Pemerintah Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar membuka posko pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kebun (karhutlabun) Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan.
Bupati Ketapang Martin Rantan dalam keterangan tertulis kepada ANTARA di Pontianak, Sabtu, mengatakan pihaknya mendukung upaya pencegahan karhutlabun di daerah itu yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli lingkungan dan instansi terkait lainnya.
Dia menjelaskan upaya pencegahan karhutlbun yang diinisiasi kejari atas dukungan para pegiat LSM yang proaktif dalam merespons segala bentuk pembakaran lahan, hutan, kebun gambut itu sebagai hal positif.
"Bahkan bisa saja juga dilibatkan Satpol PP dalam membantu membuat posko itu, dan pihak perusahaan-perusahaan sawit yang ada di sekitar desa juga harus membantu dalam mencegah karhutlabun itu," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, juga perlu disiapkan pembuatan fasillitas lainya, misalnya pembuatan embung sebagai penyedia air, sehingga ketika musim kemarau dapat menyediakan air dan bisa untuk memadamkan api atau kebakaran lahan dan kebun.
"Sekarang ini sangat diperlukan kerja sama semua pihak baik itu pemda, muspika, NGO Yayasan Tropenbos Indonesia yang sudah mendanai kegiatan mendukung langkah Kejari Ketapang dan pemerintah desa khususnya di Desa Pelang, dan Desa Sungai Besar, Desa Pematang Gadung dan sekitarnya yang kita banggakan ini dalam membangun posko itu," ujarnya.
Duandi yang mewakili masyarakat dan Kepala Desa Pelang menyampaikan dukungan dan bahkan meminta kepada Bupati Ketapang untuk mengeluarkan peraturan bupati tentang hukum untuk penggunaan Dana Desa yang bisa dipergunakan bagi desa yang terkena dampak kebakaran dan pencegahan karhutlabun.
Pemkab Ketapang bekerja sama dengan LSM Tropenbos Indonesia dan mitra Kejari Ketapang dan TNGP mempersiapkan membangun posko pengendalian karhutlabun di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
Bupati Ketapang Martin Rantan dalam keterangan tertulis kepada ANTARA di Pontianak, Sabtu, mengatakan pihaknya mendukung upaya pencegahan karhutlabun di daerah itu yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli lingkungan dan instansi terkait lainnya.
Dia menjelaskan upaya pencegahan karhutlbun yang diinisiasi kejari atas dukungan para pegiat LSM yang proaktif dalam merespons segala bentuk pembakaran lahan, hutan, kebun gambut itu sebagai hal positif.
"Bahkan bisa saja juga dilibatkan Satpol PP dalam membantu membuat posko itu, dan pihak perusahaan-perusahaan sawit yang ada di sekitar desa juga harus membantu dalam mencegah karhutlabun itu," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, juga perlu disiapkan pembuatan fasillitas lainya, misalnya pembuatan embung sebagai penyedia air, sehingga ketika musim kemarau dapat menyediakan air dan bisa untuk memadamkan api atau kebakaran lahan dan kebun.
"Sekarang ini sangat diperlukan kerja sama semua pihak baik itu pemda, muspika, NGO Yayasan Tropenbos Indonesia yang sudah mendanai kegiatan mendukung langkah Kejari Ketapang dan pemerintah desa khususnya di Desa Pelang, dan Desa Sungai Besar, Desa Pematang Gadung dan sekitarnya yang kita banggakan ini dalam membangun posko itu," ujarnya.
Duandi yang mewakili masyarakat dan Kepala Desa Pelang menyampaikan dukungan dan bahkan meminta kepada Bupati Ketapang untuk mengeluarkan peraturan bupati tentang hukum untuk penggunaan Dana Desa yang bisa dipergunakan bagi desa yang terkena dampak kebakaran dan pencegahan karhutlabun.
Pemkab Ketapang bekerja sama dengan LSM Tropenbos Indonesia dan mitra Kejari Ketapang dan TNGP mempersiapkan membangun posko pengendalian karhutlabun di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020