Rapat Paripurna DPR RI pembukaan masa sidang ketiga tahun 2020/2021 digelar hari senin (11/1/2021) di gedung nusantara DPR RI, Jakarta. Dalam kondisi pandemi covid-19 fraksi PKS menerapkan protokol kesehatan dengan ketat bagi yang hadir secara offline.
Fraksi PKS dihadiri 4 orang secara offline, hal ini merupakan kesepakatan dari FPKS dalam menghadiri rapat-rapat sidang yang dilaksanakan di gedung DPR RI selama masa pandemi.
Alifudin, anggota Komisi IX DPR RI dari FPKS yang hadir secara langsung, menyampaikan interupsi FPKS pada pimpinan sidang terkait Vaksin covid-19. Dalam penyampaiannya Alifudin mengingatkan kembali tentang salah satu amanat konstitusi UUD NKRI tahun 1945 yakni Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
”Memasuki tahun 2021, Indonesia masih berada dalam situasi Pendemi Covid 19 yang semakin memprihatinkan. Upaya vaksinasi yang disebut-sebut sebagai Games Changer, belakangan menimbulkan banyak pertanyaan dan keresahan dari banyak rakyat Indonesia, bahkan ada yang menolak untuk divaksin,” ujar Alifudin.
Alifudin juga menyampaikan apresiasi Fraksi PKS kepada Jokowi terkait kesediannya menjadi orang pertama yang akan divaksin di tengah ramainya perbincangan pro kontra vaksinasi ini.
”Tentu Fraksi PKS memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pak Jokowi, Presiden RI yang akan menjadi orang pertama penerima vaksin Covid-19 di pekan ini, tepatnya direncanakan pada tanggal 13 Januari 2021. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Dan bisa menghilangkan keraguan yang ada di masyarakat kita,” tambahnya.
Menyikapi rencana vaksinasi yang akan segera dilakukan oleh pemerintah, maka Fraksi PKS menyampaikan pesan yang mendalam agar semua vaksin yang akan digunakan di Indonesia :
1. Memenuhi semua tahapan proses uji kehalalan dan uji klinis secara tuntas dengan pendekatan scientific based.
2. Telah lulus uji klinis untuk melihat efikasinya dan memenuhi kriteria aman, berkhasiat serta bermutu untuk masyarakat yang akan divaksin.
3. Telah mendapatkan ijin Emergency Used Authorization (EUA) dari BPOM yang bekerja secara independen, transaparan dan penuh tanggung jawab dunia akhirat.
4. Kriteria penerima vaksin benar-benar dikategorikan secara penuh tanggung jawab dan berbasis pada scientific based yang melibatkan para pakar dan ahli di bidang kesehatan.
Alifudin juga menambahkan, Fraksi PKS, sangat menekankan agar Pemerintah, dalam mitigasi pandemi dan Vaksinasi Covid 19 mengutamakan kepada kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Karena satu jiwa anak rakyat Indonesia, sangat berharga bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
”Dalam rangka mendukung kemandirian bangsa, maka Fraksi PKS, dalam hal program vaksinasi Covid 19, meminta kepada pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh memberikan dukungan penuh dan memenuhi semua kebutuhan proses pengembangan vaksin Merah Putih yang sudah mencapai kemajuan 60 persen dari skala laboratorium. Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada semua tim dan pakar yang sedang menuntaskan pengembangan vaksin Merah Putih,” tutup Alifudin dihadapan pimpinan siding Paripurna DPR RI, yang langsung dipimpin oleh Puan Maharani.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
Fraksi PKS dihadiri 4 orang secara offline, hal ini merupakan kesepakatan dari FPKS dalam menghadiri rapat-rapat sidang yang dilaksanakan di gedung DPR RI selama masa pandemi.
Alifudin, anggota Komisi IX DPR RI dari FPKS yang hadir secara langsung, menyampaikan interupsi FPKS pada pimpinan sidang terkait Vaksin covid-19. Dalam penyampaiannya Alifudin mengingatkan kembali tentang salah satu amanat konstitusi UUD NKRI tahun 1945 yakni Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
”Memasuki tahun 2021, Indonesia masih berada dalam situasi Pendemi Covid 19 yang semakin memprihatinkan. Upaya vaksinasi yang disebut-sebut sebagai Games Changer, belakangan menimbulkan banyak pertanyaan dan keresahan dari banyak rakyat Indonesia, bahkan ada yang menolak untuk divaksin,” ujar Alifudin.
Alifudin juga menyampaikan apresiasi Fraksi PKS kepada Jokowi terkait kesediannya menjadi orang pertama yang akan divaksin di tengah ramainya perbincangan pro kontra vaksinasi ini.
”Tentu Fraksi PKS memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pak Jokowi, Presiden RI yang akan menjadi orang pertama penerima vaksin Covid-19 di pekan ini, tepatnya direncanakan pada tanggal 13 Januari 2021. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Dan bisa menghilangkan keraguan yang ada di masyarakat kita,” tambahnya.
Menyikapi rencana vaksinasi yang akan segera dilakukan oleh pemerintah, maka Fraksi PKS menyampaikan pesan yang mendalam agar semua vaksin yang akan digunakan di Indonesia :
1. Memenuhi semua tahapan proses uji kehalalan dan uji klinis secara tuntas dengan pendekatan scientific based.
2. Telah lulus uji klinis untuk melihat efikasinya dan memenuhi kriteria aman, berkhasiat serta bermutu untuk masyarakat yang akan divaksin.
3. Telah mendapatkan ijin Emergency Used Authorization (EUA) dari BPOM yang bekerja secara independen, transaparan dan penuh tanggung jawab dunia akhirat.
4. Kriteria penerima vaksin benar-benar dikategorikan secara penuh tanggung jawab dan berbasis pada scientific based yang melibatkan para pakar dan ahli di bidang kesehatan.
Alifudin juga menambahkan, Fraksi PKS, sangat menekankan agar Pemerintah, dalam mitigasi pandemi dan Vaksinasi Covid 19 mengutamakan kepada kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Karena satu jiwa anak rakyat Indonesia, sangat berharga bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
”Dalam rangka mendukung kemandirian bangsa, maka Fraksi PKS, dalam hal program vaksinasi Covid 19, meminta kepada pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh memberikan dukungan penuh dan memenuhi semua kebutuhan proses pengembangan vaksin Merah Putih yang sudah mencapai kemajuan 60 persen dari skala laboratorium. Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada semua tim dan pakar yang sedang menuntaskan pengembangan vaksin Merah Putih,” tutup Alifudin dihadapan pimpinan siding Paripurna DPR RI, yang langsung dipimpin oleh Puan Maharani.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021