Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Badan Koordinasi CSR Nasional (BKCN) untuk pengembangan daerah dan perdesaan melalui investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang energi baru terbarukan.
Kasubdit ESDM Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri Rendy Jaya Laksamana saat dihubungi di Pontianak, Minggu, mengatakan dari sisi regulasi kerja sama sudah kuat dan akan dikawal oleh komponen kementerian hingga daerah.
Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan lembaga swasta ini dilaksanakan di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Kamis (20/12).
Ia menambahkan Kepala BKCN Agus Diantoro menjelaskan pada Januari 2019 mulai melakukan kerja sama dengan pemda dalam investasi dan CSR untuk energi baru terbarukan.
Ia menjelaskan sejalan dengan target nasional bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan akan energi fosil.
"Tidak hanya di tingkat nasional, melainkan sampai ke tingkat daerah dan desa," ujar Rendy.
Untuk itu, katanya, perlu dukungan pihak pemerintah daerah dan swasta melalui kerja sama investasi dan CSR.
"Untuk mewujudkan target tersebut. Dan itu memungkinkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah," kata Rendy.
Salah satu program tahap awal adalah pemasangan lampu jalan di tingkat desa menggunakan sel surya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Kasubdit ESDM Ditjen Pembangunan Daerah Kemendagri Rendy Jaya Laksamana saat dihubungi di Pontianak, Minggu, mengatakan dari sisi regulasi kerja sama sudah kuat dan akan dikawal oleh komponen kementerian hingga daerah.
Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan lembaga swasta ini dilaksanakan di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Kamis (20/12).
Ia menambahkan Kepala BKCN Agus Diantoro menjelaskan pada Januari 2019 mulai melakukan kerja sama dengan pemda dalam investasi dan CSR untuk energi baru terbarukan.
Ia menjelaskan sejalan dengan target nasional bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan akan energi fosil.
"Tidak hanya di tingkat nasional, melainkan sampai ke tingkat daerah dan desa," ujar Rendy.
Untuk itu, katanya, perlu dukungan pihak pemerintah daerah dan swasta melalui kerja sama investasi dan CSR.
"Untuk mewujudkan target tersebut. Dan itu memungkinkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah," kata Rendy.
Salah satu program tahap awal adalah pemasangan lampu jalan di tingkat desa menggunakan sel surya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018