Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengharapkan peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditingkatkan, agar bisa membentuk satu desa satu PAUD dalam upaya mewujudkan desa mandiri di provinsi itu.
"Kami dari Pemprov Kalbar jelas akan mendukung program satu desa satu PAUD dan saya berharap Bunda (pendidik) PAUD yang ada di daerah bisa memaksimalkan program ini agar semakin banyak anak-anak kita bisa mendapatkan akses pendidikan di PAUD," kata Sutarmidji usai melantik Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalbar, di Pontianak, Jumat.
Sutarmidji menjelaskan, tahun ini pihaknya menargetkan ada 63 desa dari 12 kabupaten ditetapkan menjadi sasaran rencana aksi peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.
Sebanyak 63 desa itu merupakan desa-desa yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten menjadi desa mandiri. Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar juga telah mengeluarkan instrumen hukum yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Kalbar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
"Nah, salah satu indikator terwujudnya desa mandiri itu adalah keberadaan lembaga PAUD di tingkat desa. Makanya kita mendorong agar setiap desa memiliki PAUD dan saya harap ini bisa disikapi oleh Bunda PAUD yang ada di tingkat provinsi sampai tingkat desa," kata Sutarmidji.
Di tempat yang sama, Bunda PAUD Kalbar, Lismaryani Sutarmidji mengakui, sampai saat ini, program satu desa satu PAUD masih mengalami kendala kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau.
Lismaryani menuturkan, Bunda PAUD menjadi panutan di wilayahnya masing-masing yang tidak hanya berperan dalam meningkatkan bidang pendidikan, namun juga kesehatan, pemenuhan gizi dan perlindungan anak usia dini.
"Masalah lain yang dihadapi di lapangan adalah faktor ekonomi masih menjadi kendala bagi masyarakat untuk memasukkan anaknya ke PAUD. Hal ini setidaknya menjadi perhatian juga," katanya.
Terkait hal ini peran pemda juga sangat diperlukan untuk memaksimalkan keberadaan PAUD di daerah dan memenuhi kebutuhan di setiap desa.
"Saya rasa setiap daerah bisa mencontoh kota Pontianak yang memiliki Lembaga PAUD yang di kelola PKK, dimana lembaga PAUD ini memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat," tuturnya.
Di tempat yang sama, Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Muhammad Hasbi mengatakan, saat ini dunia sudah memasuki revolusi industri ke empat yang ditandai dengan persaingan yang tidak memandang batas daerah, dimana keadaan ini menuntut akselerasi perkembangan SDM agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam jangka waktu puluhan tahun ke depan.
"Ini jelas menjadi tantangan bagi kita untuk mempersiapkan mereka agar memiliki kesiapan yang matang. Dalam hal ini, peran Bunda PAUD sangat strategis dalam meningkatkan akses PAUD di tingkat desa, mengingat akses masyarakat terhadap PAUD di Kalbar baru sekitar 73 persen," katanya.
Untuk itu dengan adanya pengukuhan Bunda PAUD di Kalbar, dia berharap program Satu PAUD Satu Desa di Kalbar terllaksana. Saat ini baru mencapai 57,9 persen di bawah rata-rata nasional sebesar 68 persen.
"Artinya kalbar memiliki pekerjaan besar untuk membentuk kelembagaan PAUD di tingkat desa," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Kami dari Pemprov Kalbar jelas akan mendukung program satu desa satu PAUD dan saya berharap Bunda (pendidik) PAUD yang ada di daerah bisa memaksimalkan program ini agar semakin banyak anak-anak kita bisa mendapatkan akses pendidikan di PAUD," kata Sutarmidji usai melantik Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalbar, di Pontianak, Jumat.
Sutarmidji menjelaskan, tahun ini pihaknya menargetkan ada 63 desa dari 12 kabupaten ditetapkan menjadi sasaran rencana aksi peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.
Sebanyak 63 desa itu merupakan desa-desa yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten menjadi desa mandiri. Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar juga telah mengeluarkan instrumen hukum yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Kalbar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
"Nah, salah satu indikator terwujudnya desa mandiri itu adalah keberadaan lembaga PAUD di tingkat desa. Makanya kita mendorong agar setiap desa memiliki PAUD dan saya harap ini bisa disikapi oleh Bunda PAUD yang ada di tingkat provinsi sampai tingkat desa," kata Sutarmidji.
Di tempat yang sama, Bunda PAUD Kalbar, Lismaryani Sutarmidji mengakui, sampai saat ini, program satu desa satu PAUD masih mengalami kendala kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau.
Lismaryani menuturkan, Bunda PAUD menjadi panutan di wilayahnya masing-masing yang tidak hanya berperan dalam meningkatkan bidang pendidikan, namun juga kesehatan, pemenuhan gizi dan perlindungan anak usia dini.
"Masalah lain yang dihadapi di lapangan adalah faktor ekonomi masih menjadi kendala bagi masyarakat untuk memasukkan anaknya ke PAUD. Hal ini setidaknya menjadi perhatian juga," katanya.
Terkait hal ini peran pemda juga sangat diperlukan untuk memaksimalkan keberadaan PAUD di daerah dan memenuhi kebutuhan di setiap desa.
"Saya rasa setiap daerah bisa mencontoh kota Pontianak yang memiliki Lembaga PAUD yang di kelola PKK, dimana lembaga PAUD ini memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat," tuturnya.
Di tempat yang sama, Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud Muhammad Hasbi mengatakan, saat ini dunia sudah memasuki revolusi industri ke empat yang ditandai dengan persaingan yang tidak memandang batas daerah, dimana keadaan ini menuntut akselerasi perkembangan SDM agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam jangka waktu puluhan tahun ke depan.
"Ini jelas menjadi tantangan bagi kita untuk mempersiapkan mereka agar memiliki kesiapan yang matang. Dalam hal ini, peran Bunda PAUD sangat strategis dalam meningkatkan akses PAUD di tingkat desa, mengingat akses masyarakat terhadap PAUD di Kalbar baru sekitar 73 persen," katanya.
Untuk itu dengan adanya pengukuhan Bunda PAUD di Kalbar, dia berharap program Satu PAUD Satu Desa di Kalbar terllaksana. Saat ini baru mencapai 57,9 persen di bawah rata-rata nasional sebesar 68 persen.
"Artinya kalbar memiliki pekerjaan besar untuk membentuk kelembagaan PAUD di tingkat desa," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019