Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Barat (Kalbar) Pintauli Romangasi Siregar menekankan sudah seharusnya saat ini dampak keberadaan Kampung KB dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat setempat.
"Dengan keberadaan Inpres Nomor 3 Tahun 2022 diharapkan pelaksanaan berbagai kegiatan dan program dapat lebih optimal, termasuk program Kampung KB. Serta menjadi gerakan bersama setingkat desa atau kelurahan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen," kata Pinta saat rapat koordinasi evaluasi dan penguatan integrasi program Kampung KB dalam rangka mewujudkan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Mempawah, Selasa.
Pinta mengatakan, terutama dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan seluruh dimensi nya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Inpres 3 Tahun 2022, memberi amanah kepada para Bupati Walikota untuk menyukseskan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB.
"Sinergi dan integrasi program serta kegiatan pada Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Terlebih pasca diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung KB. Dampak keberadaan Kampung KB itu sendiri harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat setempat,” tegas Pinta.
Menurutnya dalam kerangka program Bangga Kencana upaya percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan di Kampung KB diantaranya melalui program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) dengan membentuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga Akseptor (UPPKA) dan melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
“Kami harapkan berbagai upaya optimal tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal,” ujar Pinta.
Kaper BKKBN yang baru beberapa hari ini bertugas di Kalbar itu menyebut beberapa strategi penyelenggaraan Kampung KB dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan komitmen dan peran serta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, serta mitra kerja.
Pinta juga mengatakan, perlu juga adanya penguatan basis data keluarga dan pemanfaatan sumber data sektor lain. Kemudian pengintegrasian program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis keluarga. Dan, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan fungsi keluarga.
“Program Kampung KB harus dilakukan secara terintegrasi, komprehensif dan konvergen dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan insititusi keluarga di seluruh dimensi nya guna meningkatkan kualitas SDM. Fokus Kampung KB yakni peningkatan akses pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi melalui program kesehatan berbasis masyarakat. Lalu peningkatan cakupan dan akses pendidikan serta peningkatan cakupan layanan jaminan," terang Pinta.
Kemudian perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga dan pendampingan serta pelayanan pada keluarga beresiko stunting.
“Keberadaan Kampung KB merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk mempercepat penurunan stunting," tutup Pintauli Romangasi Siregar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Dengan keberadaan Inpres Nomor 3 Tahun 2022 diharapkan pelaksanaan berbagai kegiatan dan program dapat lebih optimal, termasuk program Kampung KB. Serta menjadi gerakan bersama setingkat desa atau kelurahan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen," kata Pinta saat rapat koordinasi evaluasi dan penguatan integrasi program Kampung KB dalam rangka mewujudkan penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Mempawah, Selasa.
Pinta mengatakan, terutama dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan seluruh dimensi nya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Inpres 3 Tahun 2022, memberi amanah kepada para Bupati Walikota untuk menyukseskan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB.
"Sinergi dan integrasi program serta kegiatan pada Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Terlebih pasca diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung KB. Dampak keberadaan Kampung KB itu sendiri harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat setempat,” tegas Pinta.
Menurutnya dalam kerangka program Bangga Kencana upaya percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan di Kampung KB diantaranya melalui program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) dengan membentuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga Akseptor (UPPKA) dan melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
“Kami harapkan berbagai upaya optimal tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal,” ujar Pinta.
Kaper BKKBN yang baru beberapa hari ini bertugas di Kalbar itu menyebut beberapa strategi penyelenggaraan Kampung KB dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan komitmen dan peran serta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, serta mitra kerja.
Pinta juga mengatakan, perlu juga adanya penguatan basis data keluarga dan pemanfaatan sumber data sektor lain. Kemudian pengintegrasian program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis keluarga. Dan, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan fungsi keluarga.
“Program Kampung KB harus dilakukan secara terintegrasi, komprehensif dan konvergen dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan insititusi keluarga di seluruh dimensi nya guna meningkatkan kualitas SDM. Fokus Kampung KB yakni peningkatan akses pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi melalui program kesehatan berbasis masyarakat. Lalu peningkatan cakupan dan akses pendidikan serta peningkatan cakupan layanan jaminan," terang Pinta.
Kemudian perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga dan pendampingan serta pelayanan pada keluarga beresiko stunting.
“Keberadaan Kampung KB merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk mempercepat penurunan stunting," tutup Pintauli Romangasi Siregar.
Editor : Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023