Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan sosialisasi terkait pemantapan dukungan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Rakor itu sangat penting untuk menentukan nasib Indonesia sehingga perlu dukungan semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang," kata Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero, saat membuka Rakor terkait pemilu di Putussibau Selatan, Kapuas Hulu, Selasa.
Dikatakan Antonius, Rakor yang dilaksanakan itu juga merupakan wujud dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut dia, untuk mewujudkan pemilu yang aman dan lancar serta berkualitas perlu dukungan semua pihak, baik itu pemerintah mau pun masyarakat bahkan partai politik itu sendiri.
"Pemilu memerlukan situasi yang kondusif dan itu tanggung jawab kita bersama," kata Antonius.
Untuk mewujudkan Pemilu yang aman dan lancar itu kata Antonius, ada 13 tugas pokok yang mesti dilaksanakan diantaranya yaitu kita harus bersungguh-sungguh menyukseskan Pemilu, ambil pelajaran Pilkada yang sudah berjalan dengan baik dan harus dipertahankan.
Kemudian, pedomani dan laksanakan peraturan tentang Pemilu, pahami kewenangan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing penyelenggaraan pemilu, sosialisasikan peran masing-masing agar tidak saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab.
Selanjutnya, kata Antonius, yaitu cegah dan tindakan penyimpangan dan pelanggaran Pemilu termasuk intimidasi dari pihak mana pun. Berikan sanksi tegas terhadap pelanggaran dan penyimpangan Pemilu secara tegas dan adil.
Selain itu, cegah benturan antarkontestan Pemilu, jaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilu, jika terdapat proses dan aduan lakukan secara tertib dan damai, Pers dan Media supaya menyampaikan siaran pemberitaan yang akurat dan konstruktif secara jujur, terbuka dan berimbang.
Tidak hanya itu, Antonius juga menekankan agar jajaran pemerintahan tetap mengutamakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan cegah terjadinya tarik menarik kepentingan.
"Jaga netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu," tegas Antonius. Kemudian, kepada jajaran pemerintah diinstruksikan untuk membantu penyelenggara pemilu sesuai permintaan dan undang-undang.
"Yang tidak kalah penting lagi, gunakan anggaran jangan ada penyimpanan," kata Anotnius.
Rakor pemantapan dukungan penyelenggaraan Pemilu itu dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) serta melibatkan partai politik dan sejumlah pihak terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Rakor itu sangat penting untuk menentukan nasib Indonesia sehingga perlu dukungan semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang," kata Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero, saat membuka Rakor terkait pemilu di Putussibau Selatan, Kapuas Hulu, Selasa.
Dikatakan Antonius, Rakor yang dilaksanakan itu juga merupakan wujud dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut dia, untuk mewujudkan pemilu yang aman dan lancar serta berkualitas perlu dukungan semua pihak, baik itu pemerintah mau pun masyarakat bahkan partai politik itu sendiri.
"Pemilu memerlukan situasi yang kondusif dan itu tanggung jawab kita bersama," kata Antonius.
Untuk mewujudkan Pemilu yang aman dan lancar itu kata Antonius, ada 13 tugas pokok yang mesti dilaksanakan diantaranya yaitu kita harus bersungguh-sungguh menyukseskan Pemilu, ambil pelajaran Pilkada yang sudah berjalan dengan baik dan harus dipertahankan.
Kemudian, pedomani dan laksanakan peraturan tentang Pemilu, pahami kewenangan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing penyelenggaraan pemilu, sosialisasikan peran masing-masing agar tidak saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab.
Selanjutnya, kata Antonius, yaitu cegah dan tindakan penyimpangan dan pelanggaran Pemilu termasuk intimidasi dari pihak mana pun. Berikan sanksi tegas terhadap pelanggaran dan penyimpangan Pemilu secara tegas dan adil.
Selain itu, cegah benturan antarkontestan Pemilu, jaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemilu, jika terdapat proses dan aduan lakukan secara tertib dan damai, Pers dan Media supaya menyampaikan siaran pemberitaan yang akurat dan konstruktif secara jujur, terbuka dan berimbang.
Tidak hanya itu, Antonius juga menekankan agar jajaran pemerintahan tetap mengutamakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan cegah terjadinya tarik menarik kepentingan.
"Jaga netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu," tegas Antonius. Kemudian, kepada jajaran pemerintah diinstruksikan untuk membantu penyelenggara pemilu sesuai permintaan dan undang-undang.
"Yang tidak kalah penting lagi, gunakan anggaran jangan ada penyimpanan," kata Anotnius.
Rakor pemantapan dukungan penyelenggaraan Pemilu itu dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) serta melibatkan partai politik dan sejumlah pihak terkait.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019