Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tantangan pada tahun 2023 akan semakin kompleks dan polanya menjadi sangat tidak terprediksi.
"Ini karena ada aspek geopolitik, aspek keamanan dan aspek perang, selain aspek ekonomi seperti krisis pangan dan energi, yang sumbernya kadang-kadang juga berasal dari nonekonomi," ungkap Sri Mulyani dalam acara "Stakeholder Gathering DJPPR 2022" secara daring di Jakarta, Rabu.
Maka dari itu, ia berharap kerja sama yang terjalin secara baik antarpemangku kepentingan di masa-masa yang sangat luar biasa sulit akan semakin kuat dan baik, lantaran akan menjadi modal Indonesia untuk maju ke depan.
Sri Mulyani berpendapat Indonesia tidak bisa mengontrol kejutan, ujian, maupun tantangan yang ada lantaran merupakan bagian dari kehidupan dan perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara.
Baca juga: EIB dukung Indonesia kembangkan proyek hijau
Baca juga: Menkeu bayarkan insentif Rp2,9 triliun untuk 375 ribu nakes
"Kita tidak bisa memilih tantangannya, yang kita bisa pilih adalah memperkuat kesiapan kita," tegasnya.
Oleh karenanya, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat Indonesia dengan bekerja secara sinergis, kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi.
Hal tersebut harus dilakukan agar uang masyarakat bisa betul-betul mencapai tujuannya, yaitu melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melakukan tugas investasi untuk mempersiapkan generasi yang akan datang.
Menkeu menjelaskan di masa-masa sulit, uang masyarakat yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen yang sangat penting dengan dimensi yang sangat kaya dan beragam.
Pengelolaan keuangan negara begitu rumit karena terdiri dari banyak hal, seperti penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), misalnya royalti, bagi hasil pemerintah dan kementerian/lembaga, sehingga harus dikelola dengan sangat hati-hati.
Uang yang diambil dari perekonomian dan rakyat itu pun akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai belanja negara dan jika terdapat defisit anggaran, dilakukan untuk mendanai aktivitas yang ada dalam perekonomian.
"Ini yang kami jaga sebagai sebuah siklus APBN, keuangan negara yang tertib, akuntabel, produktif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat," jelas Bendahara Negara tersebut.
Baca juga: Anggaran jalan Embaloh Hilir Kapuas Hulu terbentur aturan Menkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) memiliki nilai strategis dan penting bagi upaya untuk meneruskan proses pembangunan Indonesia secara berkelanjutan, adil, dan berdaya saing tinggi.
"Reformasi sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi di dalam meningkatkan peranan intermediasi dan memperkuat resiliensi sistem keuangan kita," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan sektor keuangan adalah sektor yang sangat penting dan strategis untuk mendukung kemajuan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara, terutama melalui sektor keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang sangat kuat. Baca selengkapnya: RUU PPSK strategis dan penting untuk pembangunan Indonesia
Baca juga: PLN diharapkan bisa sediakan program kerja sama kurangi emisi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Ini karena ada aspek geopolitik, aspek keamanan dan aspek perang, selain aspek ekonomi seperti krisis pangan dan energi, yang sumbernya kadang-kadang juga berasal dari nonekonomi," ungkap Sri Mulyani dalam acara "Stakeholder Gathering DJPPR 2022" secara daring di Jakarta, Rabu.
Maka dari itu, ia berharap kerja sama yang terjalin secara baik antarpemangku kepentingan di masa-masa yang sangat luar biasa sulit akan semakin kuat dan baik, lantaran akan menjadi modal Indonesia untuk maju ke depan.
Sri Mulyani berpendapat Indonesia tidak bisa mengontrol kejutan, ujian, maupun tantangan yang ada lantaran merupakan bagian dari kehidupan dan perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara.
Baca juga: EIB dukung Indonesia kembangkan proyek hijau
Baca juga: Menkeu bayarkan insentif Rp2,9 triliun untuk 375 ribu nakes
"Kita tidak bisa memilih tantangannya, yang kita bisa pilih adalah memperkuat kesiapan kita," tegasnya.
Oleh karenanya, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat Indonesia dengan bekerja secara sinergis, kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi.
Hal tersebut harus dilakukan agar uang masyarakat bisa betul-betul mencapai tujuannya, yaitu melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melakukan tugas investasi untuk mempersiapkan generasi yang akan datang.
Menkeu menjelaskan di masa-masa sulit, uang masyarakat yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen yang sangat penting dengan dimensi yang sangat kaya dan beragam.
Pengelolaan keuangan negara begitu rumit karena terdiri dari banyak hal, seperti penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), misalnya royalti, bagi hasil pemerintah dan kementerian/lembaga, sehingga harus dikelola dengan sangat hati-hati.
Uang yang diambil dari perekonomian dan rakyat itu pun akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai belanja negara dan jika terdapat defisit anggaran, dilakukan untuk mendanai aktivitas yang ada dalam perekonomian.
"Ini yang kami jaga sebagai sebuah siklus APBN, keuangan negara yang tertib, akuntabel, produktif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat," jelas Bendahara Negara tersebut.
Baca juga: Anggaran jalan Embaloh Hilir Kapuas Hulu terbentur aturan Menkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) memiliki nilai strategis dan penting bagi upaya untuk meneruskan proses pembangunan Indonesia secara berkelanjutan, adil, dan berdaya saing tinggi.
"Reformasi sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi di dalam meningkatkan peranan intermediasi dan memperkuat resiliensi sistem keuangan kita," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan sektor keuangan adalah sektor yang sangat penting dan strategis untuk mendukung kemajuan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara, terutama melalui sektor keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang sangat kuat. Baca selengkapnya: RUU PPSK strategis dan penting untuk pembangunan Indonesia
Baca juga: PLN diharapkan bisa sediakan program kerja sama kurangi emisi
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022