Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan saat ini Kalbar masih kekurangan pupuk subsidi dan non subsidi untuk didistribusikan kepada petani-petani yang ada di daerah itu.
"Saat ini Kalbar masih sangat membutuhkan pupuk karena tidak seimbangnya usulan dan alokasi terkait pupuk bersubsidi, di mana tahun 2021 Kalbar mengusulkan 490.745 ton per tahun. Sedangkan alokasi hanya 119.881 ton ditambah 24.785 liter pupuk cair," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Florentinus Anum di Pontianak, Rabu.
Ia juga mengatakan banyak terjadi penyelewengan pupuk yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan kerugian untuk para petani.
"Yang saya ketahui banyak sekali laporan penyelewengan di lapangan, seperti pupuk yang beredar tidak sesuai standar dan banyak lagi lainnya", ujarnya.
Florentinus menjelaskan kurang akuratnya data terkait jumlah dan klasifikasi petani menyebabkan adanya masalah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada petani menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
"Hal-hal seperti itulah yang harus kita cegah dengan diadakannya rakor ini masalah tersebut dapat kita cegah dan minimalisir", katanya
Selain itu masalah lain yang terjadi adalah terhambatnya pendistribusian pupuk ke daerah-daerah akibat dari kelangkaan solar yang menjadi bahan bakar utama truk sebagai salah satu alat pengangkutan.
"Kelangkaan solar ini mengakibatkan distribusi pupuk bersubsidi bermasalah maka dari itu saya mengundang Pertamina untuk dapat mengatasi masalah ini", katanya.
Florentinus berharap melalui rapat koordinasi tersebut maka pengelolaan masalah pengawasan dan pendistribusian pupuk subsidi dan non subsidi dapat berjalan lebih baik lagi.
"Harapannya pengelolaan harus berjalan sesuai aturan agar dapat tersalurkan kepada para petani dan tepat sasaran," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Saat ini Kalbar masih sangat membutuhkan pupuk karena tidak seimbangnya usulan dan alokasi terkait pupuk bersubsidi, di mana tahun 2021 Kalbar mengusulkan 490.745 ton per tahun. Sedangkan alokasi hanya 119.881 ton ditambah 24.785 liter pupuk cair," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Florentinus Anum di Pontianak, Rabu.
Ia juga mengatakan banyak terjadi penyelewengan pupuk yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan kerugian untuk para petani.
"Yang saya ketahui banyak sekali laporan penyelewengan di lapangan, seperti pupuk yang beredar tidak sesuai standar dan banyak lagi lainnya", ujarnya.
Florentinus menjelaskan kurang akuratnya data terkait jumlah dan klasifikasi petani menyebabkan adanya masalah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada petani menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
"Hal-hal seperti itulah yang harus kita cegah dengan diadakannya rakor ini masalah tersebut dapat kita cegah dan minimalisir", katanya
Selain itu masalah lain yang terjadi adalah terhambatnya pendistribusian pupuk ke daerah-daerah akibat dari kelangkaan solar yang menjadi bahan bakar utama truk sebagai salah satu alat pengangkutan.
"Kelangkaan solar ini mengakibatkan distribusi pupuk bersubsidi bermasalah maka dari itu saya mengundang Pertamina untuk dapat mengatasi masalah ini", katanya.
Florentinus berharap melalui rapat koordinasi tersebut maka pengelolaan masalah pengawasan dan pendistribusian pupuk subsidi dan non subsidi dapat berjalan lebih baik lagi.
"Harapannya pengelolaan harus berjalan sesuai aturan agar dapat tersalurkan kepada para petani dan tepat sasaran," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021