Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meninjau langsung kondisi jalan penghubung Pontianak-Kayong Utara-Ketapang yang masih dalam kondisi rusak parah.

"Saya dari Pontianak ke sini makan waktu 6 jam 45 menit dan Alhamdulillah ketika menuju ke sini, masuk dari simpang 2 hujan lebat. Saya memang ingin melalui dan melihat kondisi jalan tersebut ketika hujan lebat," kata Sutarmidji dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Kayong Utara, Minggu.

Kunjungan Gubernur Kalbar kali ini dengan menggunakan kendaraan roda empat, di mana rombongan bertolak dari Kota Pontianak Sabtu pagi menuju ke Sukadana.

Ia menyebutkan ada beberapa program infrastruktur yang dibangun di wilayah tersebut.

"Untuk jalan Siduk-Sukadana tahun depan selesai, sedangkan jalan Melano-Sukadana ada kerusakan pada spot-spot tertentu, nanti kita selesaikan dengan pemeliharaan. Jalan Melano-Teluk Batang juga, kami akan berusaha semaksimal mungkin," katanya.

Ia menjelaskan tidak mudah untuk segera menyelesaikan semua permasalahan infrastruktur di wilayah Kalimantan Barat, hal ini dikarenakan wilayah Kalbar yang cukup luas serta APBD yang masih dirasa kurang.

"Total jalan Provinsi Kalbar adalah 1.534 kilometer. Yang bagus cuma separuh, 800 kilometer hancur," kata Sutarmidji.

Untuk diketahui biaya pembangunan jalan per-kilometer memerlukan biaya sebesar Rp7 miliar, artinya perlu Rp5 triliun lebih untuk perbaikan seluruh jalan Kalbar, sementara APBD Kalbar saja hanya Rp5 triliun lebih.

"Sehingga untuk infrastruktur jalan kita hanya mampu menganggarkan sebesar Rp400 sampai 600 miliar saja per-tahunnya, jadi tidak mudah. Namun semoga di akhir masa jabatan kami jalan mantap di wilayah Kalbar bisa mencapai 70-80 persen," kata Sutarmidji.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Sutarmidji, juga menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa paket bahan pangan dalam rangka pengendalian inflasi mitigasi dampak inflasi di dua lokasi yakni Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Simpang Hilir Melano.

Sejumlah 250 paket pada masing-masing tempat diserahkan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Paket tersebut berisikan beras 5 kilogram, gula 2 kilogram, minyak goreng premium 1 liter, mie instan 10 bungkus dan 1/4 kilogram bawang putih.

Kaitan dengan penyerahan bantuan sosial, Gubernur menjelaskan ini merupakan langkah untuk menekan inflasi dan sebagai antisipasi dari pengalihan subsidi yang berdampak pada kenaikan harga BBM.

"Pemerintah mengalihkan subsidi BBM salah satunya dengan memberikan bantuan sosial langsung kepada masyarakat. Saya memilih 2 strategi, yakni operasi pasar murah dan memberikan bantuan sembako. Awalnya hanya 20.000 paket dari pengalihan anggaran, tapi karena penanganan Provinsi Kalbar terbaik, kita dapat insentif dari pusat (DID) sebesar Rp10,9 miliar, sementara Rp6 miliar kita arahkan ke sana," kata Sutarmidji.

Program bantuan sembako ini, awalnya hanya mampu dianggarkan sebanyak 20.000 paket. Walaupun jumlah ini dirasa masih sangat kurang, namun dengan adanya Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Provinsi Kalbar atas efektivitasnya dalam penanganan inflasi saat ini, ditargetkan mampu mengakomodir semua kecamatan yang ada di Wilayah Kalimantan Barat.

"Mudah - mudahan seluruh kecamatan di Kalbar bisa memperoleh bantuan ini sebanyak 250 - 300 paket per kecamatan, karena ini ada parameter ukurannya, keluarga PKH diutamakan, itu pun tidak semua mungkin bisa dapat. Jadi kita usahakan yang menerima adalah mereka yang benar - benar sangat membutuhkan dan saya harap semua bisa memaklumi," tuturnya.

Pewarta: Rendra Oxtora

Editor : Evi Ratnawati


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022