Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa menyediakan program kerja sama dengan pihak eksternal untuk mengurangi penggunaan batu bara dan menekan emisi karbondioksida.
"Bagaimana sektor privat bisa ikut berkontribusi terhadap penurunan emisi bergantung kemampuan PLN menyediakan platform yang workable, dan membuat pola kerja sama yang menguntungkan Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Leaders Talk Pusdiklat PLN yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Ia menyebut Indonesia membutuhkan 280 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.400 triliun untuk melakukan transisi energi dan mencapai target National Determined Contribution (NDC) dimana Indonesia bertekad menurunkan emisi karbon 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional di 2030.
Oleh karena itu, PLN juga diminta turut mencari solusi agar pendapatan per kapita masyarakat yang diperkirakan meningkat, dan ikut mengerek naik konsumsi listrik, tidak menyebabkan emisi karbondioksida Indonesia turut naik.
"PLN akan menentukan kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi yang naik dan kemampuan Indonesia untuk ikut bersama-sama seluruh negara di dunia mengurangi ancaman perubahan iklim," katanya.
Baca juga: Dana pemda di perbankan naik 10,04 persen
Ia menyebutkan sejak 1881 hingga 2018 temperatur di Indonesia meningkat rata-rata 0,03 derajat celcius per tahun. Sementara, melalui Paris Agreement, negara-negara di dunia bertekad agar iklim bumi tidak lebih tinggi dari 1,5 derajat celcius di atas level sebelum revolusi industri.
"Kalau dilihat dari trennya kenaikan temperatur akan mencapai 1,5 derajat celcius atau bahkan bisa melewati 2 derajat celcius. Kalau dunia makin hangat, konsekuensinya ekstrem, dimana Indonesia sebagai negara kepulauan juga akan terdampak," kata Sri Mulyani.
Ia juga mengharapkan PLN dapat turut dalam energy transition mechanism dengan mengurangi porsi penggunaan batu bara untuk Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) secara bertahap dan menguntungkan semua pihak.
"Kita juga perlu memikirkan kalau mau membangun sumber energi listrik yang baru dan terbarukan apa yang harus dilakukan agar tetap kompetitif. Kita perlu sesuaikan kepentingan internasional yang ingin membantu Indonesia dengan kepentingan kita sendiri untuk membangun sektor energi listrik yang efisien dan bersih," ucapnya.
Baca juga: EIB dukung Indonesia kembangkan proyek hijau
Baca juga: Menkeu tegaskan tidak ada pungutan baru pajak pulsa, voucer dan token listrik
enteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh pemerintah daerah yang telah menganggarkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk belanja wajib dengan total Rp3,5 triliun segera mengakselerasi penggunaannya karena baru terealisasi Rp277,6 miliar atau 7,9 persen.
“Realisasinya baru Rp277,6 miliar atau 7,9 persen. Dananya ada tapi realisasinya masih perlu diakselerasi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat.
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah daerah diminta untuk menggunakan sebesar 2 persen dari DTU dalam rangka memberi bantalan sosial bagi masyarakat di daerah masing-masing dalam rangka penanganan dampak inflasi pascakenaikan harga BBM. Baca selengkapnya: Sri Mulyani sebut belanja wajib daerah baru cair 7,9 persen dari Rp3,5 triliun
Baca juga: Menkeu luncurkan pecahan Uang Rupiah kertas baru
Baca juga: Demografi hingga perubahan iklim jadi tantangan 2045
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022