?
"Hari ini ikuti tes, hari ini juga nilai berapa sudah dapat diketahui," katanya.?
Gubernur Kalbar juga mengingatkan kepada peserta yang mengikuti tes agar jangan tergiur dengan janji-janji yang bisa meluluskan peserta.?
"Tiap peserta yang ikuti tes ini, hasilnya sudah dapat diketahui langsung di layar," jelasnya.?
Dijelaskannya, pelaksanaan tes CAT CPNS ini sangat transparan dan hasilnya juga sangat akurat,?sehingga tidak akan terjadi permainan dalam tes ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Adapun program itu adalah efektivitas dana desa, persoalan usulan pemekaran provinsi baru yaitu Kapuas Raya, mendalami proses seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), terkait isu perbatasan, dan persiapan pemilihan presiden 2019," kata Ketua rombongan Komisi II DPR, Ali Sera di Pontianak, Jumat.
Dalam kunjungan kerja yang diterima langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar H Sutarmidji dan H Ria Norsan pada Kamis sore kemarin.
Ali Sera mengatakan, melalui kunjungan kerja tersebut, banyak informasi yang telah diterima oleh Komisi II DPR RI yang berkunjung ke Kalbar, terutama dalam efektivitas dana desa.
"Bagaimana efektivitas dana desa yang terus naik, ternyata Kalbar memberikan pelajaran yang baik.??Dana desa itu dikaitkan bukan hanya dananya sekedar turun saja tetapi untuk pencapaian dan memberikan kriteria 68 desa mandiri kepada kami," tuturnya.
Dengan adanya kriteria 68 Desa Mandiri yang tercapai, maka terwujudnya desa yang bisa menyejahterakan, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warganya.
Dan masalah utama yang Komisi II dapatkan bahwa usulan pemekaran Provinsi Kapuas Raya dan Komisi II mendapatkan penjelasan yang cukup baik dari Gubernur yang baru terpilih itu.
"Dan Bapak Gubernur Kalbar berserta jajarannya memberikan penjelasan secara logis dari sudut kesediaan dana, kesediaan lahan, kesediaan ASN dan kemampuan PAD dari usulan Provinsi Kapuas Raya ini analisanya siap dan masuk," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sutarmidji mengatakan, untuk proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pihaknya akan berkomitmen segera mewujudkan hal itu, dimana saat ini berbagai persyaratan administrasi, termasuk rencana pembangunan kantor gubernur juga sudah mulai disiapkan.
"Kemudian untuk penyaluran dana desa, sudah kita lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, dimana 2031 desa yang ada di Kalbar sudah menyerap dana desa yang ada. Meski masih ada beberapa yang perlu dibenahi, namun ke depan, kita harapkan pemerintah desa bisa semakin baik mengolahnya, dimana kami juga akan terus melakukan pengawasan langsung untuk itu," tuturnya.
Ke depan, katanya, Pemerintah Provinsi Kalbar selama pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Ria Norsan akan memprioritaskan desa-desa yang ada di daerah ini.
"Sekitar 20 persen alokasi anggaran belanja langsung Pemerintah Provinsi Kalbar itu kita arahkan untuk menyelesaikan 68 variabel desa mandiri dan itu peluangnya sangat besar," ujarnya.
Sutarmidji juga menjelaskan mengenai proses penerimaan CPNS di Kalbar yang saat ini juga sedang berlangsung, dimana pihaknya memastikan prosesnya akan berjalan dengan transparan.
Dikatakan, dirinya memastikan seleksi Computer Assisted Test (CAT) bagi CPNS Pemprov Kalbar itu semuanya hasilnya 100 persen murni.?
"Kalau ada yang menjanjikan kelulusan, saya pastikan itu bohong," kata H Sutarmidji.
Dikatakannya, orang tua peserta juga bisa memantau hasil tes nilai anaknya yang menjadi peserta.?
"Hari ini ikuti tes, hari ini juga nilai berapa sudah dapat diketahui," katanya.?
Gubernur Kalbar juga mengingatkan kepada peserta yang mengikuti tes agar jangan tergiur dengan janji-janji yang bisa meluluskan peserta.?
"Tiap peserta yang ikuti tes ini, hasilnya sudah dapat diketahui langsung di layar," jelasnya.?
Dijelaskannya, pelaksanaan tes CAT CPNS ini sangat transparan dan hasilnya juga sangat akurat,?sehingga tidak akan terjadi permainan dalam tes ini.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018