Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi momentum positif untuk investasi.
"Dari perspektif ekonomi, penerbitan Perppu sudah tepat untuk menjaga momentum positif investasi dan mengantisipasi kekosongan hukum," kata Fithra Faisal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu karena Mahkamah Konstitusi meminta agar pemerintah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja.
"Pertimbangannya bagaimana menjamin investasi tetap ada, menjaga minat investor dan juga investasi yang sudah ada supaya tidak keluar. Kemudian agar bagaimana industri kita lebih tahan gejolak," tambahnya.
Baca juga: Jokowi jamin keamanan serta kepastian investasi setelah putusan MK
Fithra menilai Indonesia saat ini sedang menikmati momentum pemulihan krisis akibat pandemi COVID-19 dan tren investasi sedang positif. Agar ada keberlangsungan, pertumbuhan positif di sektor investasi harus dijaga dengan kepastian hukum.
Sementara ekonom dari Universitas Airlangga Surabaya Gigih Prihantono menilai penerbitan Perppu Cipta Kerja sebagai keputusan cerdas pemerintah karena Perppu itu berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan iklim usaha.
"Masyarakat ekonomi butuh kepastian hukum terkait usaha dan ketenagakerjaan, apalagi saat ini membutuhkan kebijakan yang dapat mengantisipasi situasi ekonomi yang tidak pasti," katanya.
Gigih mengatakan Perppu Cipta Kerja mengatur kemudahan berusaha dan produktivitas tenaga kerja, serta mempermudah proses birokratisasi dunia usaha. Hal tersebut dapat berdampak baik terhadap perkembangan ekonomi.
Akademisi ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang Jaka Aminata pada kesempatan terpisah berpendapat Perppu Cipta Kerja memiliki esensi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Hal itu diatur dalam upah minimum, jam kerja yang proporsional, hingga jatah cuti yang memadai," kata Jaka.
Baca juga: Joko Widodo: Saya tidak mau ada lagi yang lakukan suap
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meyakini bahwa adanya UU Cipta Kerja bakal memacu pembangunan perumahan di Indonesia khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong capaian Program Sejuta Rumah.
"Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Satgas Percepatan Sosialisasi UU CK memerintahkan kepada Kementerian/Lembaga untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya termasuk dalam bidang perumahan," ujar Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR, Dadang Rukmana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Dadang menerangkan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan pelaksana UU Cipta Kerja perlu dilaksanakan guna mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memberikan informasi dan pemahaman kepada asosiasi bidang perumahan agar peningkatan penyelenggaraan perumahan dapat memenuhi standar. Baca selengkapnya: UU Cipta Kerja bakal pacu pembangunan perumahan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Dari perspektif ekonomi, penerbitan Perppu sudah tepat untuk menjaga momentum positif investasi dan mengantisipasi kekosongan hukum," kata Fithra Faisal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu karena Mahkamah Konstitusi meminta agar pemerintah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja.
"Pertimbangannya bagaimana menjamin investasi tetap ada, menjaga minat investor dan juga investasi yang sudah ada supaya tidak keluar. Kemudian agar bagaimana industri kita lebih tahan gejolak," tambahnya.
Baca juga: Jokowi jamin keamanan serta kepastian investasi setelah putusan MK
Fithra menilai Indonesia saat ini sedang menikmati momentum pemulihan krisis akibat pandemi COVID-19 dan tren investasi sedang positif. Agar ada keberlangsungan, pertumbuhan positif di sektor investasi harus dijaga dengan kepastian hukum.
Sementara ekonom dari Universitas Airlangga Surabaya Gigih Prihantono menilai penerbitan Perppu Cipta Kerja sebagai keputusan cerdas pemerintah karena Perppu itu berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan iklim usaha.
"Masyarakat ekonomi butuh kepastian hukum terkait usaha dan ketenagakerjaan, apalagi saat ini membutuhkan kebijakan yang dapat mengantisipasi situasi ekonomi yang tidak pasti," katanya.
Gigih mengatakan Perppu Cipta Kerja mengatur kemudahan berusaha dan produktivitas tenaga kerja, serta mempermudah proses birokratisasi dunia usaha. Hal tersebut dapat berdampak baik terhadap perkembangan ekonomi.
Akademisi ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang Jaka Aminata pada kesempatan terpisah berpendapat Perppu Cipta Kerja memiliki esensi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Hal itu diatur dalam upah minimum, jam kerja yang proporsional, hingga jatah cuti yang memadai," kata Jaka.
Baca juga: Joko Widodo: Saya tidak mau ada lagi yang lakukan suap
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meyakini bahwa adanya UU Cipta Kerja bakal memacu pembangunan perumahan di Indonesia khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong capaian Program Sejuta Rumah.
"Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Satgas Percepatan Sosialisasi UU CK memerintahkan kepada Kementerian/Lembaga untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya termasuk dalam bidang perumahan," ujar Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR, Dadang Rukmana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Dadang menerangkan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan pelaksana UU Cipta Kerja perlu dilaksanakan guna mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memberikan informasi dan pemahaman kepada asosiasi bidang perumahan agar peningkatan penyelenggaraan perumahan dapat memenuhi standar. Baca selengkapnya: UU Cipta Kerja bakal pacu pembangunan perumahan
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023