Akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan (Kalsel) Daddy Fahmanaddie menyebutkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) perlu membenahi pengelolaan sumber daya alam (SDA) terkait sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Daddy di Banjarbaru, Selasa, mengatakan Pemprov Kalsel juga perlu menjalankan pemerataan infrastruktur dan penegakan hukum.
“Pemerintah sudah mewacanakan Kalsel sebagai salah satu penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, perlu pembenahan secara optimal agar Kalsel terus melaju,” kata Daddy.
Pemilik lembaga bantuan hukum DF Banjarbaru di Kalsel itu menyebutkan hal terkecil yang harus ditangani Pemprov Kalsel, seperti pungutan liar parkir kendaraan dan biaya tidak resmi di lokasi objek wisata.
Lebih lanjut, salah satu dosen pengampu mata kuliah pada Fakultas Hukum ULM tersebut menyatakan pengelolaan sumber daya alam belum berdampak secara merata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalsel.
Daddy menuturkan padahal Provinsi Kalsel merupakan salah satu daerah penghasil terbesar SDA, seperti minyak dan gas bumi, batu bara, bijih nikel, bijih emas, dan lainnya.
Poin selanjutnya, pemerataan infrastruktur belum optimal, seperti fasilitas jalan di desa, kepadatan kendaraan di jalan raya saat libur akhir pekan serta tata ruang belum tersusun rapi.
Selain itu, Daddy mengungkapkan contoh lain adalah masyarakat di beberapa daerah belum dapat menikmati fasilitas jaringan internet akibat “blank spot” atau suatu kondisi lokasi permukiman tidak tersentuh jaringan komunikasi.
Dia mengatakan pula beberapa persoalan tersebut merupakan faktor penting untuk mencapai target pembangunan sesuai tema Kemerdekaan ke-78 RI, yakni “Terus melaju untuk Indonesia maju”.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel Agung mengatakan provinsi setempat sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan jalur darat, laut dan udara agar mempermudah akses menuju IKN Nusantara.
Dia menyebutkan beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan yakni jalan nasional dan jalan provinsi, pembangunan terminal bus di beberapa kabupaten, rencana pembukaan rute penerbangan internasional, serta rencana pembangunan kereta api untuk yang pertama kali di Kalsel.
"Kami upayakan jalan di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel dapat diakses menuju ke IKN Nusantara," ujar Agung.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah memutakhirkan 100 persen data keluarga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan menjadi pusat Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Ahli Muda selaku Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan BKKBN Kalimantan Timur Achmad Syarif mengatakan, pihaknya optimis pemutakhiran data keluarga tahun 2023 bisa mencapai target pada waktu yang ditetapkan.
"Untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah Ibu Kota Nusantara yang sedang banyak dilakukan pembangunan, hingga saat ini jika melihat portal monev PK sudah mencapai 100 persen pendataan," kata Achmad dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Syarief mengatakan, sebagai wilayah yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, BKKBN bersama seluruh unsur masyarakat harus mengawal percepatan penurunan stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku.Baca juga: BKKBN mutakhirkan 100 persen data keluarga di Ibu Kota Nusantara
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
Daddy di Banjarbaru, Selasa, mengatakan Pemprov Kalsel juga perlu menjalankan pemerataan infrastruktur dan penegakan hukum.
“Pemerintah sudah mewacanakan Kalsel sebagai salah satu penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, perlu pembenahan secara optimal agar Kalsel terus melaju,” kata Daddy.
Pemilik lembaga bantuan hukum DF Banjarbaru di Kalsel itu menyebutkan hal terkecil yang harus ditangani Pemprov Kalsel, seperti pungutan liar parkir kendaraan dan biaya tidak resmi di lokasi objek wisata.
Lebih lanjut, salah satu dosen pengampu mata kuliah pada Fakultas Hukum ULM tersebut menyatakan pengelolaan sumber daya alam belum berdampak secara merata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalsel.
Daddy menuturkan padahal Provinsi Kalsel merupakan salah satu daerah penghasil terbesar SDA, seperti minyak dan gas bumi, batu bara, bijih nikel, bijih emas, dan lainnya.
Poin selanjutnya, pemerataan infrastruktur belum optimal, seperti fasilitas jalan di desa, kepadatan kendaraan di jalan raya saat libur akhir pekan serta tata ruang belum tersusun rapi.
Selain itu, Daddy mengungkapkan contoh lain adalah masyarakat di beberapa daerah belum dapat menikmati fasilitas jaringan internet akibat “blank spot” atau suatu kondisi lokasi permukiman tidak tersentuh jaringan komunikasi.
Dia mengatakan pula beberapa persoalan tersebut merupakan faktor penting untuk mencapai target pembangunan sesuai tema Kemerdekaan ke-78 RI, yakni “Terus melaju untuk Indonesia maju”.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel Agung mengatakan provinsi setempat sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan jalur darat, laut dan udara agar mempermudah akses menuju IKN Nusantara.
Dia menyebutkan beberapa pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan yakni jalan nasional dan jalan provinsi, pembangunan terminal bus di beberapa kabupaten, rencana pembukaan rute penerbangan internasional, serta rencana pembangunan kereta api untuk yang pertama kali di Kalsel.
"Kami upayakan jalan di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel dapat diakses menuju ke IKN Nusantara," ujar Agung.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah memutakhirkan 100 persen data keluarga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan menjadi pusat Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Ahli Muda selaku Ketua Tim Evaluasi dan Pelaporan BKKBN Kalimantan Timur Achmad Syarif mengatakan, pihaknya optimis pemutakhiran data keluarga tahun 2023 bisa mencapai target pada waktu yang ditetapkan.
"Untuk wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah Ibu Kota Nusantara yang sedang banyak dilakukan pembangunan, hingga saat ini jika melihat portal monev PK sudah mencapai 100 persen pendataan," kata Achmad dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Syarief mengatakan, sebagai wilayah yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, BKKBN bersama seluruh unsur masyarakat harus mengawal percepatan penurunan stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku.Baca juga: BKKBN mutakhirkan 100 persen data keluarga di Ibu Kota Nusantara
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023