Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi melakukan evaluasi terkait persiapan penyambutan kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia melalui PLBN Aruk (Kabupaten Sambas) dan Entikong (Kabupaten Sanggau) di Kalimantan Barat.
"Kami memang datang secara khusus atas perintah Presiden untuk memastikan lintas batas baik melalui udara, darat dan laut itu berjalan dengan baik termasuk di PLBN Aruk dan PLBN Entikong yang ada di Kalimantan Barat ini. Apa lagi kita tahu di beberapa PLBN yang ada di Kalbar ini merupakan titik perjumpaan dengan Malaysia yang rentangnya sangat panjang," kata Budi Karya Sumadi di Sanggau, Minggu.
Kunjungan Kerja Menhub bersama Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus beserta rombongan menyambangi langsung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di PLBN Aruk Kabupaten Sambas dan PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Terkait hal itu ujar Budi Karya, pemerintah Indonesia harus mampu mendata jumlah PMI/WNI dan WNA yang melintas batas dengan suatu kualifikasi kesehatan mereka dengan baik.
"Hal itu dilakukan karena kita tidak ingin adanya varian baru COVID-19 yaitu jenis MU dan Lambda SARS CoV-2. Dan pemerintah Indonesia tidak ingin masyarakat terpapar varian baru itu," ujar Budi Karya.
Ia menambahkan terkait hal itu, pemerintah Indonesia langsung melakukan evaluasi termasuk dengan melakukan peninjauan langsung ke PLBN Aruk dan PLBN Entikong. Dari peninjauan itu beberapa permasalahan sudah langsung dapat didata dan akan diambil bagaimana solusi agar permasalah tersebut dapat menunjang kerja yang lebih baik lagi.
"Kami mengakui permasalahan-permasalahan tidak semudah seperti yang kita inginkan, untuk perlu dilakukan perbaikan secara intensif. Dan apa yang dilakukan di PLBN Entikong di mana mereka-mereka yang pulang ke Indonesia dan bukan berasal dari Kalbar dan berasal dari Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara harus dibawa dulu ke Pontianak," ujarnya.
"Nah hal inilah saya minta kepada Tim Satgas COVID-19 agar mereka-mereka ini dijaga ketat proses pemindahan dari Entikong ke Pontianak sejauh kurang lebih 200 kilometer terutama dari segi sterilisasi penyebaran COVID-19," tambahnya.
Menurut Budi Karya, pengawalan ketat pemulangan para PMI itu sangat perlu dilakukan mulai dari pintu masuk hingga ke tempat asal para PMI itu, karena dari hasil temuan beberap PMI yang pulang dari Malaysia itu, kebanyakan dari PMI itu saat pulang ke Indonesia tidak memiliki tes antigen dan tes usap yang dilakukan di Malaysia.
"Jadi mereka-mereka yang tidak memiliki data PCR dan antigen maka di PLBN kita langsung berikan mereka pelayanan PCR dan antigen agar dapat dipisahkan mereka yang negatif dan positif COVID-19. Dengan tujuan menekan bahkan meniadakan penyebaran COVID-19 yang di bawa oleh para PMI tersebut. Kami memberi apresiasi kepada pihak-pihak terkait, terutama upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan PNPB," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Kami memang datang secara khusus atas perintah Presiden untuk memastikan lintas batas baik melalui udara, darat dan laut itu berjalan dengan baik termasuk di PLBN Aruk dan PLBN Entikong yang ada di Kalimantan Barat ini. Apa lagi kita tahu di beberapa PLBN yang ada di Kalbar ini merupakan titik perjumpaan dengan Malaysia yang rentangnya sangat panjang," kata Budi Karya Sumadi di Sanggau, Minggu.
Kunjungan Kerja Menhub bersama Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus beserta rombongan menyambangi langsung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di PLBN Aruk Kabupaten Sambas dan PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Terkait hal itu ujar Budi Karya, pemerintah Indonesia harus mampu mendata jumlah PMI/WNI dan WNA yang melintas batas dengan suatu kualifikasi kesehatan mereka dengan baik.
"Hal itu dilakukan karena kita tidak ingin adanya varian baru COVID-19 yaitu jenis MU dan Lambda SARS CoV-2. Dan pemerintah Indonesia tidak ingin masyarakat terpapar varian baru itu," ujar Budi Karya.
Ia menambahkan terkait hal itu, pemerintah Indonesia langsung melakukan evaluasi termasuk dengan melakukan peninjauan langsung ke PLBN Aruk dan PLBN Entikong. Dari peninjauan itu beberapa permasalahan sudah langsung dapat didata dan akan diambil bagaimana solusi agar permasalah tersebut dapat menunjang kerja yang lebih baik lagi.
"Kami mengakui permasalahan-permasalahan tidak semudah seperti yang kita inginkan, untuk perlu dilakukan perbaikan secara intensif. Dan apa yang dilakukan di PLBN Entikong di mana mereka-mereka yang pulang ke Indonesia dan bukan berasal dari Kalbar dan berasal dari Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara harus dibawa dulu ke Pontianak," ujarnya.
"Nah hal inilah saya minta kepada Tim Satgas COVID-19 agar mereka-mereka ini dijaga ketat proses pemindahan dari Entikong ke Pontianak sejauh kurang lebih 200 kilometer terutama dari segi sterilisasi penyebaran COVID-19," tambahnya.
Menurut Budi Karya, pengawalan ketat pemulangan para PMI itu sangat perlu dilakukan mulai dari pintu masuk hingga ke tempat asal para PMI itu, karena dari hasil temuan beberap PMI yang pulang dari Malaysia itu, kebanyakan dari PMI itu saat pulang ke Indonesia tidak memiliki tes antigen dan tes usap yang dilakukan di Malaysia.
"Jadi mereka-mereka yang tidak memiliki data PCR dan antigen maka di PLBN kita langsung berikan mereka pelayanan PCR dan antigen agar dapat dipisahkan mereka yang negatif dan positif COVID-19. Dengan tujuan menekan bahkan meniadakan penyebaran COVID-19 yang di bawa oleh para PMI tersebut. Kami memberi apresiasi kepada pihak-pihak terkait, terutama upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan PNPB," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021