Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan aturan perluasan devisa hasil ekspor (DHE) akan terbit pada Februari 2023.
"Iya, (aturan DHE) selesai bulan ini, kita tunggu saja kan bulan Februari masih sampai tanggal 28," kata Sri Mulyani saat ditemui usai acara "Mandiri Investment Forum 2023" di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan saat ini aturan perluasan DHE yang pada awalnya hanya menyangkut mineral dan sumber daya alam (SDA) masih dibahas bersama para menteri koordinator (menko) dan menteri lainnya.
Beberapa area yang masih akan didiskusikan mengenai cakupan dari subjek DHE, threshold, dan mekanisme insentif yang akan diberikan.
Dalam konferensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (31/1/2023), selain dengan para menteri, Sri Mulyani turut menyatakan pembahasan terkait perluasan aturan DHE juga sedang dikoordinasikan bersama Bank Indonesia (BI).
Terkait subjek yang sedang dibahas, akan dilihat berapa banyak subjek manufaktur yang terkait dengan SDA, yang kemungkinan tidak termasuk berbagai sektor dari sisi aktivitas untuk impor dan bahan baku.
Kemudian, untuk threshold dari nilai ekspor yang akan dikenai DHE juga akan diperhatikan lantaran dalam mendesainnya sangat penting untuk tidak mengganggu kegiatan ekspor dan tidak bertentangan dengan rezim devisa bebas.
Maka dari itu, Bendahara Negara ini menegaskan akan tetap menjaga rambu-rambu yang mana di satu sisi Indonesia perlu meyakinkan bahwa ekspor tumbuh tinggi maka devisanya bisa memperkuat cadangan devisa, sedangkan di sisi lain Indonesia berkomitmen menjaga rezim devisa yang tidak mencegah investasi dan kegiatan ekspor.
"Ini yang akan kami finalkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 yang sedang akan kami revisi," tutur Sri Mulyani.
Baca juga: Program Desa Devisa LPEI bantu koperasi ekspor lada
Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kalbagbar mencatat devisa ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya pada 2021 mencapai Rp8,14 triliun.
"Angka tersebut tumbuh 298,69 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp2,04 Triliun atau naik empat kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ujar Kepala Bagian Umum Direktorat DJBC Kalbagbar, Agus Djoko Prasetyo di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan bahwa devisa ekspor komoditas minyak kelapa sawit dan turunannya hanya berbeda tipis dengan washed bauksit yang realisasinya mencapai Rp8,47 triliun.
"Kontribusi ekonomi komoditas kelapa sawit bagi Kalbar 2021 kian terasa setelah meningkatnya ekspor secara langsung melalui Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah. Kenaikan harga minyak kelapa sawit kian mendongkrak devisa hingga pajak yang berasal dari sawit," kata dia. Baca selengkapnya: Devisa ekspor CPO Kalbar tahun 2021 capai Rp8,14 triliun
Baca juga: Bank Kalbar tangkap peluang Pelabuhan Kijing, bidik jadi bank devisa tahun 2022
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Iya, (aturan DHE) selesai bulan ini, kita tunggu saja kan bulan Februari masih sampai tanggal 28," kata Sri Mulyani saat ditemui usai acara "Mandiri Investment Forum 2023" di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan saat ini aturan perluasan DHE yang pada awalnya hanya menyangkut mineral dan sumber daya alam (SDA) masih dibahas bersama para menteri koordinator (menko) dan menteri lainnya.
Beberapa area yang masih akan didiskusikan mengenai cakupan dari subjek DHE, threshold, dan mekanisme insentif yang akan diberikan.
Dalam konferensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (31/1/2023), selain dengan para menteri, Sri Mulyani turut menyatakan pembahasan terkait perluasan aturan DHE juga sedang dikoordinasikan bersama Bank Indonesia (BI).
Terkait subjek yang sedang dibahas, akan dilihat berapa banyak subjek manufaktur yang terkait dengan SDA, yang kemungkinan tidak termasuk berbagai sektor dari sisi aktivitas untuk impor dan bahan baku.
Kemudian, untuk threshold dari nilai ekspor yang akan dikenai DHE juga akan diperhatikan lantaran dalam mendesainnya sangat penting untuk tidak mengganggu kegiatan ekspor dan tidak bertentangan dengan rezim devisa bebas.
Maka dari itu, Bendahara Negara ini menegaskan akan tetap menjaga rambu-rambu yang mana di satu sisi Indonesia perlu meyakinkan bahwa ekspor tumbuh tinggi maka devisanya bisa memperkuat cadangan devisa, sedangkan di sisi lain Indonesia berkomitmen menjaga rezim devisa yang tidak mencegah investasi dan kegiatan ekspor.
"Ini yang akan kami finalkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 yang sedang akan kami revisi," tutur Sri Mulyani.
Baca juga: Program Desa Devisa LPEI bantu koperasi ekspor lada
Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kalbagbar mencatat devisa ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya pada 2021 mencapai Rp8,14 triliun.
"Angka tersebut tumbuh 298,69 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp2,04 Triliun atau naik empat kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ujar Kepala Bagian Umum Direktorat DJBC Kalbagbar, Agus Djoko Prasetyo di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan bahwa devisa ekspor komoditas minyak kelapa sawit dan turunannya hanya berbeda tipis dengan washed bauksit yang realisasinya mencapai Rp8,47 triliun.
"Kontribusi ekonomi komoditas kelapa sawit bagi Kalbar 2021 kian terasa setelah meningkatnya ekspor secara langsung melalui Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah. Kenaikan harga minyak kelapa sawit kian mendongkrak devisa hingga pajak yang berasal dari sawit," kata dia. Baca selengkapnya: Devisa ekspor CPO Kalbar tahun 2021 capai Rp8,14 triliun
Baca juga: Bank Kalbar tangkap peluang Pelabuhan Kijing, bidik jadi bank devisa tahun 2022
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023