Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan ekonomi global membutuhkan kepemimpinan kuat dan aksi bersama dari negara-negara G20 untuk mengurangi risiko.
"Tantangan global membutuhkan aksi G20 untuk melindungi masyarakat lemah sekaligus membawa kondisi dunia kembali kuat, seimbang, berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif," kata Sri Mulyani saat menyampaikan hasil Pertemuan ke-4 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Washington DC, AS, Kamis sore waktu setempat.
Menurut dia, kondisi dunia yang menghadapi risiko seperti inflasi tinggi, perlambatan pertumbuhan, ketidakamanan sektor energi dan pangan, perubahan iklim serta konflik geopolitik juga membutuhkan bauran kebijakan yang memadai.
"Tantangan global juga membutuhkan kerja sama dan sinkronisasi bauran kebijakan makro maupun fiskal serta instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah bersama dan mendukung pemulihan ekonomi secara efektif," katanya.
Baca juga: Ketua DPR RI harap hubungan Indonesia-India semakin dipererat
Ia juga memastikan berbagai respon kebijakan yang diluncurkan juga harus dipaparkan secara spesifik, jelas, terkoordinasi dan dikomunikasikan dengan baik agar pesan dapat tersampaikan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan Presidensi G20 Indonesia mampu menjaga kredibilitas forum meski terdapat berbagai tantangan seiring dengan situasi ekonomi yang memburuk dan berpotensi resesi pada 2023.
"Meski menghadapi tantangan, Presidensi Indonesia mampu mempertahankan keutuhan G20 sebagai forum global untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan finansial," katanya.
Pertemuan ke-4 FMCBG ini merupakan yang terakhir pada Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Setelah itu, India mendapatkan kepercayaan untuk memegang keketuaan G20 selanjutnya pada 2023.
Sebelumnya, pertemuan pertama FMCBG pada Presidensi G20 Indonesia berlangsung pada Februari 2022 di Jakarta, pertemuan kedua pada April 2022 di Washington DC, AS dan pertemuan ketiga pada Juli 2022 di Nusa Dua, Bali.
Baca juga: G20 sepakati pelatihan vokasi berbasis komunitas
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebuah negara hanya akan bisa maju apabila memiliki sektor keuangan yang kuat.
"Sektor keuangan akan menjadi tulang punggung sekaligus aliran darah bagi perekonomian untuk bisa mencapai kemajuan secara berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Profesi Keuangan Expo 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Maka dari itu untuk penguatan sektor keuangan Indonesia, Menkeu mengungkapkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).
Ia membeberkan RUU tersebut akan mengatur peningkatan akses data keuangan, memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, meningkatkan daya saing dan efisiensi, mengembangkan instrumen, memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan perlindungan investor dan konsumen. Baca selengkapnya: Negara bisa maju jika sektor keuangannya kuat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Tantangan global membutuhkan aksi G20 untuk melindungi masyarakat lemah sekaligus membawa kondisi dunia kembali kuat, seimbang, berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif," kata Sri Mulyani saat menyampaikan hasil Pertemuan ke-4 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Washington DC, AS, Kamis sore waktu setempat.
Menurut dia, kondisi dunia yang menghadapi risiko seperti inflasi tinggi, perlambatan pertumbuhan, ketidakamanan sektor energi dan pangan, perubahan iklim serta konflik geopolitik juga membutuhkan bauran kebijakan yang memadai.
"Tantangan global juga membutuhkan kerja sama dan sinkronisasi bauran kebijakan makro maupun fiskal serta instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah bersama dan mendukung pemulihan ekonomi secara efektif," katanya.
Baca juga: Ketua DPR RI harap hubungan Indonesia-India semakin dipererat
Ia juga memastikan berbagai respon kebijakan yang diluncurkan juga harus dipaparkan secara spesifik, jelas, terkoordinasi dan dikomunikasikan dengan baik agar pesan dapat tersampaikan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan Presidensi G20 Indonesia mampu menjaga kredibilitas forum meski terdapat berbagai tantangan seiring dengan situasi ekonomi yang memburuk dan berpotensi resesi pada 2023.
"Meski menghadapi tantangan, Presidensi Indonesia mampu mempertahankan keutuhan G20 sebagai forum global untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan finansial," katanya.
Pertemuan ke-4 FMCBG ini merupakan yang terakhir pada Presidensi G20 Indonesia pada 2022. Setelah itu, India mendapatkan kepercayaan untuk memegang keketuaan G20 selanjutnya pada 2023.
Sebelumnya, pertemuan pertama FMCBG pada Presidensi G20 Indonesia berlangsung pada Februari 2022 di Jakarta, pertemuan kedua pada April 2022 di Washington DC, AS dan pertemuan ketiga pada Juli 2022 di Nusa Dua, Bali.
Baca juga: G20 sepakati pelatihan vokasi berbasis komunitas
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebuah negara hanya akan bisa maju apabila memiliki sektor keuangan yang kuat.
"Sektor keuangan akan menjadi tulang punggung sekaligus aliran darah bagi perekonomian untuk bisa mencapai kemajuan secara berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Profesi Keuangan Expo 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Maka dari itu untuk penguatan sektor keuangan Indonesia, Menkeu mengungkapkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).
Ia membeberkan RUU tersebut akan mengatur peningkatan akses data keuangan, memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, meningkatkan daya saing dan efisiensi, mengembangkan instrumen, memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan perlindungan investor dan konsumen. Baca selengkapnya: Negara bisa maju jika sektor keuangannya kuat
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022