Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan dengan modus "phising" atau mencuri akses data pribadi menggunakan tampilan salah satu bank yang dilakukan oleh tersangka AV (25).
 
"Tersangka AV membuat 'link' (tautan) yang diduga 'phising' dengan tampilan seolah-olah sistem dari Bank BNI," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak
di Jakarta, Jumat.

Ketika mengklik "link" tersebut, kata dia, akan diarahkan ke website yang menyerupai website resmi milik Bank BNI.
 
Setelah nasabah mengklik "link" atau tautan yang dibuat oleh tersangka akan muncul tampilan form pengisian data nasabah. Kemudian tersangka membuat bot telegram untuk dihubungkan ke website yang telah dibuat.
 
"Setelah berhasil mendapatkan data korban, kemudian tersangka berikan kepada pembeli yang memesan 'phising' tersebut," kata Ade Safri.
 
 
Ade Safri menjelaskan tersangka membuat tautan sesuai pesanan (order) dari para pemesan. Sebagian besar posisi para pemesan berada di Tulung Selapan, Sumatera Selatan.
 
"Tersangka menjual tautan 'phising' seharga Rp100 ribu-Rp500 ribu dan berhasil terjual sekitar 60 'link'. Dengan keuntungan per bulan sekitar Rp17 juta-Rp20 juta, dengan total keuntungan sekitar Rp70 juta (selama 4 bulan)," katanya.
 
Setelah Kepolisian melakukan penyelidikan pada Senin 28 Agustus 2023 pukul 00.30 WIB, Tim Penyidik Unit II Tindak Pidana (Tipid) Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap tersangka di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
 
Kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa satu buah telepon seluler (ponsel), satu buah laptop, tiga buah kartu sim, satu buah aplikasi dompet elektronik dan satu buah akun "hosting Planethost".

Ade Safri menyebutkan kasus ini berawal dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/4076/VII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, pada tanggal 14 Juli 2023 atas nama pelapor Saudara GF.
Tersangka dikenakan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) dan atau Pasal 30 jo Pasal 46 dan atau Pasal 32 jo Pasal 48 dan atau Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) dan atau Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.
 
"Kemudian untuk para pemesan 'link phising', sedang didalami dan dilakukan profiling," kata Ade Safri.


Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengimbau warga untuk mewaspadai penipuan modus penerimaan lowongan pekerjaan fiktif pada sejumlah perusahaan mengingat kasus ini sedang marak terjadi di daerah itu.

"Menurut informasi, dari beberapa kasus yang terjadi, korban telah mengeluarkan sejumlah uang dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Mohon berhati-hati, jangan mudah tertipu," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Sabtu.

Dia meminta masyarakat segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan ada oknum yang menjanjikan pekerjaan di perusahaan tanpa melalui proses seleksi maupun persyaratan umum lain sesuai ketentuan berlaku.

Menurut dia salah satu pemicu persoalan tersebut adalah masih banyak perusahaan yang belum mematuhi ketentuan berkaitan dengan pelaporan informasi lowongan pekerjaan yang tersedia kepada pemerintah.

Faktor pemicu lain, masyarakat mudah percaya dengan praktik penipuan tersebut meski generasi milenial saat ini dinilai sudah semakin cerdas serta waspada terhadap modus seperti itu.

"Perusahaan tidak terbuka menyampaikan lowongan kerja karena khawatir terjadi 'tsunami' pencari kerja sehingga mereka mencari sumber-sumber informasi yang tidak valid. Di sisi lain, masyarakat juga masih gampang percaya karena hampir setiap bulan ada saja informasi warga yang tertipu dan itu terjadi berulang-ulang," katanya.Baca selengkapnya: Warga Bekasi diimbau waspada penipuan lowongan kerja


 

Pewarta: Ilham Kausar

Editor : Admin Antarakalbar


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023