Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang akan segera memanggil Perwakilan Pertamina Sintang. Ini buntut dari aksi masa yang digelar Aliansi Supir Angkutan Sintang (ASAS) di DPRD Kabupaten Sintang kemarin.
“Dalam waktu dekat, kami akan segera memanggil Pertamina,” Kata Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensius Ronny, Selasa (6/9).
DPRD, kata Ronny sangat mengapresiasi langkah Aliansi Supir Angkutan Sintang (ASAS) yang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD.
“Dari awal pertemuan sampai akhir, teman - teman tidak ada yang mengeluh kenaikan BBM, mereka hanya menitik beratkan pada kuota BBM yang kurang,” kata Florensius Ronny.
Ia mengatakan teman - teman dari Aliansi Supir Angkutan Sintang (ASAS) merasa kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis solar. Padahal BBM tersebut benar - benar diperuntukkan bagi angkutan barang baik sembako, maupun angkutan lainnya.
“Mereka juga mengeluhkan adanya informasi yang tidak memperbolehkan dumtruk mengisi minyak d SPBU. Sedangkan kita ketahui bersama dumtruk juga untuk material. Ini yang menurut kawan - kawan asas janggal dan perlu dimediasikan,” ujar Ronny.
DPRD Kabupaten Sintang kata Ronny berkomitmen untuk segera mencari jalan solusi dengan memanggil pihak - pihak terkait khususnya Pertamina dan pihak yang berkaitan dengan minyak.
Ditanya terkait adanya oknum - oknum mafia BBM di Kabupaten Sintang, Ronny enggan berspekulasi karena ranah DPRD bukan lembaga untuk memutuskan ada atau tidaknya mafia mafia BBM.
“Ada laporan iya. Ada keluhan iya. Ini yang akan kami carikan solusi,” tutur Ronny.
Karena itu, ke depan Ronny meminta pihak pihak berwenang untuk menertibkan jika ada suatu pelanggaran yang terjadi.
Sebelumnya, ratusan supir yang tergabung dalam Aliansi Sopir Angkutan Sintang (ASAS) menggelar demo sekaligus audiensi dengan DPRD untuk mengadukan sulitnya mendapatkan solar subsidi di SPBU, Senin, 5 September 2022. Mereka meminta alokasi solar subsidi diprioritaskan untuk masyarakat umum, bukan para pengantre.
“Kita minta SPBU jangan sampai menyalurkan minyak lebih banyak ke pengantre. Makanya kita harapkan para sopir angkutan baik itu ekspedisi, sopir truk maupun sopir material diprioritaskan untuk mendapatkan solar di SPBU,” kata Ketua ASAS, Dedy Suripto.
Oleh karena itu, ia mendesak Pertamina selaku pengawas SPBU mengambil sikap tegas dan adil. Jangan sampai terkesan tutup mata melihat kejadian tersebut.
“Karena banyak sekali temuan dan fakta di lapangan bahwa kawan-kawan sopir terkesan disepelekan yang diberikan minyak justru para pengantre. Bahkan ada mobil Strada dan sejenisnya mengisi minyak hingga 10 drum, satu jam lebih pengisian mereka di nozzle. Sementara kawan sopir yang mengantre, dua tiga hari justru tidak mendapatkan minyak,” ungkapnya.
Makanya, Dedy juga meminta ketegasan dari aparat penegak hukum serta Pertamina selaku pengawas agar SPBU nakal segera ditertibkan.
“Kita tidak mempermasalahkan adanya pengantre yang kita minta adalah hak kita sebagai sopir. Kalau pengantre ingin dapat minyak, silakan saja. Tapi jangan kasi mereka prioritas minyak melebihi mobil sopir. Karena sopir-sopir angkutan inilah yang bermanfaat untuk masyarakat banyak,” jelasnya.
Dedy mengakui, selama ini para sopir sulit sekali mendapatkan solar subsidi di SPBU. Mereka bahkan harus mengantre dua hingga tiga hari untuk mendapatkan minyak.
“Namun ketika sudah sampai di depan nozzle, mereka tidak dapat karena minyak habis. Sementara sebelumnya ada kendaraan lain yang bawa drum, jeriken bahkan tangki siluman sudah diisi lebih dulu. Itu jelas di depan mata. Bahkan kondisi ini terjadi di semua SPBU yang menjual solar. Kita ndak asal ngomong. Kita ngomong berdasarkan fakta dan bukti. Kita minta aparat hukum aparat hukum menegakkan ini,” pintanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
“Dalam waktu dekat, kami akan segera memanggil Pertamina,” Kata Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensius Ronny, Selasa (6/9).
