Tanggapan Gubernur Kaltim usai didemo ribuan massa di Samarinda

Samarinda (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud memberikan respons terbuka dan mengapresiasi masukan dari ribuan massa usai aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Samarinda yang berakhir pada Selasa (21/4/2026) malam.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi," kata Rudy Mas'ud di Samarinda, Rabu.

Dari pantauan pewarta, jumlah massa pada aksi unjuk rasa di muka Kantor Gubernur Kaltim tersebut sekira 4.000 orang, yang menyesaki Jalan Gajah Mada dan di sepanjang Teras Samarinda dengan bentangan hampir satu kilometer. Penjagaan kepolisian 1.700 lebih personel gabungan.

Lebih lanjut, Gubernur Rudy sangat berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di Benua Etam.

Menurutnya, berbagai masukan yang disuarakan oleh publik merupakan bahan evaluasi terbaik untuk mengakselerasi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke depannya.

"Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa arah masa depan takdir Provinsi Kalimantan Timur berada di tangan para generasi muda yang peduli," ungkap Rudy.

Sebelumnya, aksi demonstrasi hingga Selasa malam tersebut sempat berujung ricuh hingga diwarnai aksi lempar batu akibat kekecewaan massa yang gagal menemui pimpinan daerah.

Aparat kepolisian dari Polresta Samarinda bersama tim gabungan terpaksa menembakkan meriam air (water cannon) guna menertibkan kerumunan saat situasi memanas dan melewati batas waktu menjelang Maghrib.

Unjuk rasa yang diinisiasi oleh gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tersebut pada dasarnya mendesak DPRD Kaltim untuk segera menggunakan hak angket serta interpelasi.

Secara spesifik, para pengunjuk rasa mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran daerah senilai Rp25 miliar yang dialokasikan untuk renovasi mewah rumah jabatan gubernur di tengah kondisi kesusahan rakyat, termasuk juga belanja-belanja operasional yang dinilai tidak efektif.

Para pengunjuk rasa juga membentangkan spanduk besar bertuliskan "Kaltim Darurat KKN", menggambarkan betapa kental nepotisme di masa pemerintahan Rudy Mas'ud, yang melenggangkan kerabatnya menduduki kursi strategis.