Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, meminta pemerintah untuk menyampaikan evaluasi dan hasil Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sehingga bisa mengetahui efektif atau tidaknya cara tersebut dalam menekan kasus COVID-19.
"Pemerintah harus menyampaikan evaluasi dari PPKM darurat. Sejauh ini dalam penerapannya apa saja hasilnya dan tantangan di lapangan. Kemudian dampaknya berbagai hal apa saja," ujarnya di Pontianak, Minggu.
Dengan adanya evaluasi dan hasil, sarannya baru pemerintah bisa membuat kebijakan apakah PPKM darurat tersebut bisa dilanjutkan yang efektif atau ada kebijakan baru lainnya yang tepat sasaran.
"Perlu ada kajian hasil di bidang kesehatan dari PPKM darurat tersebut mampu menekan kasus atau bagaimana. Kemudian dari sisi ekonomi seberapa besar dampaknya. Begitu juga dari sisi keamanan apakah kebijakan di buat dapat menjawab persoalan di lapangan," katanya.
Ia menambahkan dengan hasil dan evaluasi yang ada bisa menjadi dasar yang kuat dan bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kebijakan yang dikeluarkan tepat.
"Dengan analisa hasil yang disampaikan sehingga masyarakat bisa menilai. Kalau kebijakan berdampak baik maka akan didukung semua pihak. Program atau kebijakan tersebut akan otomatis berjalan lancar di lapangan," kata dia.
Menurutnya dari informasi di lapangan dalam penerapan PPKM darurat perlu beberapa hal yang terus diperhatikan yakni keseimbangan antara penanganan kasus dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya jika ekonomi menengah ke atas masih bisa bertahan dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari.
"Tapi bagaimana dengan di kalangan ekonomi ke bawah, itu akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari. Belum lagi ketegasan penindakan persoalan pelanggaran. Semua harus seimbang. Saran saya penanganan mikro perlu menjadi perhatian oleh karena itu harus tepat sasaran dan penanganan tidak merugi kawasan lainnya yang tidak ada kasus," katanya.
Sejauh ini, terhadap penanganan pemerintah sudah berjalan baik dan hanya saja perlu pendekatan mana yang lebih seimbang dan efektif.
"Dari sisi anggaran kesehatan untuk Kota Pontianak kami mendukung, termasuk vaksinasi dan lainnya. Kami apresiasi walikota, keamanan dalam upaya tetap menjalankan ekonomi tetap berjalan. Khususnya ke dokter dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Pemerintah harus menyampaikan evaluasi dari PPKM darurat. Sejauh ini dalam penerapannya apa saja hasilnya dan tantangan di lapangan. Kemudian dampaknya berbagai hal apa saja," ujarnya di Pontianak, Minggu.
Dengan adanya evaluasi dan hasil, sarannya baru pemerintah bisa membuat kebijakan apakah PPKM darurat tersebut bisa dilanjutkan yang efektif atau ada kebijakan baru lainnya yang tepat sasaran.
"Perlu ada kajian hasil di bidang kesehatan dari PPKM darurat tersebut mampu menekan kasus atau bagaimana. Kemudian dari sisi ekonomi seberapa besar dampaknya. Begitu juga dari sisi keamanan apakah kebijakan di buat dapat menjawab persoalan di lapangan," katanya.
Ia menambahkan dengan hasil dan evaluasi yang ada bisa menjadi dasar yang kuat dan bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kebijakan yang dikeluarkan tepat.
"Dengan analisa hasil yang disampaikan sehingga masyarakat bisa menilai. Kalau kebijakan berdampak baik maka akan didukung semua pihak. Program atau kebijakan tersebut akan otomatis berjalan lancar di lapangan," kata dia.
Menurutnya dari informasi di lapangan dalam penerapan PPKM darurat perlu beberapa hal yang terus diperhatikan yakni keseimbangan antara penanganan kasus dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya jika ekonomi menengah ke atas masih bisa bertahan dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari.
"Tapi bagaimana dengan di kalangan ekonomi ke bawah, itu akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari. Belum lagi ketegasan penindakan persoalan pelanggaran. Semua harus seimbang. Saran saya penanganan mikro perlu menjadi perhatian oleh karena itu harus tepat sasaran dan penanganan tidak merugi kawasan lainnya yang tidak ada kasus," katanya.
Sejauh ini, terhadap penanganan pemerintah sudah berjalan baik dan hanya saja perlu pendekatan mana yang lebih seimbang dan efektif.
"Dari sisi anggaran kesehatan untuk Kota Pontianak kami mendukung, termasuk vaksinasi dan lainnya. Kami apresiasi walikota, keamanan dalam upaya tetap menjalankan ekonomi tetap berjalan. Khususnya ke dokter dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19," ucapnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021