Anggota DPRD Kota Pontianak, Syaiful Mukadas menyoroti sejumlah keluhan santri dan santriwati yang disampaikan kepadanya terkait kesulitan dalam pengurusan untuk kembali ke pesantren di tengah pandemi COVID-19.
"Saat ini sudah ada sebagian pesantren mulai kembali untuk proses belajar mengajar. Nah, dari Pontianak dan Kalbar tentu ada ke luar mondok. Untuk ke luar harus mengikuti prosedur yang ada dan itu menambah biaya," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Politikus PKB itu menyebutkan dengan prosedur yang ada terutama untuk rapid test dan swab, tentu membutuhkan biaya. Hal itu menjadi beban tersendiri bagi santri - santriwati. Sejauh ini menurutnya masih dilakukan secara mandiri oleh santri yang ingin kembali mondok.
"Kondisi seperti ini tentu membebankan. Dari informasi yang ada untuk tes butuh ratusan ribu rupiah. Belum lagi kendala masuk ke daerah yang ditetapkan PSBB," katanya.
Dengan persoalan yang ada ia menilai perlu peran pemerintah untuk mengatur agar tidak menjadi beban masyarakat. Pada sisi lainnya, proses pendidikan juga harus tetap jalan.
"Kondisi sekarang intinya jangan larut. Kita harus bangkit termasuk dalam bidang pendidikan. Kita harus hidup normal namun dengan protokol kesehatan. Dalam hal ini pemerintah harus menjadi garda terdepan," katanya.
Ia juga mendorong khusus untuk Pemerintah Kota Pontianak agar memaksimalkan layanan kepada publik.
"Kita berharap dalam soal layanan publik pemerintah harus juga fokus. Jangan sampai hanya fokus dengan wabah COVID-19," kata dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi Amanat Keadilan Bangsa, Zulfyadar Zaidar Mochtar juga senada. Menurutnya bukan hanya soal santri yang akan mondok yang menjadi sorotan, namun mahasiswa yang ingin kembali ke kampus masing - masing.
"Kita harus menyesuaikan penerapan tatanan kehidupan baru termasuk dalam hal pendidikan. Namun ada beberapa hal pemerintah harus hadir," kata dia.
Baca juga: PKB minta pemda dukung pesantren hadapi new normal
Baca juga: Sutarmidji ajak semua pesantren sempurnakan sistem manajemen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Saat ini sudah ada sebagian pesantren mulai kembali untuk proses belajar mengajar. Nah, dari Pontianak dan Kalbar tentu ada ke luar mondok. Untuk ke luar harus mengikuti prosedur yang ada dan itu menambah biaya," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Politikus PKB itu menyebutkan dengan prosedur yang ada terutama untuk rapid test dan swab, tentu membutuhkan biaya. Hal itu menjadi beban tersendiri bagi santri - santriwati. Sejauh ini menurutnya masih dilakukan secara mandiri oleh santri yang ingin kembali mondok.
"Kondisi seperti ini tentu membebankan. Dari informasi yang ada untuk tes butuh ratusan ribu rupiah. Belum lagi kendala masuk ke daerah yang ditetapkan PSBB," katanya.
Dengan persoalan yang ada ia menilai perlu peran pemerintah untuk mengatur agar tidak menjadi beban masyarakat. Pada sisi lainnya, proses pendidikan juga harus tetap jalan.
"Kondisi sekarang intinya jangan larut. Kita harus bangkit termasuk dalam bidang pendidikan. Kita harus hidup normal namun dengan protokol kesehatan. Dalam hal ini pemerintah harus menjadi garda terdepan," katanya.
Ia juga mendorong khusus untuk Pemerintah Kota Pontianak agar memaksimalkan layanan kepada publik.
"Kita berharap dalam soal layanan publik pemerintah harus juga fokus. Jangan sampai hanya fokus dengan wabah COVID-19," kata dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi Amanat Keadilan Bangsa, Zulfyadar Zaidar Mochtar juga senada. Menurutnya bukan hanya soal santri yang akan mondok yang menjadi sorotan, namun mahasiswa yang ingin kembali ke kampus masing - masing.
"Kita harus menyesuaikan penerapan tatanan kehidupan baru termasuk dalam hal pendidikan. Namun ada beberapa hal pemerintah harus hadir," kata dia.
Baca juga: PKB minta pemda dukung pesantren hadapi new normal
Baca juga: Sutarmidji ajak semua pesantren sempurnakan sistem manajemen
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020