Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2022 sebesar Rp84,88 triliun.
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan mulai dari tingkat Komisi, Banggar, dan pendalaman dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab). "Disepakati nilai totalnya Rp84,88 triliun, untuk dapat disetujui," kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, setelah mencapai kesepakatan antara Banggar DPRD dan TAPD Pemprov DKI, selanjutnya KUA-PPAS 2022 memasuki tahapan penadatangan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI.
"Hari ini disampaikan ke Bamus untuk perubahan jadwalnya, karena eksekutif meminta waktu perpanjangan dua hari untuk input hasil kesepakatan malam kemarin," ucap Prasetyo.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri, menyatakan, pihaknya bersyukur atas penetapan rancangan KUA-PPAS DKI 2022, dapat disetujui jajaran pimpinan dan anggota Banggar DPRD DKI.
BPKD Pemprov DKI, kata dia, segera berkoordinasi secara internal untuk penyempurnaan hingga penyajian rancangan KUA-PPAS DKI 2022 sebelum disepakati secara resmi dalam rapat paripurna MoU.
"Jadi penginputan dan penyesuaian kode rekening akan kita maksimalkan sebelum paripurna (MoU) KUA-PPAS 2022 dilakukan," tutur Edi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan mulai dari tingkat Komisi, Banggar, dan pendalaman dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab). "Disepakati nilai totalnya Rp84,88 triliun, untuk dapat disetujui," kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, setelah mencapai kesepakatan antara Banggar DPRD dan TAPD Pemprov DKI, selanjutnya KUA-PPAS 2022 memasuki tahapan penadatangan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI.
"Hari ini disampaikan ke Bamus untuk perubahan jadwalnya, karena eksekutif meminta waktu perpanjangan dua hari untuk input hasil kesepakatan malam kemarin," ucap Prasetyo.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri, menyatakan, pihaknya bersyukur atas penetapan rancangan KUA-PPAS DKI 2022, dapat disetujui jajaran pimpinan dan anggota Banggar DPRD DKI.
BPKD Pemprov DKI, kata dia, segera berkoordinasi secara internal untuk penyempurnaan hingga penyajian rancangan KUA-PPAS DKI 2022 sebelum disepakati secara resmi dalam rapat paripurna MoU.
"Jadi penginputan dan penyesuaian kode rekening akan kita maksimalkan sebelum paripurna (MoU) KUA-PPAS 2022 dilakukan," tutur Edi.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021