Malaysia tidak ingin pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 26-28 Oktober mendatang, jika junta gagal menjalankan komitmennya untuk rencana perdamaian di Myanmar.
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan dia telah diberitahu mengenai rencana utusan khusus ASEAN Erywan Yusof untuk mengunjungi Myanmar pekan depan dan para menlu ASEAN akan mengadakan pertemuan secara virtual pada Jumat malam untuk menilai sikap junta terhadap proses perdamaian.
"Malam ini kami akan meninjau rincian rencana kunjungan yang diusulkan. Jika tidak ada kemajuan nyata maka Malaysia tidak ingin jenderal itu mengikuti KTT. Tidak ada kompromi untuk itu," kata Saifuddin, merujuk pada jabatan Min Aung Hlaing.
Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Kudeta itu mengakhiri satu dekade pemerintahan demokratis dan memicu serangan balasan yang telah menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan.
Myanmar telah menjadi salah satu masalah yang paling memecah belah ASEAN sejak negara itu bergabung dengan perhimpunan pada 1997.
Kediktatoran militer yang dikecam oleh Barat karena aturan tangan besinya, menguji persatuan ASEAN dan merusak kredibilitas internasionalnya.
Pengecualian Min Aung Hlaing, meskipun tidak secara resmi diakui sebagai pemimpin ASEAN, akan menjadi langkah besar bagi perhimpunan yang memiliki kebijakan tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan telah lama lebih mengedepankan dialog daripada tindakan hukuman.
Dalam pertemuan para pemimpin ASEAN yang diselenggarakan April lalu, Min Aung Hlaing ikut menyetujui implementasi Konsensus Lima Poin yang ditujukan untuk membantu Myanmar keluar dari kekacauan yang mematikan sejak militer menggulingkan pemerintah pimpinan Aung San Suu Kyi.
Komitmen tersebut mencakup di antaranya dialog dengan semua pihak, akses kemanusiaan, dan penghentian semua tindakan kekerasan.
Beberapa anggota ASEAN telah menyatakan kekesalannya dengan kegagalan junta untuk mengikuti rencana tersebut, dengan Malaysia, Indonesia, dan Singapura memberikan tanda-tanda untuk mengecualikan pemimpin junta dalam KTT ASEAN.
Saifuddin mengatakan bahwa tanpa konsensus dari semua anggota, tidak ada protokol untuk mengecualikan anggota ASEAN.
Namun, ia yakin ada solusi untuk mengatasi isu partisipasi Myanmar dalam KTT ASEAN mendatang.
Sementara itu, Thailand menyuarakan sikap yang lebih bernada damai dengan menyatakan bahwa Thailand memandang Myanmar sebagai anggota keluarga ASEAN.
Kementerian Luar Negeri Thailand juga menyebut bahwa kunjungan Erywan adalah "langkah pertama yang penting dalam proses membangun kepercayaan dengan tujuan mendorong dialog".
"Kami juga percaya pada kebijaksanaan kolektif semua negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar, untuk mengatasi semua tantangan bersama-sama," kata Kemlu Thailand dalam pernyataannya.
Juru bicara junta Myanmar Zaw Min Tun mengatakan negara itu mengizinkan kunjungan utusan ASEAN Erywan, tetapi dia tidak akan diizinkan bertemu Suu Kyi karena dia didakwa melakukan kejahatan.
Kementerian luar negeri Myanmar pada Kamis malam (14/10) merilis pernyataan yang berisi komitmen terhadap rencana ASEAN.
Disarankan agar Erywan memprioritaskan cara "membangun kepercayaan dan keyakinan" pada kunjungan pertamanya ke Myanmar.
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan dia telah diberitahu mengenai rencana utusan khusus ASEAN Erywan Yusof untuk mengunjungi Myanmar pekan depan dan para menlu ASEAN akan mengadakan pertemuan secara virtual pada Jumat malam untuk menilai sikap junta terhadap proses perdamaian.
"Malam ini kami akan meninjau rincian rencana kunjungan yang diusulkan. Jika tidak ada kemajuan nyata maka Malaysia tidak ingin jenderal itu mengikuti KTT. Tidak ada kompromi untuk itu," kata Saifuddin, merujuk pada jabatan Min Aung Hlaing.
Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Kudeta itu mengakhiri satu dekade pemerintahan demokratis dan memicu serangan balasan yang telah menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan.
Myanmar telah menjadi salah satu masalah yang paling memecah belah ASEAN sejak negara itu bergabung dengan perhimpunan pada 1997.
Kediktatoran militer yang dikecam oleh Barat karena aturan tangan besinya, menguji persatuan ASEAN dan merusak kredibilitas internasionalnya.
Pengecualian Min Aung Hlaing, meskipun tidak secara resmi diakui sebagai pemimpin ASEAN, akan menjadi langkah besar bagi perhimpunan yang memiliki kebijakan tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan telah lama lebih mengedepankan dialog daripada tindakan hukuman.
Dalam pertemuan para pemimpin ASEAN yang diselenggarakan April lalu, Min Aung Hlaing ikut menyetujui implementasi Konsensus Lima Poin yang ditujukan untuk membantu Myanmar keluar dari kekacauan yang mematikan sejak militer menggulingkan pemerintah pimpinan Aung San Suu Kyi.
Komitmen tersebut mencakup di antaranya dialog dengan semua pihak, akses kemanusiaan, dan penghentian semua tindakan kekerasan.
Beberapa anggota ASEAN telah menyatakan kekesalannya dengan kegagalan junta untuk mengikuti rencana tersebut, dengan Malaysia, Indonesia, dan Singapura memberikan tanda-tanda untuk mengecualikan pemimpin junta dalam KTT ASEAN.
Saifuddin mengatakan bahwa tanpa konsensus dari semua anggota, tidak ada protokol untuk mengecualikan anggota ASEAN.
Namun, ia yakin ada solusi untuk mengatasi isu partisipasi Myanmar dalam KTT ASEAN mendatang.
Sementara itu, Thailand menyuarakan sikap yang lebih bernada damai dengan menyatakan bahwa Thailand memandang Myanmar sebagai anggota keluarga ASEAN.
Kementerian Luar Negeri Thailand juga menyebut bahwa kunjungan Erywan adalah "langkah pertama yang penting dalam proses membangun kepercayaan dengan tujuan mendorong dialog".
"Kami juga percaya pada kebijaksanaan kolektif semua negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar, untuk mengatasi semua tantangan bersama-sama," kata Kemlu Thailand dalam pernyataannya.
Juru bicara junta Myanmar Zaw Min Tun mengatakan negara itu mengizinkan kunjungan utusan ASEAN Erywan, tetapi dia tidak akan diizinkan bertemu Suu Kyi karena dia didakwa melakukan kejahatan.
Kementerian luar negeri Myanmar pada Kamis malam (14/10) merilis pernyataan yang berisi komitmen terhadap rencana ASEAN.
Disarankan agar Erywan memprioritaskan cara "membangun kepercayaan dan keyakinan" pada kunjungan pertamanya ke Myanmar.
Sumber: Reuters
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021