Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan tiga konsep atau tiga pilar mengenai bagaimana umat Islam menjalani hidup dalam perbedaan.
"Tiga pilar yang pernah ditulis Nurcholis Madjid tentang bagaimana umat Islam menjalani hidup dalam keberbedaan, berbeda tetapi bersatu, Bhinneka Tunggal Ika," kata Mahfud di Jakarta, Jumat malam.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menyampaikan pidato pada acara Halalbihalal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Silaturahmi Tokoh Bangsa.
Mahfud menjelaskan konsep pertama tentang kesatuan ketuhanan. Pada dasarnya manusia itu percaya kepada satu Tuhan, hanya pelembagaannya berbeda.
"Dalilnya, kana al-nasu ummatan wahidah, manusia itu satu, cuma kemudian ketika melembagakan, cara dan waktu menyembah berbeda," jelasnya.
Baca juga: Tidak ada perbedaan data soal transaksi janggal Kemenkeu
Oleh karena itu, kata Mahfud, jangan menyalahkan orang lain, mempunyai sebutan Tuhan yang berbeda karena kalau semua mempunyai kesatuan kesepahaman, bahwa di bawah kekuasaan Tuhan maka bisa bersatu.
"Kesatuan dan keyakinan akan adanya Tuhan. Kalau sadar kita berbeda agama, berbeda suku, tetapi kita semua berada di bawah kehendak Tuhan," katanya.
Konsep kedua, yakni memilih hal-hal yang sama untuk dikerjasamakan atau kalimatun sawa. Dalilnya, ucap Mahfud, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa im bainana wa bainakum.
"Mari bersatu dalam visi, kalimat-kalimat dan nilai perjuangan yang sama, tetapi tetap berpegang teguh pada keimanan pada Tuhan masing-masing," jelasnya.
Baca juga: Lima tokoh dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, satu dari Kalbar
Oleh sebab itu, tambah Mahfud, semua dapat bertemu pada satu kerja sama, misalnya pemilu, pemberantasan korupsi hingga menjadikan pemerintahan yang adil.
"Kalimatun sawa, yakni membangun NKRI merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," katanya menegaskan.
Faktor ketiga, jelas Mahfud, adalah al-hanifiyyah as-samhah atau lurus, konsekuen, konsisten, tetapi toleran.
Mahfud mempertanyakan dalam perhelatan pemilu, urusan-urusan perbedaan primordial yang justru dijadikan alasan, bukan masalah program.
"Programnya yang penting seluruh anak bangsa memenuhi syarat konstitusi dan perundang-undangan, kita biarkan untuk bersaing," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan data untuk melindungi data, terutama data negara, dari berbagai ancaman kebocoran ataupun peretasan, seperti yang dilakukan oleh Bjorka.
“Nah, kami (pemerintah) membuat satgas untuk lebih berhati-hati (melindungi dan mengamankan data),” ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu.
Adapun pembentukan satgas dan pembahasan penyelesaian kasus peretasan oleh Bjorka itu telah melalui perundingan yang melibatkan Mahfud MD selaku Menkopolhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.Baca juga: Masih ada lembaga penyiaran tidak jalankan program migrasi siaran digital
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Tiga pilar yang pernah ditulis Nurcholis Madjid tentang bagaimana umat Islam menjalani hidup dalam keberbedaan, berbeda tetapi bersatu, Bhinneka Tunggal Ika," kata Mahfud di Jakarta, Jumat malam.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menyampaikan pidato pada acara Halalbihalal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Silaturahmi Tokoh Bangsa.
Mahfud menjelaskan konsep pertama tentang kesatuan ketuhanan. Pada dasarnya manusia itu percaya kepada satu Tuhan, hanya pelembagaannya berbeda.
"Dalilnya, kana al-nasu ummatan wahidah, manusia itu satu, cuma kemudian ketika melembagakan, cara dan waktu menyembah berbeda," jelasnya.
Baca juga: Tidak ada perbedaan data soal transaksi janggal Kemenkeu
Oleh karena itu, kata Mahfud, jangan menyalahkan orang lain, mempunyai sebutan Tuhan yang berbeda karena kalau semua mempunyai kesatuan kesepahaman, bahwa di bawah kekuasaan Tuhan maka bisa bersatu.
"Kesatuan dan keyakinan akan adanya Tuhan. Kalau sadar kita berbeda agama, berbeda suku, tetapi kita semua berada di bawah kehendak Tuhan," katanya.
Konsep kedua, yakni memilih hal-hal yang sama untuk dikerjasamakan atau kalimatun sawa. Dalilnya, ucap Mahfud, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa im bainana wa bainakum.
"Mari bersatu dalam visi, kalimat-kalimat dan nilai perjuangan yang sama, tetapi tetap berpegang teguh pada keimanan pada Tuhan masing-masing," jelasnya.
Baca juga: Lima tokoh dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, satu dari Kalbar
Oleh sebab itu, tambah Mahfud, semua dapat bertemu pada satu kerja sama, misalnya pemilu, pemberantasan korupsi hingga menjadikan pemerintahan yang adil.
"Kalimatun sawa, yakni membangun NKRI merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," katanya menegaskan.
Faktor ketiga, jelas Mahfud, adalah al-hanifiyyah as-samhah atau lurus, konsekuen, konsisten, tetapi toleran.
Mahfud mempertanyakan dalam perhelatan pemilu, urusan-urusan perbedaan primordial yang justru dijadikan alasan, bukan masalah program.
"Programnya yang penting seluruh anak bangsa memenuhi syarat konstitusi dan perundang-undangan, kita biarkan untuk bersaing," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan data untuk melindungi data, terutama data negara, dari berbagai ancaman kebocoran ataupun peretasan, seperti yang dilakukan oleh Bjorka.
“Nah, kami (pemerintah) membuat satgas untuk lebih berhati-hati (melindungi dan mengamankan data),” ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu.
Adapun pembentukan satgas dan pembahasan penyelesaian kasus peretasan oleh Bjorka itu telah melalui perundingan yang melibatkan Mahfud MD selaku Menkopolhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.Baca juga: Masih ada lembaga penyiaran tidak jalankan program migrasi siaran digital
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023