Sekda Kalbar, AL Leysandri mengatakan adanya kerjasama kemitraan antara petani karet dan pabrik pengolahan yang diinisiasi pemerintah provinsi melalui Dinas Perkebunan Kalbar sebagai wujud dari perbaikan atau strategi tata niaga karet melalui jejaring usaha.
"Kita menyambut baik dan apresiasi kerjasama yang dibangun oleh petani karet melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) dan Kelompok Tani Buluh Serumpun dengan pabrik pengolahan karet dari PT. New Kalbar Processor. Ini tentu langkah kongkrit upaya perbaikan tata niaga karet di Kalbar," ujarnya saat menghadiri kerjasama antara petani dan pihak pabrik di Kubu Raya, Selasa.
Ia menambahkan bahwa perbaikan tata niaga karet juga bisa menjamin mutu dan harga petani sehingga pendapatan petani akan lebih baik.
"Perbaikan tata niaga ini adalah satu di antara implementasi dari visi dan misi Gubernur Kalbar dalam meningkatkan kesejahteraan. Mutu karet terjamin berkorelasi terhadap harga yang didapat. Harga baik maka pendapatan baik pula sehingga tingkat kesejahteraan hadir," kata dia.
Ia mengatakan agar perbaikan tata niaga karet di lapangan maksimal, Gubernur Kalbar telah mengarahkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berperan agar harga di tingkat petani yang selama dikeluhkan terjawab.
"Dari hulu tentu Dinas Perkebunan. Hilir soal harga dan lainnya Dinas Perdagangan harus hadir. Begitu juga Balitbag, Dinas Pemberdayaan Desa serta lainnya. Kita bahkan mendorong pemerintah daerah menindaklanjuti upaya yang dimulai ini," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero mengatakan persoalan karet yang selamai ini menjadi keluhan petani saat ini adalah soal harga.
Menurutnya, di lapangan perbedaan harga antara pabrik dan petani sangat tinggi, karena rantai pasok yang terlalu panjang sehingga karet kehilangan nilai tambah.
"Rantai pasok komoditas karet melibatkan dua hingga tiga tingkat perantara atau pengepul. Kondisi tersebut juga diperparah dengan pengepul yang seenaknya mengatur harga, yang mengakibatkan harga yang diterima petani rendah dan tidak menguntungkan,"jelas dia.
Strategi tata niaga produk karet melalui networking entrepreneurship atau jejaring usaha menjadi alternatif yang sangat relevan dengan kondisi lapangan.
Hal itu karna sistematis dan berdampak luas kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Salah satu upayanya, adalah dengan UPPB yang bisa memperpendek rantai pasok karet sekaligus menjaga mutu karet.
“UPPB ini bisa melakukan kerja sama dengan perusahaan karet seperti hari ini. Ke depan agar lebih banyak dan masif sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah daerah. Kuncinya ada di daerah, bagaimana mereka bisa seoptimal mungkin mendukung tata niaga karet ini,” kata dia
Kepala Pabrik PT. New Kalbar Processor, Minah Sehan mengaku pihaknya sangat menyambut baik dan terbuka terkait kerjasama dengan petani karet. Apalagi menurutnya kerjasama yang dibangun dibantu oleh pemerintah daerah.
"Dari sisi petani dan kami pabrik tentu kerjasama ini bisa saling menguntungkan. Bagi kami suplai bokar bermutu dan berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas inisiasi upaya perbaikan tata niaga karet di Kalbar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Kita menyambut baik dan apresiasi kerjasama yang dibangun oleh petani karet melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) dan Kelompok Tani Buluh Serumpun dengan pabrik pengolahan karet dari PT. New Kalbar Processor. Ini tentu langkah kongkrit upaya perbaikan tata niaga karet di Kalbar," ujarnya saat menghadiri kerjasama antara petani dan pihak pabrik di Kubu Raya, Selasa.
Ia menambahkan bahwa perbaikan tata niaga karet juga bisa menjamin mutu dan harga petani sehingga pendapatan petani akan lebih baik.
"Perbaikan tata niaga ini adalah satu di antara implementasi dari visi dan misi Gubernur Kalbar dalam meningkatkan kesejahteraan. Mutu karet terjamin berkorelasi terhadap harga yang didapat. Harga baik maka pendapatan baik pula sehingga tingkat kesejahteraan hadir," kata dia.
Ia mengatakan agar perbaikan tata niaga karet di lapangan maksimal, Gubernur Kalbar telah mengarahkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berperan agar harga di tingkat petani yang selama dikeluhkan terjawab.
"Dari hulu tentu Dinas Perkebunan. Hilir soal harga dan lainnya Dinas Perdagangan harus hadir. Begitu juga Balitbag, Dinas Pemberdayaan Desa serta lainnya. Kita bahkan mendorong pemerintah daerah menindaklanjuti upaya yang dimulai ini," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero mengatakan persoalan karet yang selamai ini menjadi keluhan petani saat ini adalah soal harga.
Menurutnya, di lapangan perbedaan harga antara pabrik dan petani sangat tinggi, karena rantai pasok yang terlalu panjang sehingga karet kehilangan nilai tambah.
"Rantai pasok komoditas karet melibatkan dua hingga tiga tingkat perantara atau pengepul. Kondisi tersebut juga diperparah dengan pengepul yang seenaknya mengatur harga, yang mengakibatkan harga yang diterima petani rendah dan tidak menguntungkan,"jelas dia.
Strategi tata niaga produk karet melalui networking entrepreneurship atau jejaring usaha menjadi alternatif yang sangat relevan dengan kondisi lapangan.
Hal itu karna sistematis dan berdampak luas kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Salah satu upayanya, adalah dengan UPPB yang bisa memperpendek rantai pasok karet sekaligus menjaga mutu karet.
“UPPB ini bisa melakukan kerja sama dengan perusahaan karet seperti hari ini. Ke depan agar lebih banyak dan masif sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah daerah. Kuncinya ada di daerah, bagaimana mereka bisa seoptimal mungkin mendukung tata niaga karet ini,” kata dia
Kepala Pabrik PT. New Kalbar Processor, Minah Sehan mengaku pihaknya sangat menyambut baik dan terbuka terkait kerjasama dengan petani karet. Apalagi menurutnya kerjasama yang dibangun dibantu oleh pemerintah daerah.
"Dari sisi petani dan kami pabrik tentu kerjasama ini bisa saling menguntungkan. Bagi kami suplai bokar bermutu dan berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas inisiasi upaya perbaikan tata niaga karet di Kalbar," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020