DPRD, kata Ronny sangat mengapresiasi langkah Aliansi Supir Angkutan Sintang (ASAS) yang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD.
“Dari awal pertemuan sampai akhir, teman - teman tidak ada yang mengeluh kenaikan BBM, mereka hanya menitik beratkan pada kuota BBM yang kurang,” kata Florensius Ronny.
Ia mengatakan teman - teman dari Aliansi Supir Angkutan Sintang (ASAS) merasa kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis solar. Padahal BBM tersebut benar - benar diperuntukkan bagi angkutan barang baik sembako, maupun angkutan lainnya.
“Mereka juga mengeluhkan adanya informasi yang tidak memperbolehkan dumtruk mengisi minyak d SPBU. Sedangkan kita ketahui bersama dumtruk juga untuk material. Ini yang menurut kawan - kawan asas janggal dan perlu dimediasikan,” ujar Ronny.
DPRD Kabupaten Sintang kata Ronny berkomitmen untuk segera mencari jalan solusi dengan memanggil pihak - pihak terkait khususnya Pertamina dan pihak yang berkaitan dengan minyak.
Ditanya terkait adanya oknum - oknum mafia BBM di Kabupaten Sintang, Ronny enggan berspekulasi karena ranah DPRD bukan lembaga untuk memutuskan ada atau tidaknya mafia mafia BBM.
“Ada laporan iya. Ada keluhan iya. Ini yang akan kami carikan solusi,” tutur Ronny.
Karena itu, ke depan Ronny meminta pihak pihak berwenang untuk menertibkan jika ada suatu pelanggaran yang terjadi.
Sebelumnya, ratusan supir yang tergabung dalam Aliansi Sopir Angkutan Sintang (ASAS) menggelar demo sekaligus audiensi dengan DPRD untuk mengadukan sulitnya mendapatkan solar subsidi di SPBU, Senin, 5 September 2022. Mereka meminta alokasi solar subsidi diprioritaskan untuk masyarakat umum, bukan para pengantre.
“Kita minta SPBU jangan sampai menyalurkan minyak lebih banyak ke pengantre. Makanya kita harapkan para sopir angkutan baik itu ekspedisi, sopir truk maupun sopir material diprioritaskan untuk mendapatkan solar di SPBU,” kata Ketua ASAS, Dedy Suripto.
Oleh karena itu, ia mendesak Pertamina selaku pengawas SPBU mengambil sikap tegas dan adil. Jangan sampai terkesan tutup mata melihat kejadian tersebut.
“Karena banyak sekali temuan dan fakta di lapangan bahwa kawan-kawan sopir terkesan disepelekan yang diberikan minyak justru para pengantre. Bahkan ada mobil Strada dan sejenisnya mengisi minyak hingga 10 drum, satu jam lebih pengisian mereka di nozzle. Sementara kawan sopir yang mengantre, dua tiga hari justru tidak mendapatkan minyak,” ungkapnya.
Makanya, Dedy juga meminta ketegasan dari aparat penegak hukum serta Pertamina selaku pengawas agar SPBU nakal segera ditertibkan.
“Kita tidak mempermasalahkan adanya pengantre yang kita minta adalah hak kita sebagai sopir. Kalau pengantre ingin dapat minyak, silakan saja. Tapi jangan kasi mereka prioritas minyak melebihi mobil sopir. Karena sopir-sopir angkutan inilah yang bermanfaat untuk masyarakat banyak,” jelasnya.
Dedy mengakui, selama ini para sopir sulit sekali mendapatkan solar subsidi di SPBU. Mereka bahkan harus mengantre dua hingga tiga hari untuk mendapatkan minyak.
“Namun ketika sudah sampai di depan nozzle, mereka tidak dapat karena minyak habis. Sementara sebelumnya ada kendaraan lain yang bawa drum, jeriken bahkan tangki siluman sudah diisi lebih dulu. Itu jelas di depan mata. Bahkan kondisi ini terjadi di semua SPBU yang menjual solar. Kita ndak asal ngomong. Kita ngomong berdasarkan fakta dan bukti. Kita minta aparat hukum aparat hukum menegakkan ini,” pintanya.
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022