Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi mengatakan pengawasan eksternal Ombudsman sangat penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik terutama di jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
"Kami sangat rasakan peran pengawasan dari Ombudsman dari kritikan dan masukan sebagai upaya perbaiki peningkatan pelayanan kepada masyarakat," kata Masyhudi saat menerima kunjungan Kepala Ombudsman Kalbar di Kantor Kejati Kalimantan Barat, di Pontianak, Rabu.
Disampaikan Masyhudi, kejaksaan sebagai lembaga negara bidang penegakan hukum sangat menyadari dalam memberikan pelayanan publik terutama dalam berbagai keputusan belum bisa memuaskan semua pihak, namun pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah Kalbar.
Menurutnya, selama ini hubungan kerja sama antara Kejati Kalbar dan Ombudsman terjalin dengan baik, hal tersebut mesti terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan tujuan terwujud pelayanan publik yang akan semakin baik pula.
"Hubungan kita sudah sangat baik, berbagai masukan untuk perbaikan dalam pelayanan tentu sangat penting bagi kami," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat Tariyah menjelaskan Ombudsman memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pelayanan publik pemerintah maupun Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Hal tersebut, kata Tariyah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia khususnya pada pasal 1.
"Kunjungan kami ke Kajati Kalbar itu untuk bersilahturahmi perkenalan serta melakukan sosialisasi fungsi Ombudsman," kata Tariyah.
Baca juga: Ombudsman Kalbar dukung Mempawah canangkan pelayanan publik bersih
Baca juga: Ombudsman Kalbar komitmen akan selesaikan laporan masyarakat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Kami sangat rasakan peran pengawasan dari Ombudsman dari kritikan dan masukan sebagai upaya perbaiki peningkatan pelayanan kepada masyarakat," kata Masyhudi saat menerima kunjungan Kepala Ombudsman Kalbar di Kantor Kejati Kalimantan Barat, di Pontianak, Rabu.
Disampaikan Masyhudi, kejaksaan sebagai lembaga negara bidang penegakan hukum sangat menyadari dalam memberikan pelayanan publik terutama dalam berbagai keputusan belum bisa memuaskan semua pihak, namun pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah Kalbar.
Menurutnya, selama ini hubungan kerja sama antara Kejati Kalbar dan Ombudsman terjalin dengan baik, hal tersebut mesti terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan tujuan terwujud pelayanan publik yang akan semakin baik pula.
"Hubungan kita sudah sangat baik, berbagai masukan untuk perbaikan dalam pelayanan tentu sangat penting bagi kami," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat Tariyah menjelaskan Ombudsman memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pelayanan publik pemerintah maupun Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Hal tersebut, kata Tariyah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia khususnya pada pasal 1.
"Kunjungan kami ke Kajati Kalbar itu untuk bersilahturahmi perkenalan serta melakukan sosialisasi fungsi Ombudsman," kata Tariyah.
Baca juga: Ombudsman Kalbar dukung Mempawah canangkan pelayanan publik bersih
Baca juga: Ombudsman Kalbar komitmen akan selesaikan laporan masyarakat
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022