Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 64 persen atau lebih bukanlah kabar mengejutkan, karena Presiden Jokowi responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kepuasan di atas 60 persen bisa diartikan tingkat kepuasan publik masih di batas aman dan mayoritas. Penyebabnya, Jokowi selalu hadir merespons kebutuhan masyarakat,” kata Emrus setelah dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Presiden Jokowi akan resmikan Bandara Singkawang akhir tahun 2024
Baca juga: Presiden menandatangani aturan penghapusan kekerasan terhadap anak
Baca juga: BNI diharapkan proaktif jadi jembatan bagi UMKM
Bahkan, menurut Emrus, kepuasan publik dapat mencapai minimal 80 persen apabila didukung oleh kinerja menteri yang maksimal.
Emrus mengambil contoh tiga menteri yang ia nilai telah bekerja dengan baik, yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Baca juga: Pelaku UMKM diminta mulai incar pasar ekspor
Baca juga: Joko Widodo Shalat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal
"Jokowi berhasil membangun infrastruktur, jalan tol, bendungan, dan lain-lain, bukankah keberhasilan ini di-back up Menteri PUPR? Jadi, kinerja menteri tentu berimbas pada kepuasan publik terhadap Jokowi. Andai semua menteri menjalankan tugasnya, saya kira tingkat kepuasan masyarakat ke Jokowi bisa 80 persen," ujar Emrus.
Ke depan, kata Emrus melanjutkan, agar kinerja pemerintahan positif, penting untuk membiarkan jatah kursi menteri menjadi hak prerogatif presiden tanpa dipengaruhi oleh kepentingan partai politik.
Baca juga: Jokowi lantik tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju
Baca juga: Kemarin, Zulkifli Hasan datangi Istana ditengah isu "reshuffle"
Baca juga: Indonesia penuhi target Jokowi masuk tiga besar SEA Games 2021
"Siapa pun presiden kita nanti, biarkan presiden mutlak 100 persen menentukan menterinya. Jangan ada pola komunikasi politik tidak langsung, padahal tujuannya mau menteri. Kalau menteri tidak punya kinerja baik, partainya yang harus menarik. Partai proaktif menarik kalau menteri tidak bisa kerja," kata Emrus.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi, Minggu (24/7).
Baca juga: Jokowi dan cucunya menikmati keindahan pantai di sekitar Nusa Dua,
Baca juga: Presiden Jokowi ajak perkuat kemitraan ASEAN dan AS, antisipasi pandemi
Baca juga: Mendag paling penting urus harga minyak goreng
Hasilnya, 64 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi.
Di bulan ini, Indikator Politik Indonesia dan indEX juga mengeluarkan hasil survei. Masing-masing menyebutkan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi 67,5 persen dan 80,9 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
“Kepuasan di atas 60 persen bisa diartikan tingkat kepuasan publik masih di batas aman dan mayoritas. Penyebabnya, Jokowi selalu hadir merespons kebutuhan masyarakat,” kata Emrus setelah dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Presiden Jokowi akan resmikan Bandara Singkawang akhir tahun 2024
Baca juga: Presiden menandatangani aturan penghapusan kekerasan terhadap anak
Baca juga: BNI diharapkan proaktif jadi jembatan bagi UMKM
Bahkan, menurut Emrus, kepuasan publik dapat mencapai minimal 80 persen apabila didukung oleh kinerja menteri yang maksimal.
Emrus mengambil contoh tiga menteri yang ia nilai telah bekerja dengan baik, yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Baca juga: Pelaku UMKM diminta mulai incar pasar ekspor
Baca juga: Joko Widodo Shalat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal
"Jokowi berhasil membangun infrastruktur, jalan tol, bendungan, dan lain-lain, bukankah keberhasilan ini di-back up Menteri PUPR? Jadi, kinerja menteri tentu berimbas pada kepuasan publik terhadap Jokowi. Andai semua menteri menjalankan tugasnya, saya kira tingkat kepuasan masyarakat ke Jokowi bisa 80 persen," ujar Emrus.
Ke depan, kata Emrus melanjutkan, agar kinerja pemerintahan positif, penting untuk membiarkan jatah kursi menteri menjadi hak prerogatif presiden tanpa dipengaruhi oleh kepentingan partai politik.
Baca juga: Jokowi lantik tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju
Baca juga: Kemarin, Zulkifli Hasan datangi Istana ditengah isu "reshuffle"
Baca juga: Indonesia penuhi target Jokowi masuk tiga besar SEA Games 2021
"Siapa pun presiden kita nanti, biarkan presiden mutlak 100 persen menentukan menterinya. Jangan ada pola komunikasi politik tidak langsung, padahal tujuannya mau menteri. Kalau menteri tidak punya kinerja baik, partainya yang harus menarik. Partai proaktif menarik kalau menteri tidak bisa kerja," kata Emrus.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi, Minggu (24/7).
Baca juga: Jokowi dan cucunya menikmati keindahan pantai di sekitar Nusa Dua,
Baca juga: Presiden Jokowi ajak perkuat kemitraan ASEAN dan AS, antisipasi pandemi
Baca juga: Mendag paling penting urus harga minyak goreng
Hasilnya, 64 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi.
Di bulan ini, Indikator Politik Indonesia dan indEX juga mengeluarkan hasil survei. Masing-masing menyebutkan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi 67,5 persen dan 80,9 persen.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022